Legislator Tri Sulkarnain Dorong Pemerataan Pembangunan Sangkarang

MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Dr Tri Sulkarnain Ahmad, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot Makassar) bergerak cepat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarang.

Hal tersebut ia sampaikan terkait sistem kebijakan efisiensi anggaran di pemerintahan Munafri Arifuddin — Aliyah Mustika Ilham pada program pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, isu pembangunan infrastruktur di kepulauan sudah lama direncanakan. Kata dia, wacana itu sudah dibahas dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Akan tetapi, hasil monitoring dan evaluasi (monev) bersama pemerintah di wilayah tersebut masih belum terlealisasi sampai sekarang bersama lurah serta camat di kepulauan menunjukkan bahwa tindak lanjutnya masih minim.

“Dari pertemuan dan monev yang kami lakukan, terungkap bahwa pembangunan infrastruktur di kepulauan memang belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal selain infrastruktur, masalah yang mendesak adalah kekurangan tenaga ASN maupun non-ASN yang bertugas di sana. Keduanya sama-sama penting untuk mendukung pelayanan publik,” katanya saat dikonfirmasi.

Legislator dari Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa dewan sudah melakukan pertemuan terkait persoalan tersebut kepada Wali Kota Makassar. Dirinya berharap agar pembangunan di kepulauan bisa dirasakan langsung kepada masyarakat setempat.

“Kami berharap pulau-pulau di Makassar tidak hanya tersentuh secara simbolis, tetapi betul-betul diperhatikan. Bukan hanya pembangunan jalan, jembatan, atau sarana umum, tetapi juga pemenuhan kebutuhan aparatur yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat,” ungkap Tri.

Di sisi lain, perihal transparansi penggunaan belanja daerah, ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan melakukan evaluasi supaya anggaran tersebut tepat sasaran.

“Kami selalu memeriksa sejauh mana serapan anggaran, apakah benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat, dan apakah dampaknya bisa dirasakan langsung,” tandasnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan III Kota Makassar itu juga menekankan agar serapa anggaran tersebut harus dimanfaatkan dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Kemudian, Tri juga berharap agar Pemkot Makassar bisa memberikan insentif khusus kepada pegawai yang ditempatkan di wilayah kepulauan, dikarenakan beban kerja dan kondisi geografis di kepulauan berbeda dengan dengan wilayah lain.

“Harapan kami, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN dan non-ASN di pulau bisa dibedakan. Kalau sama saja dengan di darat, banyak pegawai yang enggan dipindahkan ke sana. Padahal pelayanan publik di kepulauan sangat membutuhkan SDM yang cukup,” harapnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu berharap juga agar pemerintah bisa memenuhi janji politiknya terkhusus bagi warga di kepulauan sebagai bentuk keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.

“Jangan sampai efisiensi justru membuat kepulauan semakin tertinggal. Kami di DPRD akan terus mendorong agar pemerintah kota menyeimbangkan alokasi pembangunan, baik di darat maupun di pulau. Warga kepulauan punya hak yang sama untuk menikmati pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.