Opini
Di Balik Gestur, Ada Persepsi: Membaca Psikologi Politik dalam Persidangan Jokowi
Jum'at, 06 Nov 2026 21:11
Pengamat Politik & Kebijakan Publik, Mudassir Hasri Gani. Foto: Istimewa
Oleh: Mudassir Hasri Gani
Pengamat Politik & Kebijakan Publik
Kamis, 5 November 2026 menjadi salah satu momentum yang menarik perhatian publik dalam persidangan di Indonesia. Dimana persidangan menghadirkan mantan Presiden Republik Indonesia Ke-7 yaitu Joko Widodo.
Tampil dengan mengenakan kemeja batik dan kopiah hitam, dengan badan yang tegap, dan senyum khasnya. Joko widodo memasuki ruang persidangan.
Diberbagai macam persidangan tidak hanya menyajikan adu argumentasi dan pembuktian secara hukum, tetapi juga menjadi arena membangun persepsi publik. Hal itu terlihat dalam persidangan polemik ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dimana, ketika Jokowi menunjukkan ijazah pendidikannya di hadapan majelis hakim dan pengunjung sidang, atensi masyarakat tidak hanya tertuju pada ijazah tersebut, tetapi juga pada sikap dan gesture Jokowi selama persidangan.
Salah satu kejadian yang ramai diperbincangkan yaitu ketika Roy Suryo menunjukkan eskpresi tertawa saat Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Sementara itu, sikap Jokowi yang tampak tenang dan gesturnya ketika membungkuk mengambil dokumen yang terjatuh juga memperoleh perhatian. Fenomena ini menarik dipahami melalui perspektif psikologi politik.
Bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam kontroversi ijazah, sebab pembuktian tetap merupakan ranah hukum, melainkan untuk memahami bagaimana perilaku nonverbal dapat membentuk kesan, memengaruhi kesan, dan menjadi bagian dari komunikasi politik.
Ketika Kesan Pertama Mendahului Penilaian Rasional
Proses pembentukan kesan dikenal sebagai first Impression. Dalam ilmu Psikologi Sosial, Solomon Asch (1946) mengatakan bahwa individu tidak sekadar mengumpulkan informasi tentang individu lain secara terpisah.
Kita memiliki kecenderungan untuk mengorganisasikan berbagai informasi menjadi gambaran yang utuh mengenai seseorang. Bahkan, atribut tertentu dapat menjadi sangat menonjol dan memengaruhi cara kita menafsirkan atribut lainnya.
Peristiwa ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari konstruksi citra politik Jokowi yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Penelitian Maryufani dan Catalano (2026) dalam Multimodal Communication, misalnya, menunjukkan bahwa Jokowi membangun persona politik melalui kombinasi bahasa dan komunikasi visual. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa citra seorang pemimpin tidak hanya dibentuk oleh apa yang dikatakan, tetapi juga oleh bagaimana dirinya ditampilkan secara visual.
Ketika Gesture Menjadi Persepsi Publik
Dalam persepktif persidangan, ketenangan Jokowi dapat dipersepsikan sebagai kemampuan mengendalikan emosi. Sebaliknya, tawa Roy Suryo ketika ijazah dapat dipersepsikan dengan tidak beretika. Namun, di sini kita perlu berhati-hati. Perilaku nonverbal merupakan sesuatu yang dapat diamati, sedangkan motif dan keadaan batin seseorang membutuhkan informasi yang jauh lebih luas untuk dipahami.
Erving Goffman (1959), melalui gagasan the presentation of self, menjelaskan bahwa individu menampilkan dirinya dalam interaksi sosial dan berhadapan dengan audiens yang memberikan penilaian. Dalam kehidupan publik, seseorang tidak hanya hadir sebagai individu, tetapi juga menampilkan perilaku yang akan diamati, ditafsirkan, dan diberi makna oleh orang lain.
Gagasan ini relevan untuk membaca perilaku tokoh politik di ruang sidang. Ketenangan, misalnya, dapat menjadi kesan yang menguntungkan bagi seorang tokoh. Ia dapat dibaca sebagai simbol pengendalian diri dan kesiapan menghadapi tekanan. Gestur sederhana seperti membungkuk untuk mengambil dokumen yang terjatuh juga dapat ditafsirkan sebagai tindakan spontan yang memperlihatkan sikap wajar dan tidak dibuat-buat serta menaruh simpatik masyarakat yang melihat.
