Legislator Minta Camat Panakkukang Batalkan Sporadik Lahan Sengketa
Dewan Ghiyats Yan
Rabu, 18 Juni 2025 - 20:09 WIB
Suasana RDP Komisi C DPRD Makassar bersama pihak Kecamatan Panakkukang terkait sporadik sengketa tanah di Jalan AP Pettarani, Rabu (18/6/2025). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Komisi C DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kecamatan Panakkukang terkait sengketa lahan di Jalan AP Pettarani, Kelurahan Sinrijala, Rabu (18/6/2025).
Dalam RDP tersebut, mengemuka terkait penerbitan surat sporadik atau surat keterangan penguasaan fisik tanah oleh pemerintah Kecamatan Panakkukang. Surat itu terbit disebut tidak berpatokan pada keputusan pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Bahwa Camat Panakkukang itu mengeluarkan sporadik tanpa melihat reverensi dari pengadilan, tanpa melihat reverensi dari BPN," jelas anggota Komisi C DPRD Makassar, Imam Musakkar.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, berdasarkan aturan, jika surat sporadik telah terbit, maka tidak dibolehkan tanah tersebut dieksekusi, sebab masih dalam status perkara.
Camat pun, dalam hal ini Muhammad Ari Fadli dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menerbitkan surat sporadik tersebut.
"Terkena Pasal 421 KUHP, yaitu penyalahgunaan jabatan, terkhusus adalah tindak pidana yang dikenakan oleh Camat dan beserta Lurah ataupun jajarannya yang lain. Dan ini sangat konkret, Camat ini sepertinya sangat pro ke kanan, sedangkan masyarakat sendiri yang melakukan pengaduan itu tidak pernah didengar," sebut Imam.
Menurut penjelasan Camat, sambung Imam, dirinya tidak mengeluarkan surat sporadik, namun memang sudah terbit. Makanya, ia meminta surat itu tidak dikeluarkan.
Dalam RDP tersebut, mengemuka terkait penerbitan surat sporadik atau surat keterangan penguasaan fisik tanah oleh pemerintah Kecamatan Panakkukang. Surat itu terbit disebut tidak berpatokan pada keputusan pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Bahwa Camat Panakkukang itu mengeluarkan sporadik tanpa melihat reverensi dari pengadilan, tanpa melihat reverensi dari BPN," jelas anggota Komisi C DPRD Makassar, Imam Musakkar.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, berdasarkan aturan, jika surat sporadik telah terbit, maka tidak dibolehkan tanah tersebut dieksekusi, sebab masih dalam status perkara.
Camat pun, dalam hal ini Muhammad Ari Fadli dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menerbitkan surat sporadik tersebut.
"Terkena Pasal 421 KUHP, yaitu penyalahgunaan jabatan, terkhusus adalah tindak pidana yang dikenakan oleh Camat dan beserta Lurah ataupun jajarannya yang lain. Dan ini sangat konkret, Camat ini sepertinya sangat pro ke kanan, sedangkan masyarakat sendiri yang melakukan pengaduan itu tidak pernah didengar," sebut Imam.
Menurut penjelasan Camat, sambung Imam, dirinya tidak mengeluarkan surat sporadik, namun memang sudah terbit. Makanya, ia meminta surat itu tidak dikeluarkan.