Dinkes Makassar Tunggu Data Dinsos untuk Anggarkan Program PBI-JK 2025
Minggu, 02 Feb 2025 20:00

Aktivitas di Kantor BPJS Kesehatan. Foto: SINDO Makassar/Dok
MAKASSAR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar masih menunggu data Dinas Sosial (Dinsos) untuk menyiapkan anggaran program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Ini diutarakan Kepala Dinkes Makassar Nursaidah Sirajuddin.
"Saya belum lihat anggaran Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang dimasukkan dari Dinsos, berapa data yang disodorkan dari Dinsos dan segitu anggarannya kami (Dinkes Makassar)," ujarnya, Minggu (2/2/2025).
"Kami berdasarkan data dari Dinsos, kemudian dari Dinsos sudah ada tahun lalu tapi saya tidak tahu di DPA untuk tahun ini karena belum terbit," sambungnya.
Nursaidah menegaskan, peserta penerima program PBI-JK harus melalui verifikasi data dari Dinsos agar penerima tepat sasaran.
"Validasi data diperkuat oleh Dinsos dan Dinkes yang membayarkan. Kalau semisal data dari Dinsos itu ada 10, pasti itu saya lebihkan anggarannya karena kita tidak tahu dalam setiap tahun jangan sampai ada yang bertambah," katanya saat dihubungi.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba menjelaskan PBI terbagi dua yakni PBI-JK dan BPPU BP Pemda.
"Untuk penganggarannya itu di Dinkes, kalau Dinsos terkait dengan pengusulan datanya. Jadi PBI itu ada dua yakni PBI-JK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) pemerintah daerah yang anggarannya lewat APBD," terangnya saat dihubungi.
"Jadi basisnya ini per individu, bukan per kepala keluarga untuk diberikan jaminan kesehatannya dari pemerintah," sambungnya.
Mantan Lurah Panaikang, Kota Makassar ini mengatakan sudah ada aturan pembagian pembayaran program PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kota.
"Kalau PBI APBD pembagian anggarannya ada lewat provinsi dan melaui kota, jadi pembagian anggarannya untuk Kota Makassar perbandingannya 80/20," kata Rahmat.
"Jadi 80 persen ditanggung oleh APBD kota dan 20 persen sisanya ditanggung dari APBD provinsi," lanjutnya.
"Saya belum lihat anggaran Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang dimasukkan dari Dinsos, berapa data yang disodorkan dari Dinsos dan segitu anggarannya kami (Dinkes Makassar)," ujarnya, Minggu (2/2/2025).
"Kami berdasarkan data dari Dinsos, kemudian dari Dinsos sudah ada tahun lalu tapi saya tidak tahu di DPA untuk tahun ini karena belum terbit," sambungnya.
Nursaidah menegaskan, peserta penerima program PBI-JK harus melalui verifikasi data dari Dinsos agar penerima tepat sasaran.
"Validasi data diperkuat oleh Dinsos dan Dinkes yang membayarkan. Kalau semisal data dari Dinsos itu ada 10, pasti itu saya lebihkan anggarannya karena kita tidak tahu dalam setiap tahun jangan sampai ada yang bertambah," katanya saat dihubungi.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba menjelaskan PBI terbagi dua yakni PBI-JK dan BPPU BP Pemda.
"Untuk penganggarannya itu di Dinkes, kalau Dinsos terkait dengan pengusulan datanya. Jadi PBI itu ada dua yakni PBI-JK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) pemerintah daerah yang anggarannya lewat APBD," terangnya saat dihubungi.
"Jadi basisnya ini per individu, bukan per kepala keluarga untuk diberikan jaminan kesehatannya dari pemerintah," sambungnya.
Mantan Lurah Panaikang, Kota Makassar ini mengatakan sudah ada aturan pembagian pembayaran program PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kota.
"Kalau PBI APBD pembagian anggarannya ada lewat provinsi dan melaui kota, jadi pembagian anggarannya untuk Kota Makassar perbandingannya 80/20," kata Rahmat.
"Jadi 80 persen ditanggung oleh APBD kota dan 20 persen sisanya ditanggung dari APBD provinsi," lanjutnya.
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Dinsos-UPT Losari Siapkan Spot Khusus untuk Pengamen Agar Tak Ganggu Pengunjung
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar bersama Unit Pelaksana Teknik (UPT) Losari akan mengandeng Komunitas Pengamen Jalan (KPJ) untuk menangani pengamen, terkhusus di kawasan Losari pengamen akan diberi ruang agar tak menganggu pengunjung.
Jum'at, 22 Agu 2025 05:48

Makassar City
Dekatkan Layanan Publik, Inovasi Dinsos Makassar Diapresiasi Legislator
DPRD Kota Makassar mendukung penuh salah satu program dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Jum'at, 11 Jul 2025 09:40

Makassar City
Walkot Munafri Dorong Perda CSR untuk Dukung Jaminan Sosial Pekerja Rentan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) terkait pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan informal.
Rabu, 25 Jun 2025 14:47

Makassar City
Korban Kebakaran Karuwisi Utara Dapat Bantuan dari Dewan hingga Dinsos Makassar
Musibah kebakaran menghanguskan 10 rumah di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Senin (9/6/2025) dini hari.
Senin, 09 Jun 2025 17:24

Sulsel
Dana Sharing Tak Cair, Pemkab Gowa Siapkan Anggaran Backup untuk Kover PBI BPJS
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menerima kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Rabu (21/5).
Kamis, 22 Mei 2025 12:54
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pemkab Gowa Siapkan 348 Personel Pengamanan Aset Daerah
2

Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Jadi 11 Orang, Kini Ditetapkan Tersangka
3

Bupati Gowa Temui Langsung Aksi Damai Kelompok Cipayung Plus
4

Polisi Usut Kasus Pengemudi Ojol Tewas Usai Dikeroyok Massa Aksi di Makassar
5

Pertamina Cek Meter Arus di FT Parepare, Pastikan Akurasi Distribusi BBM
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pemkab Gowa Siapkan 348 Personel Pengamanan Aset Daerah
2

Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Jadi 11 Orang, Kini Ditetapkan Tersangka
3

Bupati Gowa Temui Langsung Aksi Damai Kelompok Cipayung Plus
4

Polisi Usut Kasus Pengemudi Ojol Tewas Usai Dikeroyok Massa Aksi di Makassar
5

Pertamina Cek Meter Arus di FT Parepare, Pastikan Akurasi Distribusi BBM