Pemkot Makassar Siapkan 7 Ha Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan komitmen kuat dalam mendukung program pemerintah pusat di bidang pendidikan, khususnya gagasan Sekolah Rakyat.

Hal itu ditegaskan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan. Pertemuan ini membahas secara khusus pengembangan program Sekolah Rakyat.

"Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat, untuk memaksimalkan pelaksanaannya, kami mencari lahan pembangunan gedung," ujar Munafri, di Kantor Balai Kota Makassar.

Kata dia, Pemkot Makassar bahkan telah mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026 untuk pembebasan lahan seluas 6–7 hektare (ha) yang akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.

"Kami menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare untuk pembangunan, dan penganggarannya sudah kami masukkan dalam APBD Perubahan dan APBD pokok. Targetnya, pembebasan lahan dilakukan tahun 2026," jelasnya dalam pertemuan.

Menurutnya, ide dan gagasan Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sangat positif, terutama untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan fasilitas.

"Konsep Sekolah Rakyat ini sangat baik untuk memperluas jangkauan pendidikan. Kami berkomitmen mendukung agar anak-anak di wilayah sulit tetap memiliki kesempatan belajar," tuturnya.

Selain mencari lahan di daratan, Wali Kota juga mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat akan diprioritaskan di wilayah kepulauan dan pulau terluar Makassar yang selama ini mengalami keterbatasan akses akibat kondisi cuaca dan medan yang menantang.

"Kami ingin membangun Sekolah Rakyat yang dipusatkan di pulau-pulau, terutama pulau terdekat dan wilayah selat bebas yang sulit dijangkau," bebernya.

Pria yang biasa disapa Appi itu memastikan seluruh langkah ini menjadi bukti nyata dukungan Pemkot Makassar terhadap program pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau terluar.

"Ini penting karena medan dan cuaca di sana sering menjadi kendala bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan," kata Wali Kota Makassar itu.

Saat ini, dua lokasi yang dapat segera dioptimalkan sebagai pusat pendidikan berbasis Sekolah Rakyat, yakni bekas Badan Diklat milik Pemerintah Provinsi Sulsel dan fasilitas milik Kementerian Sosial di Salodong, Biringkanaya.

Sementara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, mengapresiasi langkah Pemkot Makassar dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menanggapi rencana Pemkot Makassar yang ingin memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah pulau-pulau, Ismu menilai hal itu menunjukkan perhatian serius terhadap anak-anak di kawasan kepulauan.

Namun, ia menegaskan bahwa konsep tersebut tetap berada dalam domain kebijakan pemerintah pusat.

"Itu bentuk keinginan Pak Wali dari Pemerintah Kota yang sangat memberi perhatian kepada anak-anak di pulau. Tapi, sekali lagi, ranahnya memang di pemerintah pusat dan Kota," jelasnya.

Lanjutnya, pihkanya berharap sinergi yang telah terbangun antara pemerintah pusat, Pemkot Makassar, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan program Sekolah Rakyat berjalan efektif, sekaligus mendorong pelayanan publik di Kota Makassar semakin berkualitas dari tahun ke tahun.

Ismu menjelaskan, kunjungan tersebut memiliki dua agenda utama. Pertama, Ombudsman melakukan kajian pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.

Fokus kajian diarahkan pada hubungan kewenangan antara pemerintah kota dan pemerintah pusat, termasuk identifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program.

"Tujuannya adalah memastikan program nasional ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Kami melihat bagaimana respons Pemkot Makassar dalam menyiapkan dukungan, termasuk identifikasi tantangan di lapangan," kata Ismu, usai pertemuan dengan Wali Kota Munafri Arifuddin.

Kedua, koordinasi difokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Ismu memberikan apresiasi atas berbagai upaya Pemkot Makassar yang terus melakukan perbaikan, sekaligus menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

"Kami memberi apresiasi yang tinggi kepada Pak Wali atas berbagai upaya yang telah dilakukan. Kami tetap berharap kualitas pelayanan publik di Makassar tahun demi tahun bisa lebih baik lagi, terutama dalam menghadapi penilaian opini pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman," pungkasnya.