DPRD Makassar Siap Kawal Aspirasi Buruh yang Terdampak PHK
Jum'at, 07 Feb 2025 14:46
Suasana perwakilan anggota DPRD Makassar saat menerima aspirasi massa demonstran ABMM. Foto: Humas DPRD Makassar
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menerima aspirasi Aliansi Buruh dan dan Mahasiswa Menggugat (ABMM), Rabu 5 Januari 2025.
Mereka datang menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka juga menyuarakan dewan agar menindaklanjuti perusahaan yang tidak berkompeten.
Menanggapi hal tersebut, salah satu Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengatakan massa meminta agar diberikan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Perwakilan organisasi buruh datang ke DPRD untuk kemudian menyampaikan aspirasi terkait kejarian di PTL Nusa, kemudian meminta kepada DPRD untuk memfasilitasi," ungkapnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Sehingga kami akan memanggil termasuk Dinas Tenaga Kerja, pengawas tenaga kerja, termasuk sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pantai di Kecamatan Tamalate," imbuhnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan pada komisi terkait di DPRD Makassar.
"Sehingga kami (DPRD Makassar) hadir untuk mencoba untuk melanjutkan ke komisi terkait untuk memanggil pihak-pihak terkait juga," pungkasnya.
Sebelumnya, ABBM menggelar aksi demonstran di halaman kantor DPRD Kota Makassar pada Rabu (5/2/2025) kemarin dengan berbagai tuntutan.
Adapun anggota DPRD Makassar yang terjun langsung menemui massa di antaranya Andi Makmur Burhanuddin (Fraksi PKB), Basdir (Fraksi PKB), dan Hartono (Fraksi PKS).
Mereka datang menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka juga menyuarakan dewan agar menindaklanjuti perusahaan yang tidak berkompeten.
Menanggapi hal tersebut, salah satu Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengatakan massa meminta agar diberikan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Perwakilan organisasi buruh datang ke DPRD untuk kemudian menyampaikan aspirasi terkait kejarian di PTL Nusa, kemudian meminta kepada DPRD untuk memfasilitasi," ungkapnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Sehingga kami akan memanggil termasuk Dinas Tenaga Kerja, pengawas tenaga kerja, termasuk sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pantai di Kecamatan Tamalate," imbuhnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan pada komisi terkait di DPRD Makassar.
"Sehingga kami (DPRD Makassar) hadir untuk mencoba untuk melanjutkan ke komisi terkait untuk memanggil pihak-pihak terkait juga," pungkasnya.
Sebelumnya, ABBM menggelar aksi demonstran di halaman kantor DPRD Kota Makassar pada Rabu (5/2/2025) kemarin dengan berbagai tuntutan.
Adapun anggota DPRD Makassar yang terjun langsung menemui massa di antaranya Andi Makmur Burhanuddin (Fraksi PKB), Basdir (Fraksi PKB), dan Hartono (Fraksi PKS).
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
Makassar City
Ranperda Pengendalian Ruang dan Bangunan Disetujui, DPRD Makassar Bentuk Pansus
DPRD Kota Makassar resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Sabtu, 13 Jun 2026 20:41
Makassar City
Wali Kota Makassar Tegaskan Ranperda Perhubungan Perkuat Tata Transportasi
Wali Kota Munafri Arifuddin menilai Kota Makassar membutuhkan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur sistem transportasi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kota tersebut.
Jum'at, 12 Jun 2026 05:32
News
Legislator Makassar Imbau Pemerintah Antisipasi Dampak Naiknya Harga BBM
Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Makassar. Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, meminta pemerintah kota mengantisipasi berbagai dampak.
Rabu, 10 Jun 2026 19:13
Makassar City
PKS Desak Pemkot Makassar Siapkan Solusi Bagi Siswa Tak Tertampung di SMP Negeri
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk lebih serius menangani persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya jenjang SMP.
Senin, 08 Jun 2026 16:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Atlet Makassar Raih Prestasi di Kejurnas Atletik 2026
3
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
4
Kalla Land & Property Hadirkan Oase Tanjung, Hunian Modern Berbasis Green Township
5
Pemkot Makassar Pastikan Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Fasum Manggala
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Atlet Makassar Raih Prestasi di Kejurnas Atletik 2026
3
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
4
Kalla Land & Property Hadirkan Oase Tanjung, Hunian Modern Berbasis Green Township
5
Pemkot Makassar Pastikan Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Fasum Manggala