Peringatkan Kasek Larangan Bisnis di Sekolah, Kajari Makassar: Tidak Ada Ampun
Dewan Ghiyats Yan
Rabu, 13 Agustus 2025 - 09:41 WIB
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama jajaran Kejati berfoto dengan 400 kepala sekolah dalam kegiatan sosialisasi Edukasi Anti-Korupsi di BBPMP Sulsel. Foto: Istimewa
400 kepala sekolah (kasek) SD dan SMP se-Kota Makassar mengikuti Sosialisasi Edukasi Anti-Korupsi di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulsel, kemarin.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas dan bebas dari perilaku koruptif.
Dalam sambutannya, Munafri memberi peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah agar tidak memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi.
"Jangan main-main di wilayah pendidikan. Sekolah, khususnya SD dan SMP, bukan tempat bisnis. Kepala Dinas Pendidikan sering dilapor soal pengadaan buku, pembelian seragam, atau penerimaan murid baru yang tidak sesuai prosedur. Ini semua upaya melegalkan bisnis di sekolah. Bangga kah kita dengan ini? Tidak," ujarnya.
Wali Kota mengingatkan, jabatan kepala sekolah adalah amanah yang mulia dan tidak sepatutnya dirusak demi keuntungan kecil. Jangan jadikan jabatan hina hanya karena sejuta atau dua juta.
"Hak kita adalah hak kita. Kalau ada yang bukan hak kita lewat di depan mata, itu cobaan. Apakah kita tergoda atau bertahan dengan integritas, itu yang menentukan kualitas kepemimpinan kita," imbuh politisi Golkar itu.
Appi sapaan akrabnya itu menekankan, proses pengangkatan kepala sekolah harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan dengan pejabat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas dan bebas dari perilaku koruptif.
Dalam sambutannya, Munafri memberi peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah agar tidak memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi.
"Jangan main-main di wilayah pendidikan. Sekolah, khususnya SD dan SMP, bukan tempat bisnis. Kepala Dinas Pendidikan sering dilapor soal pengadaan buku, pembelian seragam, atau penerimaan murid baru yang tidak sesuai prosedur. Ini semua upaya melegalkan bisnis di sekolah. Bangga kah kita dengan ini? Tidak," ujarnya.
Wali Kota mengingatkan, jabatan kepala sekolah adalah amanah yang mulia dan tidak sepatutnya dirusak demi keuntungan kecil. Jangan jadikan jabatan hina hanya karena sejuta atau dua juta.
"Hak kita adalah hak kita. Kalau ada yang bukan hak kita lewat di depan mata, itu cobaan. Apakah kita tergoda atau bertahan dengan integritas, itu yang menentukan kualitas kepemimpinan kita," imbuh politisi Golkar itu.
Appi sapaan akrabnya itu menekankan, proses pengangkatan kepala sekolah harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan dengan pejabat.