Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Magister Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali melaksanakan Kuliah Tamu Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Perjalanan satu dekade Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki tantangan sendiri, khususnya dalam menghadirkan kualitas pelayanan yang prima. Dengan pertumbuhan jumlah kepesertaan JKN, tuntutan kebutuhan peserta dalam mendapatkan jaminan hingga pelayanan kesehatan juga kian meningkat.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ibnu Naser Arrohimi, mengatakan Program PESIAR merupakan program terkoordinasi antar seluruh pemangku kepentingan.

Upaya mencapai predikat UHC terus dilakukan BPJS Kesehatan demi memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan target RPJMN

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dan BPJS Kesehatan sepakat menjalin kerja sama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara alias TUN.

Di Posko Mudik BPJS Kesehatan di Pelabuhan Makassar, sejumlah layanan dan fasilitas disiapkan. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pijat relaksasi.

BPJS Cabang Makassar memastikan tetap memberikan layanan prima bagi para peserta JKN selama masa cuti bersama dan libur Lebaran pada 8-15 April 2024.

Tahap awal, sebanyak 101 mahasiswa se-Indonesia akan melaksanakan magang selama setahun di 67 kantor cabang BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan mendorong aparatur sipil negara atau ASN maupun anggota Korpri untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Mobile JKN.

Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Maros, akan mengatur kembali penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan saat ini BUMN di bidang kesehatan yang dipimpinnya tidak lagi memiliki utang ke rumah sakit.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo meminta Pemerintah Kabupaten memprioritaskan alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan masyarakat Wajo.

Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan 1,8 juta jiwa masih terdata pembayaran iuran BPJS meski pemiliknya sudah meninggal.

Pemerintah Kabupaten Luwu mengeluarkan anggaran sebesar Rp6,376 miliar setiap triwulannya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan pekerja bukan penerima upah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading kini memiliki layanan kateterisasi jantung. Layanan ini resmi diluncurkan pada Rabu (24/5) oleh Wali Kota Palopo

BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 1.778 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 196 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Di posko mudik tersebut, secara khusus BPJS Kesehatan menggandeng penyandang disabilitas, dalam hal ini tuna netra untuk juga membantu memberikan layanan kepada pemudik yang berkunjung.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng, telah mengucurkan sekitar Rp182 Miliar lima tahun terakhir, untuk memperbaiki progres layanan kesehatan.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi kepesertaan JKN di masa libur lebaran.