Damkar Makassar Kolaborasi PHRI Mitigasi Potensi Kebakaran
Dewan Ghiyats Yan
Rabu, 29 Januari 2025 - 20:34 WIB
Kadis Damkarmat Makassar, Hasanuddin. Foto: Istimewa
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar, Hasanuddin, menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi kebakaran. Hal ini menindaklanjuti arahan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Hasanuddin menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan serta para pemilik gedung tinggi di Makassar.
Pengambilan langkah tersebut untuk memastikan kesiapan sistem pencegahan kebakaran di setiap bangunan.
"Tim siap berkoordinasi dengan PHRI Sulsel dan pemilik gedung-gedung tinggi yang tersebar di Kota Makassar," kata Hasanuddin, kemarin.
QKetua umum Asosiasi Pemadam Kebakaran Republik Indonesia (Apkari) ini menuturkan inspeksi oleh tenaga ahli, seperti inspektur kebakaran pula sangat dibutuhkan.
Aksi tersebut sebagai bentuk upaya memastikan alat pemadam kebakaran, pompa hydrant, dan sistem proteksi lainnya berfungsi dengan baik.
Dia juga mendorong pergerakan instansi pemadam dan penyelamatan di tiap kabupaten/kota baik yang telah mandiri maupun masih ikut bergabung dengan instansi lainnya.
Hasanuddin menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan serta para pemilik gedung tinggi di Makassar.
Pengambilan langkah tersebut untuk memastikan kesiapan sistem pencegahan kebakaran di setiap bangunan.
"Tim siap berkoordinasi dengan PHRI Sulsel dan pemilik gedung-gedung tinggi yang tersebar di Kota Makassar," kata Hasanuddin, kemarin.
QKetua umum Asosiasi Pemadam Kebakaran Republik Indonesia (Apkari) ini menuturkan inspeksi oleh tenaga ahli, seperti inspektur kebakaran pula sangat dibutuhkan.
Aksi tersebut sebagai bentuk upaya memastikan alat pemadam kebakaran, pompa hydrant, dan sistem proteksi lainnya berfungsi dengan baik.
Dia juga mendorong pergerakan instansi pemadam dan penyelamatan di tiap kabupaten/kota baik yang telah mandiri maupun masih ikut bergabung dengan instansi lainnya.