DPRD Makassar Siap Kawal Aspirasi Buruh yang Terdampak PHK
Jum'at, 07 Feb 2025 14:46

Suasana perwakilan anggota DPRD Makassar saat menerima aspirasi massa demonstran ABMM. Foto: Humas DPRD Makassar
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menerima aspirasi Aliansi Buruh dan dan Mahasiswa Menggugat (ABMM), Rabu 5 Januari 2025.
Mereka datang menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka juga menyuarakan dewan agar menindaklanjuti perusahaan yang tidak berkompeten.
Menanggapi hal tersebut, salah satu Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengatakan massa meminta agar diberikan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Perwakilan organisasi buruh datang ke DPRD untuk kemudian menyampaikan aspirasi terkait kejarian di PTL Nusa, kemudian meminta kepada DPRD untuk memfasilitasi," ungkapnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Sehingga kami akan memanggil termasuk Dinas Tenaga Kerja, pengawas tenaga kerja, termasuk sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pantai di Kecamatan Tamalate," imbuhnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan pada komisi terkait di DPRD Makassar.
"Sehingga kami (DPRD Makassar) hadir untuk mencoba untuk melanjutkan ke komisi terkait untuk memanggil pihak-pihak terkait juga," pungkasnya.
Sebelumnya, ABBM menggelar aksi demonstran di halaman kantor DPRD Kota Makassar pada Rabu (5/2/2025) kemarin dengan berbagai tuntutan.
Adapun anggota DPRD Makassar yang terjun langsung menemui massa di antaranya Andi Makmur Burhanuddin (Fraksi PKB), Basdir (Fraksi PKB), dan Hartono (Fraksi PKS).
Mereka datang menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka juga menyuarakan dewan agar menindaklanjuti perusahaan yang tidak berkompeten.
Menanggapi hal tersebut, salah satu Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengatakan massa meminta agar diberikan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Perwakilan organisasi buruh datang ke DPRD untuk kemudian menyampaikan aspirasi terkait kejarian di PTL Nusa, kemudian meminta kepada DPRD untuk memfasilitasi," ungkapnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Sehingga kami akan memanggil termasuk Dinas Tenaga Kerja, pengawas tenaga kerja, termasuk sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pantai di Kecamatan Tamalate," imbuhnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, permasalahan tersebut bisa diselesaikan pada komisi terkait di DPRD Makassar.
"Sehingga kami (DPRD Makassar) hadir untuk mencoba untuk melanjutkan ke komisi terkait untuk memanggil pihak-pihak terkait juga," pungkasnya.
Sebelumnya, ABBM menggelar aksi demonstran di halaman kantor DPRD Kota Makassar pada Rabu (5/2/2025) kemarin dengan berbagai tuntutan.
Adapun anggota DPRD Makassar yang terjun langsung menemui massa di antaranya Andi Makmur Burhanuddin (Fraksi PKB), Basdir (Fraksi PKB), dan Hartono (Fraksi PKS).
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Data Tak Sesuai, DPRD Makassar Minta BPKAD Segera Cari Kendaraan Dinas
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail bersama anggota dewan lainnya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama BPKAD terkait data kendaraan dinas milik Pemkot Makassar.
Selasa, 25 Mar 2025 16:24

Makassar City
Gelar RDP, DPRD Makassar Terima Aspirasi Karyawan yang di PHK
Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT Wahyu Pradana Binamulia dan Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM).
Senin, 24 Mar 2025 20:31

Sulsel
Komisi B DPRD Makassar Dorong PAD 2025 Capai Rp2,1 Triliun
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Zulhajar mengungkapkan bahwa salah satu program prioritas Komisi B DPRD Makassar adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Senin, 17 Mar 2025 15:51

Makassar City
DPRD Dukung Pemkot Makassar Audit Internal Perusda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendukung penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mengevaluasi kinerja direksi dan dewan pengawas (dewas) perusahaan daerah (perusda).
Senin, 17 Mar 2025 04:33

Sulsel
Komitmen Lindungi Pekerja, Ashabul Kahfi Bagikan 300 BPJS Ketenagakerjaan
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Ashabul Kahfi menekankan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.
Minggu, 16 Mar 2025 17:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Camat Turatea Diduga Persulit Tanda Tangan Rekomendasi Pencairan Dana Desa
2

Fraksi Revolusi Keadilan Soroti Sikap Camat Turatea Jeneponto
3

Komisi II DPRD Jeneponto RDP Bahas HPP Gabah dan Jagung Kuning
4

Wabup Sahabuddin Beri Penghargaan ke Tim Pemenangan Sahabat Tani
5

Fraksi Golkar DPRD Sulsel Serahkan Paket Ramadan untuk Petugas Kebersihan hingga Satpol PP
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Camat Turatea Diduga Persulit Tanda Tangan Rekomendasi Pencairan Dana Desa
2

Fraksi Revolusi Keadilan Soroti Sikap Camat Turatea Jeneponto
3

Komisi II DPRD Jeneponto RDP Bahas HPP Gabah dan Jagung Kuning
4

Wabup Sahabuddin Beri Penghargaan ke Tim Pemenangan Sahabat Tani
5

Fraksi Golkar DPRD Sulsel Serahkan Paket Ramadan untuk Petugas Kebersihan hingga Satpol PP