Pemkot Makassar Siapkan 7 Ha Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Rabu, 17 September 2025 - 13:11 WIB
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, di Balai Kota, Rabu (17/9/2025). Foto: Istimewa
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan komitmen kuat dalam mendukung program pemerintah pusat di bidang pendidikan, khususnya gagasan Sekolah Rakyat.
Hal itu ditegaskan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan. Pertemuan ini membahas secara khusus pengembangan program Sekolah Rakyat.
"Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat, untuk memaksimalkan pelaksanaannya, kami mencari lahan pembangunan gedung," ujar Munafri, di Kantor Balai Kota Makassar.
Kata dia, Pemkot Makassar bahkan telah mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026 untuk pembebasan lahan seluas 6–7 hektare (ha) yang akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.
"Kami menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare untuk pembangunan, dan penganggarannya sudah kami masukkan dalam APBD Perubahan dan APBD pokok. Targetnya, pembebasan lahan dilakukan tahun 2026," jelasnya dalam pertemuan.
Menurutnya, ide dan gagasan Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sangat positif, terutama untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan fasilitas.
"Konsep Sekolah Rakyat ini sangat baik untuk memperluas jangkauan pendidikan. Kami berkomitmen mendukung agar anak-anak di wilayah sulit tetap memiliki kesempatan belajar," tuturnya.
Hal itu ditegaskan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan. Pertemuan ini membahas secara khusus pengembangan program Sekolah Rakyat.
"Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat, untuk memaksimalkan pelaksanaannya, kami mencari lahan pembangunan gedung," ujar Munafri, di Kantor Balai Kota Makassar.
Kata dia, Pemkot Makassar bahkan telah mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026 untuk pembebasan lahan seluas 6–7 hektare (ha) yang akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.
"Kami menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare untuk pembangunan, dan penganggarannya sudah kami masukkan dalam APBD Perubahan dan APBD pokok. Targetnya, pembebasan lahan dilakukan tahun 2026," jelasnya dalam pertemuan.
Menurutnya, ide dan gagasan Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sangat positif, terutama untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan fasilitas.
"Konsep Sekolah Rakyat ini sangat baik untuk memperluas jangkauan pendidikan. Kami berkomitmen mendukung agar anak-anak di wilayah sulit tetap memiliki kesempatan belajar," tuturnya.