Buntut Tuduhan Pencurian, DPRD Makassar Panggil Pihak Alfamidi hingga Indomaret
Dewan Ghiyats Yan
Senin, 28 Juli 2025 - 18:52 WIB
DPRD Kota menerima aspirasi Ormas Pemuda Pancasila terkait dugaan pencurian, Senin (28/7/2025). Foto: Istimewa
DPRD Kota Makassar berencana memanggil pelaku bisnis minimarket berjejaring seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi untuk rapat dengar pendapat (RDP). Di RDP itu, akan dibahas berbagai hal, seperti izin, pajak, sampai isu sosial.
Rencana RDP ini terlontar dari mulut anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir sesaat setelah menerima aspirasi Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) di Kantor Wakil Rakyat, Senin (28/7/2025)
"Kita akan agendakan seluruh Afamidi, Alfamart, Indomaret untuk RDP," kata Basdir.
Pemicu dari RDP ini adalah aspirasi yang disuarakan Pemuda Pancasila. Di mana, salah seorang warga telah dituduh mencuri saat berbelanja di salah satu toko Alfamidi di Kota Makassar. Namun tuduhan itu belakangan tidak terbukti.
"Pemicunya adalah menuduh orang mencuri, karena itu merupakan warga Makassar, yang dilindungi oleh Undang-Undang. Ini masalah serius dan tidak boleh dibiarkan," tegasnya.
Legislator Fraksi PKB itu menambahkan, selain mengklarifikasi persoalan tuduhan pencurian itu, DPRD sekaligus akan memeriksa seluruh kelengkapan perizinan retail dalam RDP nanti.
"Jadi kami akan periksa semua izin dan pajaknya mereka. Kalau misalnya mereka tidak lengkap, pasti kita akan melakukan tindakan yang tegas," jelasnya.
Rencana RDP ini terlontar dari mulut anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir sesaat setelah menerima aspirasi Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) di Kantor Wakil Rakyat, Senin (28/7/2025)
"Kita akan agendakan seluruh Afamidi, Alfamart, Indomaret untuk RDP," kata Basdir.
Pemicu dari RDP ini adalah aspirasi yang disuarakan Pemuda Pancasila. Di mana, salah seorang warga telah dituduh mencuri saat berbelanja di salah satu toko Alfamidi di Kota Makassar. Namun tuduhan itu belakangan tidak terbukti.
"Pemicunya adalah menuduh orang mencuri, karena itu merupakan warga Makassar, yang dilindungi oleh Undang-Undang. Ini masalah serius dan tidak boleh dibiarkan," tegasnya.
Legislator Fraksi PKB itu menambahkan, selain mengklarifikasi persoalan tuduhan pencurian itu, DPRD sekaligus akan memeriksa seluruh kelengkapan perizinan retail dalam RDP nanti.
"Jadi kami akan periksa semua izin dan pajaknya mereka. Kalau misalnya mereka tidak lengkap, pasti kita akan melakukan tindakan yang tegas," jelasnya.