Belanja Daerah Rendah, OPD-SKPD Makassar Diberi Ultimatum
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Kamis, 14 Agustus 2025 - 09:14 WIB
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memberikan pengarahan pada kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025, di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, kemarin.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan keras kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga camat terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggaran.
Peringatan itu disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan PAD Triwulan II 2025 di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, kemarin.
Munafri menegaskan, program pemerintah kota harus menyentuh langsung masyarakat, memberi dampak nyata, dan dilaksanakan dengan koordinasi lintas perangkat daerah. Ia meminta OPD dengan serapan rendah segera mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan aturan dan akuntabilitas.
"Untuk mencapai itu, dibutuhkan integrasi lintas sektor serta koordinasi yang kuat antarperangkat daerah. Koordinasi dan konsultasi bukan hanya ke wali kota, tapi juga sesama lintas perangkat daerah. Jangan ada kesan program milik sendiri, kita semua bekerja untuk satu tujuan demi kemajuan Kota Makassar," kata Munafri.
Berdasarkan laporan, delapan OPD serapannya di bawah 17 persen, 22 OPD antara 17–33 persen, dan 21 OPD di atas 33 persen. Realisasi belanja daerah hingga 13 Agustus 2025 baru 31 persen, turun 4 persen dibanding tahun lalu. Target tahun ini minimal 85 persen.
Appi sapaan karib Wali Kota turut mengingatkan bahwa Kota Makassar saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari pertumbuhan penduduk, tekanan terhadap ruang kota, kebutuhan infrastruktur yang inklusif, tingginya permintaan layanan publik, hingga urgensi penciptaan lapangan kerja baru.
Di sisi lain, Wali Kota dalam arahanya, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah. Ia menyebut, monitoring dan evaluasi (monev) memiliki tiga prinsip dasar yang harus dijalankan, fokus pada hasil (outcome) dan dampak, bukan sekadar input anggaran atau pencapaian fisik semata.
Peringatan itu disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan PAD Triwulan II 2025 di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, kemarin.
Munafri menegaskan, program pemerintah kota harus menyentuh langsung masyarakat, memberi dampak nyata, dan dilaksanakan dengan koordinasi lintas perangkat daerah. Ia meminta OPD dengan serapan rendah segera mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan aturan dan akuntabilitas.
"Untuk mencapai itu, dibutuhkan integrasi lintas sektor serta koordinasi yang kuat antarperangkat daerah. Koordinasi dan konsultasi bukan hanya ke wali kota, tapi juga sesama lintas perangkat daerah. Jangan ada kesan program milik sendiri, kita semua bekerja untuk satu tujuan demi kemajuan Kota Makassar," kata Munafri.
Berdasarkan laporan, delapan OPD serapannya di bawah 17 persen, 22 OPD antara 17–33 persen, dan 21 OPD di atas 33 persen. Realisasi belanja daerah hingga 13 Agustus 2025 baru 31 persen, turun 4 persen dibanding tahun lalu. Target tahun ini minimal 85 persen.
Appi sapaan karib Wali Kota turut mengingatkan bahwa Kota Makassar saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari pertumbuhan penduduk, tekanan terhadap ruang kota, kebutuhan infrastruktur yang inklusif, tingginya permintaan layanan publik, hingga urgensi penciptaan lapangan kerja baru.
Di sisi lain, Wali Kota dalam arahanya, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah. Ia menyebut, monitoring dan evaluasi (monev) memiliki tiga prinsip dasar yang harus dijalankan, fokus pada hasil (outcome) dan dampak, bukan sekadar input anggaran atau pencapaian fisik semata.