DPRD Makassar Siap Kawal Aspirasi Buruh yang Terdampak PHK
Jum'at, 07 Feb 2025 14:46
Suasana perwakilan anggota DPRD Makassar saat menerima aspirasi massa demonstran ABMM. Foto: Humas DPRD Makassar
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menerima aspirasi Aliansi Buruh dan dan Mahasiswa Menggugat (ABMM), Rabu 5 Januari 2025.
Mereka datang menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka juga menyuarakan dewan agar menindaklanjuti perusahaan yang tidak berkompeten.
Menanggapi hal tersebut, salah satu Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengatakan massa meminta agar diberikan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Perwakilan organisasi buruh datang ke DPRD untuk kemudian menyampaikan aspirasi terkait kejarian di PTL Nusa, kemudian meminta kepada DPRD untuk memfasilitasi," ungkapnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Sehingga kami akan memanggil termasuk Dinas Tenaga Kerja, pengawas tenaga kerja, termasuk sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pantai di Kecamatan Tamalate," imbuhnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan pada komisi terkait di DPRD Makassar.
"Sehingga kami (DPRD Makassar) hadir untuk mencoba untuk melanjutkan ke komisi terkait untuk memanggil pihak-pihak terkait juga," pungkasnya.
Sebelumnya, ABBM menggelar aksi demonstran di halaman kantor DPRD Kota Makassar pada Rabu (5/2/2025) kemarin dengan berbagai tuntutan.
Adapun anggota DPRD Makassar yang terjun langsung menemui massa di antaranya Andi Makmur Burhanuddin (Fraksi PKB), Basdir (Fraksi PKB), dan Hartono (Fraksi PKS).
Mereka datang menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka juga menyuarakan dewan agar menindaklanjuti perusahaan yang tidak berkompeten.
Menanggapi hal tersebut, salah satu Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengatakan massa meminta agar diberikan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Perwakilan organisasi buruh datang ke DPRD untuk kemudian menyampaikan aspirasi terkait kejarian di PTL Nusa, kemudian meminta kepada DPRD untuk memfasilitasi," ungkapnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Sehingga kami akan memanggil termasuk Dinas Tenaga Kerja, pengawas tenaga kerja, termasuk sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pantai di Kecamatan Tamalate," imbuhnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan pada komisi terkait di DPRD Makassar.
"Sehingga kami (DPRD Makassar) hadir untuk mencoba untuk melanjutkan ke komisi terkait untuk memanggil pihak-pihak terkait juga," pungkasnya.
Sebelumnya, ABBM menggelar aksi demonstran di halaman kantor DPRD Kota Makassar pada Rabu (5/2/2025) kemarin dengan berbagai tuntutan.
Adapun anggota DPRD Makassar yang terjun langsung menemui massa di antaranya Andi Makmur Burhanuddin (Fraksi PKB), Basdir (Fraksi PKB), dan Hartono (Fraksi PKS).
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Komisi B DPRD Makassar Sidak Pasar Terong, Pantau Harga Jelang Lebaran
Komisi B DPRD Kota Makassar bersama Perumda Pasar Makassar Raya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Terong, Makassar, untuk memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (13/3/2026).
Sabtu, 14 Mar 2026 15:11
Makassar City
Legislator Makassar Sebut Penanganan Banjir Tak Boleh Sistem Tambal Sulam
DPRD Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar tidak menangani persoalan banjir dengan pendekatan sementara atau “tambal sulam”.
Jum'at, 13 Mar 2026 22:44
News
DPRD Makassar Soroti Pengelolaan Limbah RS Paramount, Agendakan Pemanggilan
DPRD Kota Makassar menemukan sejumlah persoalan saat melakukan sidak di dua lokasi berbeda, yakni RSIA Paramount serta salah satu gerai Prima Mart milik PT Primafood Internasional.
Jum'at, 13 Mar 2026 05:11
News
Dituding Hanya Setor Rp100 Ribu/Bulan, Toko Satu Sama Tuduh Balik PD Parkir
Manajemen Toko Satu Sama akhirnya angkat bicara terkait isu viral mengenai dugaan setoran pajak parkir yang disebut hanya Rp100 ribu per bulan.
Rabu, 11 Mar 2026 15:43
Makassar City
Data Pajak Hotel Tak Sinkron, DPRD Makassar Perintahkan Uji Petik
Komisi B DPRD Kota Makassar menyoroti ketidaksinkronan data pembayaran pajak sejumlah hotel dengan data milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Rabu, 11 Mar 2026 10:38
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
WR IV Isi Taushiyah I’tikaf Fakultas Kedokteran UMI
2
Kunker Pantau Revitalisasi Krakatau Steel, NH Dorong Kemandirian Industri Baja Nasional
3
Ramadan Berkah, PLN UID Sulselrabar Salurkan 1.200 Paket Sembako Murah
4
Ramadan, Bank Mandiri Berbagi Kebahagiaan Lewat Buka Puasa dan Santunan di Makassar
5
Kemenkum Sulsel Dampingi UMKM Gowa Daftar Badan Hukum Langsung di Lapangan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
WR IV Isi Taushiyah I’tikaf Fakultas Kedokteran UMI
2
Kunker Pantau Revitalisasi Krakatau Steel, NH Dorong Kemandirian Industri Baja Nasional
3
Ramadan Berkah, PLN UID Sulselrabar Salurkan 1.200 Paket Sembako Murah
4
Ramadan, Bank Mandiri Berbagi Kebahagiaan Lewat Buka Puasa dan Santunan di Makassar
5
Kemenkum Sulsel Dampingi UMKM Gowa Daftar Badan Hukum Langsung di Lapangan