DPRD Makassar Siap Kawal Aspirasi Buruh yang Terdampak PHK
Dewan Ghiyats Yan
Jum'at, 07 Februari 2025 - 14:46 WIB
Suasana perwakilan anggota DPRD Makassar saat menerima aspirasi massa demonstran ABMM. Foto: Humas DPRD Makassar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menerima aspirasi Aliansi Buruh dan dan Mahasiswa Menggugat (ABMM), Rabu 5 Januari 2025.
Mereka datang menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka juga menyuarakan dewan agar menindaklanjuti perusahaan yang tidak berkompeten.
Menanggapi hal tersebut, salah satu Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengatakan massa meminta agar diberikan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Perwakilan organisasi buruh datang ke DPRD untuk kemudian menyampaikan aspirasi terkait kejarian di PTL Nusa, kemudian meminta kepada DPRD untuk memfasilitasi," ungkapnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Sehingga kami akan memanggil termasuk Dinas Tenaga Kerja, pengawas tenaga kerja, termasuk sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pantai di Kecamatan Tamalate," imbuhnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan pada komisi terkait di DPRD Makassar.
"Sehingga kami (DPRD Makassar) hadir untuk mencoba untuk melanjutkan ke komisi terkait untuk memanggil pihak-pihak terkait juga," pungkasnya.
Mereka datang menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka juga menyuarakan dewan agar menindaklanjuti perusahaan yang tidak berkompeten.
Menanggapi hal tersebut, salah satu Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengatakan massa meminta agar diberikan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Perwakilan organisasi buruh datang ke DPRD untuk kemudian menyampaikan aspirasi terkait kejarian di PTL Nusa, kemudian meminta kepada DPRD untuk memfasilitasi," ungkapnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Sehingga kami akan memanggil termasuk Dinas Tenaga Kerja, pengawas tenaga kerja, termasuk sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pantai di Kecamatan Tamalate," imbuhnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan pada komisi terkait di DPRD Makassar.
"Sehingga kami (DPRD Makassar) hadir untuk mencoba untuk melanjutkan ke komisi terkait untuk memanggil pihak-pihak terkait juga," pungkasnya.