Ketika Ilmu Dan Etika Diuji Diruang Publik
Pada akhirnya, persidangan tersebut memperlihatkan bahwa politik tidak hanya berlangsung melalui argumentasi, dokumen, dan proses hukum. Politik juga berlangsung melalui simbol, ekspresi, dan persepsi. Bahkan, gestur sederhana dapat menjadi bahan pembicaraan yang melampaui substansi peristiwa itu sendiri.
Kita boleh mengapresiasi ketenangan Jokowi sebagai perilaku yang dipersepsikan positif. Namun, apresiasi terhadap sikap tersebut tidak boleh berubah menjadi kesimpulan bahwa ketenangan merupakan bukti kebenaran hukum. Demikian pula, ekspresi tertawa pihak lain tidak cukup untuk menjadi dasar menghakimi karakter atau motif seseorang.
Lebih jauh, peristiwa ini mengingatkan kita pada satu nilai yang sering kali terlupakan dalam ruang publik: adab lebih tinggi daripada ilmu. Pengetahuan memungkinkan seseorang menyusun argumentasi, menguasai data, mengkritik, bahkan membantah pendapat orang lain.
Namun, adab menentukan bagaimana pengetahuan itu digunakan dan bagaimana perbedaan dikekola dengan indah. Ilmu tanpa adab bedampak menghasilkan kesombongan intelektual, sementara kritik tanpa etika dapat berubah menjadi perilaku yang merendahkan martabat sesama manusia.
Dalam ruang persidangan, setiap orang tentu memiliki hak untuk mempertanyakan, mengkritik, dan mempertahankan argumentasinya. Akan tetapi, kebebasan tersebut semestinya berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap orang lain, proses hukum, dan martabat forum peradilan. Kecerdasan tidak seharusnya diukur dari seberapa tajam seseorang menyerang, melainkan juga dari kemampuannya menyampaikan perbedaan secara beradab.
Di tengah derasnya arus informasi dan potongan video di media sosial, masyarakat juga membutuhkan literasi psikologis dan politik. Kita perlu memahami bahwa kesan pertama bisa terbentuk sangat cepat, tetapi penilaian yang adil membutuhkan informasi, konteks, dan proses berpikir yang lebih mendalam. Jangan sampai kita begitu sibuk menilai gestur orang lain, tetapi lupa mengevaluasi cara kita sendiri dalam merespons perbedaan.
Mungkin inilah pelajaran penting dari kejadian tersebut: dalam politik, manusia bisa mendapatkan perhatian bukan hanya karena apa yang diucapkannya, tetapi juga bagaimana ia berperilaku ketika berbicara dan bertindak. Namun, lebih dari sekadar citra, kualitas manusia juga tercermin dari bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika berada dalam situasi yang sulit.
Sebab, kata-kata dapat dipertanyakan, gesture dapat diinterpretasikan, dan ilmu dapat dipertentangkan. Tetapi adab seharusnya tetap menjadi dasar atau fondasi, karena setinggi apa pun ilmu seseorang, tanpa adab ia kehilangan makna kemanusiaannya.
Pengamat Politik & Kebijakan Publik
Kamis, 5 November 2026 menjadi salah satu momentum yang menarik perhatian publik dalam persidangan di Indonesia. Dimana persidangan menghadirkan mantan Presiden Republik Indonesia Ke-7 yaitu Joko Widodo.
Tampil dengan mengenakan kemeja batik dan kopiah hitam, dengan badan yang tegap, dan senyum khasnya. Joko widodo memasuki ruang persidangan.
Diberbagai macam persidangan tidak hanya menyajikan adu argumentasi dan pembuktian secara hukum, tetapi juga menjadi arena membangun persepsi publik. Hal itu terlihat dalam persidangan polemik ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dimana, ketika Jokowi menunjukkan ijazah pendidikannya di hadapan majelis hakim dan pengunjung sidang, atensi masyarakat tidak hanya tertuju pada ijazah tersebut, tetapi juga pada sikap dan gesture Jokowi selama persidangan.
Salah satu kejadian yang ramai diperbincangkan yaitu ketika Roy Suryo menunjukkan eskpresi tertawa saat Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Sementara itu, sikap Jokowi yang tampak tenang dan gesturnya ketika membungkuk mengambil dokumen yang terjatuh juga memperoleh perhatian. Fenomena ini menarik dipahami melalui perspektif psikologi politik.
Bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam kontroversi ijazah, sebab pembuktian tetap merupakan ranah hukum, melainkan untuk memahami bagaimana perilaku nonverbal dapat membentuk kesan, memengaruhi kesan, dan menjadi bagian dari komunikasi politik.
Ketika Kesan Pertama Mendahului Penilaian Rasional
Proses pembentukan kesan dikenal sebagai first Impression. Dalam ilmu Psikologi Sosial, Solomon Asch (1946) mengatakan bahwa individu tidak sekadar mengumpulkan informasi tentang individu lain secara terpisah.
Kita memiliki kecenderungan untuk mengorganisasikan berbagai informasi menjadi gambaran yang utuh mengenai seseorang. Bahkan, atribut tertentu dapat menjadi sangat menonjol dan memengaruhi cara kita menafsirkan atribut lainnya.
Peristiwa ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari konstruksi citra politik Jokowi yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Penelitian Maryufani dan Catalano (2026) dalam Multimodal Communication, misalnya, menunjukkan bahwa Jokowi membangun persona politik melalui kombinasi bahasa dan komunikasi visual. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa citra seorang pemimpin tidak hanya dibentuk oleh apa yang dikatakan, tetapi juga oleh bagaimana dirinya ditampilkan secara visual.
Ketika Gesture Menjadi Persepsi Publik
Dalam persepktif persidangan, ketenangan Jokowi dapat dipersepsikan sebagai kemampuan mengendalikan emosi. Sebaliknya, tawa Roy Suryo ketika ijazah dapat dipersepsikan dengan tidak beretika. Namun, di sini kita perlu berhati-hati. Perilaku nonverbal merupakan sesuatu yang dapat diamati, sedangkan motif dan keadaan batin seseorang membutuhkan informasi yang jauh lebih luas untuk dipahami.
Erving Goffman (1959), melalui gagasan the presentation of self, menjelaskan bahwa individu menampilkan dirinya dalam interaksi sosial dan berhadapan dengan audiens yang memberikan penilaian. Dalam kehidupan publik, seseorang tidak hanya hadir sebagai individu, tetapi juga menampilkan perilaku yang akan diamati, ditafsirkan, dan diberi makna oleh orang lain.
Gagasan ini relevan untuk membaca perilaku tokoh politik di ruang sidang. Ketenangan, misalnya, dapat menjadi kesan yang menguntungkan bagi seorang tokoh. Ia dapat dibaca sebagai simbol pengendalian diri dan kesiapan menghadapi tekanan. Gestur sederhana seperti membungkuk untuk mengambil dokumen yang terjatuh juga dapat ditafsirkan sebagai tindakan spontan yang memperlihatkan sikap wajar dan tidak dibuat-buat serta menaruh simpatik masyarakat yang melihat.
Ketika Ilmu Dan Etika Diuji Diruang Publik
Pada akhirnya, persidangan tersebut memperlihatkan bahwa politik tidak hanya berlangsung melalui argumentasi, dokumen, dan proses hukum. Politik juga berlangsung melalui simbol, ekspresi, dan persepsi. Bahkan, gestur sederhana dapat menjadi bahan pembicaraan yang melampaui substansi peristiwa itu sendiri.
Kita boleh mengapresiasi ketenangan Jokowi sebagai perilaku yang dipersepsikan positif. Namun, apresiasi terhadap sikap tersebut tidak boleh berubah menjadi kesimpulan bahwa ketenangan merupakan bukti kebenaran hukum. Demikian pula, ekspresi tertawa pihak lain tidak cukup untuk menjadi dasar menghakimi karakter atau motif seseorang.
Lebih jauh, peristiwa ini mengingatkan kita pada satu nilai yang sering kali terlupakan dalam ruang publik: adab lebih tinggi daripada ilmu. Pengetahuan memungkinkan seseorang menyusun argumentasi, menguasai data, mengkritik, bahkan membantah pendapat orang lain.
Namun, adab menentukan bagaimana pengetahuan itu digunakan dan bagaimana perbedaan dikekola dengan indah. Ilmu tanpa adab bedampak menghasilkan kesombongan intelektual, sementara kritik tanpa etika dapat berubah menjadi perilaku yang merendahkan martabat sesama manusia.
Dalam ruang persidangan, setiap orang tentu memiliki hak untuk mempertanyakan, mengkritik, dan mempertahankan argumentasinya. Akan tetapi, kebebasan tersebut semestinya berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap orang lain, proses hukum, dan martabat forum peradilan. Kecerdasan tidak seharusnya diukur dari seberapa tajam seseorang menyerang, melainkan juga dari kemampuannya menyampaikan perbedaan secara beradab.
