Dinkes Makassar Tunggu Data Dinsos untuk Anggarkan Program PBI-JK 2025
Dewan Ghiyats Yan
Minggu, 02 Februari 2025 - 20:00 WIB
Aktivitas di Kantor BPJS Kesehatan. Foto: SINDO Makassar/Dok
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar masih menunggu data Dinas Sosial (Dinsos) untuk menyiapkan anggaran program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Ini diutarakan Kepala Dinkes Makassar Nursaidah Sirajuddin.
"Saya belum lihat anggaran Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang dimasukkan dari Dinsos, berapa data yang disodorkan dari Dinsos dan segitu anggarannya kami (Dinkes Makassar)," ujarnya, Minggu (2/2/2025).
"Kami berdasarkan data dari Dinsos, kemudian dari Dinsos sudah ada tahun lalu tapi saya tidak tahu di DPA untuk tahun ini karena belum terbit," sambungnya.
Nursaidah menegaskan, peserta penerima program PBI-JK harus melalui verifikasi data dari Dinsos agar penerima tepat sasaran.
"Validasi data diperkuat oleh Dinsos dan Dinkes yang membayarkan. Kalau semisal data dari Dinsos itu ada 10, pasti itu saya lebihkan anggarannya karena kita tidak tahu dalam setiap tahun jangan sampai ada yang bertambah," katanya saat dihubungi.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba menjelaskan PBI terbagi dua yakni PBI-JK dan BPPU BP Pemda.
"Untuk penganggarannya itu di Dinkes, kalau Dinsos terkait dengan pengusulan datanya. Jadi PBI itu ada dua yakni PBI-JK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) pemerintah daerah yang anggarannya lewat APBD," terangnya saat dihubungi.
"Saya belum lihat anggaran Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang dimasukkan dari Dinsos, berapa data yang disodorkan dari Dinsos dan segitu anggarannya kami (Dinkes Makassar)," ujarnya, Minggu (2/2/2025).
"Kami berdasarkan data dari Dinsos, kemudian dari Dinsos sudah ada tahun lalu tapi saya tidak tahu di DPA untuk tahun ini karena belum terbit," sambungnya.
Nursaidah menegaskan, peserta penerima program PBI-JK harus melalui verifikasi data dari Dinsos agar penerima tepat sasaran.
"Validasi data diperkuat oleh Dinsos dan Dinkes yang membayarkan. Kalau semisal data dari Dinsos itu ada 10, pasti itu saya lebihkan anggarannya karena kita tidak tahu dalam setiap tahun jangan sampai ada yang bertambah," katanya saat dihubungi.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba menjelaskan PBI terbagi dua yakni PBI-JK dan BPPU BP Pemda.
"Untuk penganggarannya itu di Dinkes, kalau Dinsos terkait dengan pengusulan datanya. Jadi PBI itu ada dua yakni PBI-JK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) pemerintah daerah yang anggarannya lewat APBD," terangnya saat dihubungi.