Legislator DPRD Makassar Zulhajar Sosper Pembinaan Anak Jalanan hingga Pengamen
Dewan Ghiyats Yan
Selasa, 03 Juni 2025 - 19:07 WIB
Anggota DPRD Zulhajar saat memberikan sambutannya terkait Perda Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, di Hotel Sarison, Selasa (3/6/2025). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Zulhajar menggelar Sosialisasi Peraturan (Sosper) Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, di Hotel Sarison, Kota Makassar.
Icul sapaan karibnya berharap, Perda ini bisa meningkatkan kesejahteraan anak jalanan hingga pengemis, seperti pembinaan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberian peluang kerja atau usaha mandiri.
"Perda ini berperan sebagai instrumen perlindungan sosial yang memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan standar hak asasi manusia yang telah diakui secara nasional maupun internasional," harapnya.
Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan aturan Undang-Undang tersebut di masa yang akan datang.
"Permasalahan yang terus kita lihat adalah bertambahnya jumlah pengemis yang beraktivitas di jalan. Kita harap agar kegiatan ini bisa memberikan ilmu dan manfaat kepada masyarakat perihal pembinaan kepada mereka," ujarnya dalam sambutan.
Sosialisasi ini juga menghadirkan tiga pemateri, yakni Dr. Andi Ali Armunanto (Dosen FISIP Unhas), Alwi Hasan (perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan), dan Masri Tajuddin (Kepala Rumah Perlindungan dan Trauma Center, Dinas Sosial Kota Makassar).
Kepala RPTC Dinsos Kota Makassar, Masri Tajuddin menjelaskan fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko sosial, seperti eksploitasi anak, perdagangan manusia, serta peningkatan kriminalitas di lingkungan perkotaan.
Icul sapaan karibnya berharap, Perda ini bisa meningkatkan kesejahteraan anak jalanan hingga pengemis, seperti pembinaan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberian peluang kerja atau usaha mandiri.
"Perda ini berperan sebagai instrumen perlindungan sosial yang memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan standar hak asasi manusia yang telah diakui secara nasional maupun internasional," harapnya.
Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan aturan Undang-Undang tersebut di masa yang akan datang.
"Permasalahan yang terus kita lihat adalah bertambahnya jumlah pengemis yang beraktivitas di jalan. Kita harap agar kegiatan ini bisa memberikan ilmu dan manfaat kepada masyarakat perihal pembinaan kepada mereka," ujarnya dalam sambutan.
Sosialisasi ini juga menghadirkan tiga pemateri, yakni Dr. Andi Ali Armunanto (Dosen FISIP Unhas), Alwi Hasan (perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan), dan Masri Tajuddin (Kepala Rumah Perlindungan dan Trauma Center, Dinas Sosial Kota Makassar).
Kepala RPTC Dinsos Kota Makassar, Masri Tajuddin menjelaskan fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko sosial, seperti eksploitasi anak, perdagangan manusia, serta peningkatan kriminalitas di lingkungan perkotaan.