Di tengah derasnya arus informasi dan potongan video di media sosial, masyarakat juga membutuhkan literasi psikologis dan politik. Kita perlu memahami bahwa kesan pertama bisa terbentuk sangat cepat, tetapi penilaian yang adil membutuhkan informasi, konteks, dan proses berpikir yang lebih mendalam. Jangan sampai kita begitu sibuk menilai gestur orang lain, tetapi lupa mengevaluasi cara kita sendiri dalam merespons perbedaan.
Mungkin inilah pelajaran penting dari kejadian tersebut: dalam politik, manusia bisa mendapatkan perhatian bukan hanya karena apa yang diucapkannya, tetapi juga bagaimana ia berperilaku ketika berbicara dan bertindak. Namun, lebih dari sekadar citra, kualitas manusia juga tercermin dari bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika berada dalam situasi yang sulit.
Sebab, kata-kata dapat dipertanyakan, gesture dapat diinterpretasikan, dan ilmu dapat dipertentangkan. Tetapi adab seharusnya tetap menjadi dasar atau fondasi, karena setinggi apa pun ilmu seseorang, tanpa adab ia kehilangan makna kemanusiaannya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Polri di Persimpangan: Menguji Warisan Listyo Sigit, Memulihkan Marwah Bhayangkara
Presidium Pusat Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, Illank Radjab memberikan pandangannya terhadap kondisi politik saat ini. Serta catatan tentang kekuasaan, loyalitas institusional, dan agenda penyegaran kepolisian.
Rabu, 04 Nov 2026 22:01
News
Sengkarut Bernegara: Ketika Penjaga Hukum Berhadapan dengan Hukum
ADA sesuatu yang patut direnungkan secara serius ketika aparat yang diberi mandat untuk menegakkan hukum justru harus berhadapan dengan proses hukum. Terlebih ketika persoalan tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk mereka yang pernah menduduki posisi strategis dalam institusi penegak hukum.
Rabu, 04 Nov 2026 08:12
News
Menjemput Takdir Sejarah di Tanah Bersejarah
Begitulah Darmawangsyah Muin, yang akrab disingkat DM, menjemput takdir politiknya di tanah bersejarah, Gowa. Pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melantiknya sebagai Bupati Gowa ke-12.
Kamis, 29 Okt 2026 13:53
News
Pilar Kepemimpinan Inklusif
Dalam kepemimpinan inklusif, terdapat empat pilar utama yang menjadi fondasi, yaitu keamanan psikologis, keadilan struktural, keberagaman kognitif, dan keteladanan empatis.
Rabu, 28 Okt 2026 11:07
News
Mencari Nasionalisme Pemuda
ADA hari-hari dalam kalender bangsa yang bukan sekadar peringatan masa lalu, melainkan cermin yang menampar kesadaran kita saat ini. Bulan Oktober mempersembahkan dua ikon penting: Sumpah Pemuda, lahir pada 1928 sebagai pernyataan politik dan budaya satu bangsa; dan Hari Santri, diperingati setiap 22 Oktober, lahir dari kesadaran bahwa keimanan dan tanah air tak terpisahkan.
Rabu, 28 Okt 2026 09:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Atlet Judo Bone Aditya Wahyudi Kembali Sumbang Emas di Porprov Sulsel 2026
2
Angkat Isu Judi Online, Film 'Menang Untuk Kalah' Tayang 19 November 2026
3
Pemkot Makassar dan Polda Sulsel Tanam 100 Pohon Tabebuya di TPA Tamangapa
4
Hadapi Musim Penghujan, Vale Perkuat Tata Kelola Air & Lingkungan IGP Pomalaa
5
Sambut HUT ke-15, Nasdem Sulsel Gelar Aksi Jumat Berkah di Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Atlet Judo Bone Aditya Wahyudi Kembali Sumbang Emas di Porprov Sulsel 2026
2
Angkat Isu Judi Online, Film 'Menang Untuk Kalah' Tayang 19 November 2026
3
Pemkot Makassar dan Polda Sulsel Tanam 100 Pohon Tabebuya di TPA Tamangapa
4
Hadapi Musim Penghujan, Vale Perkuat Tata Kelola Air & Lingkungan IGP Pomalaa
5
Sambut HUT ke-15, Nasdem Sulsel Gelar Aksi Jumat Berkah di Makassar