Lewat TASBIH JKN, BPJS Kesehatan Libatkan Dai Edukasi Masyarakat Sulsel

MAKASSAR - Edukasi tentang pentingnya jaminan kesehatan tidak cukup hanya disampaikan melalui layanan formal. BPJS Kesehatan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui peran dai dan daiyah.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program Transformasi Awareness dan Sinergi Bersama Insan Dakwah JKN alias TASBIH JKN yang digelar di Hyatt Place Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini menjadi wadah pembekalan bagi dai dan daiyah agar mampu menyampaikan informasi mengenai JKN secara tepat kepada masyarakat.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengatakan TASBIH JKN dirancang sebagai training of trainer (ToT) dengan melibatkan MUI dan insan dakwah. Para dai dan daiyah diharapkan dapat menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam memberikan pemahaman mengenai kepesertaan, manfaat, serta pentingnya memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif.

“BPJS Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Kami mengajak MUI, para dai dan daiyah untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai JKN,” kata Akmal.

Menurut dia, peran dai dan daiyah menjadi penting karena mereka memiliki ruang interaksi yang luas dengan masyarakat. Salah satunya melalui khutbah dan kegiatan keagamaan yang berlangsung secara rutin.

Akmal mencontohkan, dalam satu tahun terdapat sekitar 52 kali pelaksanaan Salat Jumat. Ruang tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyisipkan edukasi mengenai kesehatan dan JKN secara proporsional, sehingga informasi yang diterima masyarakat tidak hanya berasal dari kanal formal pemerintah.

Ia menjelaskan, prinsip utama JKN adalah gotong royong. Iuran yang dihimpun dari peserta dikelola untuk memberikan perlindungan kepada peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, kepesertaan aktif menjadi hal penting agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ketika membutuhkan layanan kesehatan.

“Sekarang kita mungkin membayar iuran dalam kondisi sehat. Kita bergotong royong membantu masyarakat yang sedang sakit. Tetapi bukan tidak mungkin suatu saat kita sendiri berada dalam kondisi sakit dan membutuhkan gotong royong melalui program JKN,” ujarnya.

Akmal menyebut kepesertaan JKN secara nasional telah mencapai hampir 98 persen dari total penduduk Indonesia. Menurut dia, capaian tersebut sekaligus menunjukkan luasnya cakupan program dan besarnya kebutuhan untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat.

Khusus wilayah kerja BPJS Kesehatan Wilayah IX yang mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, terdapat 1.814 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 219 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas/Penasihat Syariah BPJS Kesehatan sekaligus Wakil Ketua MUI, M Cholil Nafis, menilai kesehatan merupakan salah satu nikmat yang kerap baru disadari ketika telah hilang. Karena itu, menjaga kesehatan sekaligus memastikan perlindungan ketika sakit merupakan bagian dari ikhtiar bersama.

Cholil mengaitkan prinsip JKN dengan konsep ta'awun atau saling menolong dan takaful atau saling melindungi. Menurut dia, semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam ajaran Islam. “Pemanfaatan ta'aruf (saling mengenal) harus ditingkatkan menjadi ta'awun, saling menolong. Dari tolong-menolong kemudian ditingkatkan menjadi takaful, saling melindungi,” ujarnya.

Ia menilai dai dan daiyah memiliki posisi strategis untuk menjembatani informasi mengenai JKN dengan nilai-nilai keagamaan. Karena itu, mereka perlu mendapatkan pemahaman yang memadai agar informasi yang disampaikan kepada umat tetap berdasarkan pengetahuan yang benar.

“Para dai kami diberikan product knowledge tentang BPJS Kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan menjadi program berkelanjutan dan terelaborasi dengan nilai ketuhanan serta spiritualitas,” kata Cholil.

Ia menambahkan, pembekalan tersebut diharapkan membuat dai dan daiyah mampu menyampaikan pesan kesehatan dalam berbagai momentum keagamaan, mulai dari khutbah Jumat, Maulid Nabi, Isra Mikraj hingga Ramadan.

Ia menegaskan, materi mengenai JKN harus disampaikan secara objektif. Karena itu, pembekalan melalui ToT menjadi bagian penting dari program TASBIH JKN sebelum para dai dan daiyah meneruskannya kepada masyarakat.

Model yang digunakan, lanjut dia, bersifat berantai. Sebanyak 100 dai dan daiyah yang mengikuti pembekalan diharapkan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada jaringan yang lebih luas, sehingga dampaknya dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah lebih besar.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Evi Mustikawati Arifin mengapresiasi kolaborasi BPJS Kesehatan dan MUI melalui TASBIH JKN. Menurutnya, keterlibatan insan dakwah dapat memperkuat edukasi dan literasi masyarakat mengenai JKN.

“Kesehatan bukan hanya persoalan medis, tetapi bagian dari kualitas kehidupan dan ikhtiar menjaga kemaslahatan manusia. Karena itu, upaya memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak harus dilakukan bersama-sama,” kata Evi.

Ia menilai sinergi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah, bermutu, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Evi juga memastikan pemerintah daerah akan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang belum memperoleh perlindungan JKN. Untuk Sulawesi Selatan, sekitar 3,1 juta penduduk pada tahun ini tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang iurannya ditanggung pemerintah.“Kalau ada yang terlewatkan atau belum terdaftar, nanti bisa kita data ulang untuk memberikan layanan BPJS,” ujarnya.

Melalui TASBIH JKN, BPJS Kesehatan, MUI dan pemerintah daerah berharap edukasi mengenai jaminan kesehatan dapat semakin dekat dengan masyarakat. Dai dan daiyah tidak hanya menjadi penyampai pesan keagamaan, tetapi juga mitra strategis dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan memastikan perlindungan JKN tetap aktif.