Legislator Tri Sulkarnain Dorong Pemerataan Pembangunan Sangkarang
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Sabtu, 20 September 2025 - 14:05 WIB
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Dr Tri Sulkarnain Ahmad, Jumat (29/9/2025). Foto: Istimewa
Anggota DPRD Kota Makassar, Dr Tri Sulkarnain Ahmad, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot Makassar) bergerak cepat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarang.
Hal tersebut ia sampaikan terkait sistem kebijakan efisiensi anggaran di pemerintahan Munafri Arifuddin — Aliyah Mustika Ilham pada program pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, isu pembangunan infrastruktur di kepulauan sudah lama direncanakan. Kata dia, wacana itu sudah dibahas dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Akan tetapi, hasil monitoring dan evaluasi (monev) bersama pemerintah di wilayah tersebut masih belum terlealisasi sampai sekarang bersama lurah serta camat di kepulauan menunjukkan bahwa tindak lanjutnya masih minim.
“Dari pertemuan dan monev yang kami lakukan, terungkap bahwa pembangunan infrastruktur di kepulauan memang belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal selain infrastruktur, masalah yang mendesak adalah kekurangan tenaga ASN maupun non-ASN yang bertugas di sana. Keduanya sama-sama penting untuk mendukung pelayanan publik,” katanya saat dikonfirmasi.
Legislator dari Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa dewan sudah melakukan pertemuan terkait persoalan tersebut kepada Wali Kota Makassar. Dirinya berharap agar pembangunan di kepulauan bisa dirasakan langsung kepada masyarakat setempat.
“Kami berharap pulau-pulau di Makassar tidak hanya tersentuh secara simbolis, tetapi betul-betul diperhatikan. Bukan hanya pembangunan jalan, jembatan, atau sarana umum, tetapi juga pemenuhan kebutuhan aparatur yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat,” ungkap Tri.
Di sisi lain, perihal transparansi penggunaan belanja daerah, ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan melakukan evaluasi supaya anggaran tersebut tepat sasaran.
Hal tersebut ia sampaikan terkait sistem kebijakan efisiensi anggaran di pemerintahan Munafri Arifuddin — Aliyah Mustika Ilham pada program pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, isu pembangunan infrastruktur di kepulauan sudah lama direncanakan. Kata dia, wacana itu sudah dibahas dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Akan tetapi, hasil monitoring dan evaluasi (monev) bersama pemerintah di wilayah tersebut masih belum terlealisasi sampai sekarang bersama lurah serta camat di kepulauan menunjukkan bahwa tindak lanjutnya masih minim.
“Dari pertemuan dan monev yang kami lakukan, terungkap bahwa pembangunan infrastruktur di kepulauan memang belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal selain infrastruktur, masalah yang mendesak adalah kekurangan tenaga ASN maupun non-ASN yang bertugas di sana. Keduanya sama-sama penting untuk mendukung pelayanan publik,” katanya saat dikonfirmasi.
Legislator dari Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa dewan sudah melakukan pertemuan terkait persoalan tersebut kepada Wali Kota Makassar. Dirinya berharap agar pembangunan di kepulauan bisa dirasakan langsung kepada masyarakat setempat.
“Kami berharap pulau-pulau di Makassar tidak hanya tersentuh secara simbolis, tetapi betul-betul diperhatikan. Bukan hanya pembangunan jalan, jembatan, atau sarana umum, tetapi juga pemenuhan kebutuhan aparatur yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat,” ungkap Tri.
Di sisi lain, perihal transparansi penggunaan belanja daerah, ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan melakukan evaluasi supaya anggaran tersebut tepat sasaran.