OPINI: Menebak Arah Politik Prabowo Subianto
Tim Sindomakassar
Kamis, 27 April 2023 - 14:58 WIB
Basti Tetteng. Foto: Dokumen pribadi
Basti Tetteng
Dosen Psikologi Politik Universitas Negeri Makassar
Pasca deklarasi Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu, sejumlah tokoh semakin gencar bersilaturahmi politik, termasuk yang dilakukan Prabowo Subianto dengan berbagai tokoh politik termasuk dengan Jokowi, Ganjar Pranowo, hingga dengan Airlangga Hartanto.
Menarik membaca apa sebetulnya agenda politik Prabowo di balik silaturahmi politik tersebut, apakah itu berkaitan dengan agenda politik membangun sebuah koalisi bersama PDIP dengan tawaran menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo? atau itu hanya sekedar silaturahmi biasa untuk membangun kesepahaman sesama capres dalam kontestasi menuju pemilu 2024 ? ataukah ada kepentingan politik lainnya?.
Jika agenda politik Prabowo pasca deklarasi Ganjar adalah mengkonsolidasi perubahan target politik dari Capres menjadi menjadi cawapres saja dari Ganjar, maka pertanyaan pentingnya adalah apakah itu dapat dengan mudah diterima oleh Ganjar, Jokowi, PDIP atau pihak lain yang juga memiliki kepentingan sama, atau justru berpotensi memicuh “sengketa baru” khususnya di internal kubu pro Istana. PKB misalnya bisa jadi adalah pihak yang paling tidak nyaman dengan agenda politik tersebut. Sekalipun potensinya menang bersama Ganjar (menurut beberapa survei) lebih besar ketimbang maju sendiri sebagai capres, tapi agenda politik ini mestinya dihitung kembali secara matang, sebab memiliki risiko politik yang tidak sederhana.
Baca juga: Dukung Pemulihan Ekonomi, Pasar Murah Santri Dukung Ganjar di Pinrang Diserbu Warga
Pertama persepsi publik akan semakin berkembang liar terhadap Prabowo sebagai pribadi yang “haus kekuasaan”, mau menteri, cawapres atau jabatan yang lain tidak masalah, yang penting berkuasa. Cap sebagai pribadi yang sering bersuara lantang “demi kepentingan bangsa” berubah menjadi cap pribadi yang lebih mencari “aman” atau “mengamankan diri”. Kedua, juga dapat berkembang stigma negatif publik terhadap Prabowo sebagai tokoh politik yang terlalu “menghamba” pada kepentingan Istana, status quo, oligarki ketimbang pro terhadap mereka yang menginginkan perubahan rezim.
Dosen Psikologi Politik Universitas Negeri Makassar
Pasca deklarasi Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu, sejumlah tokoh semakin gencar bersilaturahmi politik, termasuk yang dilakukan Prabowo Subianto dengan berbagai tokoh politik termasuk dengan Jokowi, Ganjar Pranowo, hingga dengan Airlangga Hartanto.
Menarik membaca apa sebetulnya agenda politik Prabowo di balik silaturahmi politik tersebut, apakah itu berkaitan dengan agenda politik membangun sebuah koalisi bersama PDIP dengan tawaran menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo? atau itu hanya sekedar silaturahmi biasa untuk membangun kesepahaman sesama capres dalam kontestasi menuju pemilu 2024 ? ataukah ada kepentingan politik lainnya?.
Jika agenda politik Prabowo pasca deklarasi Ganjar adalah mengkonsolidasi perubahan target politik dari Capres menjadi menjadi cawapres saja dari Ganjar, maka pertanyaan pentingnya adalah apakah itu dapat dengan mudah diterima oleh Ganjar, Jokowi, PDIP atau pihak lain yang juga memiliki kepentingan sama, atau justru berpotensi memicuh “sengketa baru” khususnya di internal kubu pro Istana. PKB misalnya bisa jadi adalah pihak yang paling tidak nyaman dengan agenda politik tersebut. Sekalipun potensinya menang bersama Ganjar (menurut beberapa survei) lebih besar ketimbang maju sendiri sebagai capres, tapi agenda politik ini mestinya dihitung kembali secara matang, sebab memiliki risiko politik yang tidak sederhana.
Baca juga: Dukung Pemulihan Ekonomi, Pasar Murah Santri Dukung Ganjar di Pinrang Diserbu Warga
Pertama persepsi publik akan semakin berkembang liar terhadap Prabowo sebagai pribadi yang “haus kekuasaan”, mau menteri, cawapres atau jabatan yang lain tidak masalah, yang penting berkuasa. Cap sebagai pribadi yang sering bersuara lantang “demi kepentingan bangsa” berubah menjadi cap pribadi yang lebih mencari “aman” atau “mengamankan diri”. Kedua, juga dapat berkembang stigma negatif publik terhadap Prabowo sebagai tokoh politik yang terlalu “menghamba” pada kepentingan Istana, status quo, oligarki ketimbang pro terhadap mereka yang menginginkan perubahan rezim.