Legislator Desak Disdik Makassar Segera Ajukan Permohonan Tambahan Rombel
Dewan Ghiyats Yan
Jum'at, 20 Juni 2025 - 18:47 WIB
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham. Foto: Istimewa
DPRD Kota Makassar mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) agar segera mengirim permintaan penambahan kuota rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Langkah ini secepatnya dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antara jumlah lulusan SD dan keterbatasan daya tampung SMP negeri di Makassar," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, Jumat (20/6/2025).
Legislator dari Partai Nasdem itu menyebut bahwa setiap tahunnya, terdapat sekitar 25 ribu lulusan SD negeri, sementara daya tampung SMP negeri hanya sekitar 13 ribu kursi. Artinya, sekitar 12 ribu siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri.
“Ini bukan persoalan kecil. Dinas Pendidikan harus segera bertindak dan mengajukan penambahan rombel ke kementerian agar tidak ada anak yang tercecer dari sistem pendidikan,” ungkapnya.
Ari sapaan karibnya menuturkan, penambahan kuota rombel tidak bisa dilakukan lagi oleh pihak sekolah, dikarenakan aturan atau mekanisme dari Kemendikdasmen.
"Jika rombel ditambah tanpa izin resmi, maka siswa yang diterima di luar kuota tidak akan memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan berisiko tidak mendapatkan ijazah saat lulus. Sekolah tidak bisa ambil risiko. Semuanya harus sesuai juknis. Penambahan rombel tanpa persetujuan hanya akan merugikan siswa,” tuturnya kepada awak media.
Kendati demikian, Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Makassar ini optimistis permohohonan disetujui pusat.
"Langkah ini secepatnya dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antara jumlah lulusan SD dan keterbatasan daya tampung SMP negeri di Makassar," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, Jumat (20/6/2025).
Legislator dari Partai Nasdem itu menyebut bahwa setiap tahunnya, terdapat sekitar 25 ribu lulusan SD negeri, sementara daya tampung SMP negeri hanya sekitar 13 ribu kursi. Artinya, sekitar 12 ribu siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri.
“Ini bukan persoalan kecil. Dinas Pendidikan harus segera bertindak dan mengajukan penambahan rombel ke kementerian agar tidak ada anak yang tercecer dari sistem pendidikan,” ungkapnya.
Ari sapaan karibnya menuturkan, penambahan kuota rombel tidak bisa dilakukan lagi oleh pihak sekolah, dikarenakan aturan atau mekanisme dari Kemendikdasmen.
"Jika rombel ditambah tanpa izin resmi, maka siswa yang diterima di luar kuota tidak akan memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan berisiko tidak mendapatkan ijazah saat lulus. Sekolah tidak bisa ambil risiko. Semuanya harus sesuai juknis. Penambahan rombel tanpa persetujuan hanya akan merugikan siswa,” tuturnya kepada awak media.
Kendati demikian, Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Makassar ini optimistis permohohonan disetujui pusat.