BPJS Kesehatan Perluas Akses JKN ke Wilayah 3T

JAKARTA - BPJS Kesehatan terus memperluas akses layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga ke masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Untuk mengatasi kendala geografis, keterbatasan infrastruktur, serta akses digital yang belum merata, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta layanan jemput bola melalui BPJS Keliling.

VIOLA merupakan layanan berbasis video conference yang memungkinkan peserta berkomunikasi langsung secara real time dengan petugas BPJS Kesehatan tanpa harus datang ke kantor layanan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, mengurus administrasi kepesertaan JKN, hingga menyampaikan pengaduan.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah untuk menyediakan titik layanan VIOLA, seperti puskesmas, kantor desa, kelurahan, kecamatan, sekolah, maupun lokasi strategis lainnya.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, layanan VIOLA telah dimanfaatkan sebanyak 218.729 kali. Puskesmas menjadi lokasi pelaksanaan VIOLA yang paling banyak digunakan, dengan layanan informasi serta perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai jenis layanan yang paling diminati. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menjadi kelompok peserta yang paling banyak memanfaatkan layanan tersebut.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia dapat langsung mengadopsi layanan digital karena masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jaringan komunikasi dan data, kondisi geografis, serta tingkat literasi digital masyarakat.

Karena itu, BPJS Kesehatan tetap mengoptimalkan layanan tatap muka melalui BPJS Keliling. Layanan ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, mengurus administrasi kepesertaan, serta menyampaikan keluhan terkait program JKN secara langsung.

“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling merupakan bentuk implementasi Layanan Ujung Negeri (LANURI), salah satu program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan,” ujar Pujo dalam acara Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi di Jakarta, Senin (13/07).

Program LANURI dilaksanakan serentak di 558 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 179 titik menghadirkan layanan BPJS Keliling, sedangkan 379 titik lainnya menyediakan layanan VIOLA.

Menurut Pujo, program tersebut diharapkan mampu mempermudah masyarakat di wilayah terpencil maupun daerah dengan keterbatasan akses untuk mendapatkan layanan JKN.

Selain peluncuran LANURI, BPJS Kesehatan juga menyampaikan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi yang telah mencapai 91,53 persen. Program tersebut terdiri atas empat program Customer Centric dan empat program Collaborative.

Program Customer Centric dirancang berdasarkan kebutuhan peserta JKN, sementara Program Collaborative dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan yang terintegrasi.

Beberapa program yang telah berjalan antara lain JKN 3T, berupa kerja sama pengiriman tenaga kesehatan dan dukungan layanan kesehatan menggunakan kapal bantu rumah sakit ke daerah terpencil. Selain itu, terdapat program P-Care MBG untuk pemantauan kesehatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta tumbuh kembang siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BPJS Kesehatan juga menjalankan program Eliminasi Inefisiensi melalui pemanfaatan intelligence claim untuk meningkatkan efisiensi biaya JKN sekaligus mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi perilaku inefisiensi maupun fraud.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan dalam memperluas layanan JKN ke wilayah 3T. Menurutnya, keberadaan VIOLA dan BPJS Keliling menjadi solusi bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan transportasi maupun infrastruktur digital.

“Kementerian Koperasi mendukung kolaborasi ini karena jaringan Koperasi Desa Merah Putih tersebar hingga tingkat desa dan kecamatan serta memiliki akses internet yang dapat mendukung pelaksanaan VIOLA maupun BPJS Keliling,” katanya.

Dukungan serupa disampaikan Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda. Ia menyebut pemerataan layanan kesehatan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah 3T yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Menurutnya, jaringan kesehatan TNI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dapat mendukung pelaksanaan LANURI, mulai dari mobilisasi tenaga kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan TNI sebagai titik layanan, hingga penggunaan kapal rumah sakit untuk menjangkau wilayah kepulauan terpencil.

“Kami juga dapat mendukung melalui sekitar 76.000 personel Babinsa yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu memperluas jangkauan layanan,” ujar Hadi.