Badan Kehormatan DPRD Makassar Tegur Legislator Terkait Video Viral
Jum'at, 30 Jan 2026 20:25
Ketua BK DPRD Kota Makassar, William Laurin, saat ditemui di kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Jumat (30/1/2026). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota DPRD Fasruddin Rusli terkait video viral yang memicu kontroversi di media sosial. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPRD Makassar Andi Suharmika dinyatakan tidak melakukan pelanggaran kode etik.
Ketua BK DPRD Kota Makassar, William Laurin, mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal terhadap kedua legislator tersebut.
“Setelah kami lakukan klarifikasi, Selasa 27 Januari 2026, diketahui bahwa Pak Andi Suharmika saat itu dalam perjalanan pulang dari tugas dinas. Jadi kesimpulan kami, beliau tidak melakukan pelanggaran apa pun,” ujarnya.
William menjelaskan, Fasruddin Rusli berada di kendaraan yang sama seusai dari bandara. Video yang viral disebut berasal dari konten iklan yang muncul secara tidak sengaja saat mengakses media sosial.
“Setelah klarifikasi, kami simpulkan saudara Fasruddin Rusli kurang cermat dan kurang bijak dalam menggunakan media sosial sehingga menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, BK memberikan sanksi berupa teguran tertulis,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa kemunculan konten dalam video tersebut bukan aktivitas perjudian daring.
“Bukan berarti yang bersangkutan bermain judi. Itu iklan yang muncul secara otomatis saat membuka media sosial. Namun karena berdampak luas dan menimbulkan pertanyaan publik, kami menilai perlu ada teguran,” terangnya kepada wartawan.
William juga mengingatkan seluruh anggota DPRD Kota Makassar agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas di ruang digital.
“Ke depan kami meminta seluruh anggota DPRD lebih bijak dan cermat dalam menggunakan media sosial, karena dampaknya bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, BK DPRD memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi bertahap sesuai tingkat pelanggaran.
"Sanksi administrasi bisa berupa pemotongan tunjangan, larangan mengikuti panitia khusus, hingga tidak diberikan kesempatan menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan. Sanksi terberat adalah pemecatan,” paparnya.
Dalam putusan akhir, BK DPRD Makassar tidak memberikan sanksi kepada Andi Suharmika, sementara Fasruddin Rusli dikenai teguran tertulis karena dianggap memicu kontroversi publik.
"Kita imbau semua atau seluruh anggota DPRD Makassar agar menjaga kode etika dan menjaga nama baik sebagai anggota DPRD Makassar setia berhati-hati dalam bertindak," ungkapnya.
Sebelumnya, sebuah video viral merekam mobil dinas melaju di jalan umum Kota Makassar. Dalam video yang diunggah akun Trending Makassar, seorang penumpang terlihat mengoperasikan aplikasi yang diduga judi online di ponsel. Video tersebut direkam oleh pengendara motor di belakang kendaraan dinas pada Jumat (16/1/2026).
Ketua BK DPRD Kota Makassar, William Laurin, mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal terhadap kedua legislator tersebut.
“Setelah kami lakukan klarifikasi, Selasa 27 Januari 2026, diketahui bahwa Pak Andi Suharmika saat itu dalam perjalanan pulang dari tugas dinas. Jadi kesimpulan kami, beliau tidak melakukan pelanggaran apa pun,” ujarnya.
William menjelaskan, Fasruddin Rusli berada di kendaraan yang sama seusai dari bandara. Video yang viral disebut berasal dari konten iklan yang muncul secara tidak sengaja saat mengakses media sosial.
“Setelah klarifikasi, kami simpulkan saudara Fasruddin Rusli kurang cermat dan kurang bijak dalam menggunakan media sosial sehingga menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, BK memberikan sanksi berupa teguran tertulis,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa kemunculan konten dalam video tersebut bukan aktivitas perjudian daring.
“Bukan berarti yang bersangkutan bermain judi. Itu iklan yang muncul secara otomatis saat membuka media sosial. Namun karena berdampak luas dan menimbulkan pertanyaan publik, kami menilai perlu ada teguran,” terangnya kepada wartawan.
William juga mengingatkan seluruh anggota DPRD Kota Makassar agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas di ruang digital.
“Ke depan kami meminta seluruh anggota DPRD lebih bijak dan cermat dalam menggunakan media sosial, karena dampaknya bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, BK DPRD memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi bertahap sesuai tingkat pelanggaran.
"Sanksi administrasi bisa berupa pemotongan tunjangan, larangan mengikuti panitia khusus, hingga tidak diberikan kesempatan menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan. Sanksi terberat adalah pemecatan,” paparnya.
Dalam putusan akhir, BK DPRD Makassar tidak memberikan sanksi kepada Andi Suharmika, sementara Fasruddin Rusli dikenai teguran tertulis karena dianggap memicu kontroversi publik.
"Kita imbau semua atau seluruh anggota DPRD Makassar agar menjaga kode etika dan menjaga nama baik sebagai anggota DPRD Makassar setia berhati-hati dalam bertindak," ungkapnya.
Sebelumnya, sebuah video viral merekam mobil dinas melaju di jalan umum Kota Makassar. Dalam video yang diunggah akun Trending Makassar, seorang penumpang terlihat mengoperasikan aplikasi yang diduga judi online di ponsel. Video tersebut direkam oleh pengendara motor di belakang kendaraan dinas pada Jumat (16/1/2026).
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Administrasi Rampung, THR Anggota DPRD Makassar Cair Jelang Lebaran
Sekretariat DPRD Kota Makassar memastikan proses administrasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi anggota DPRD telah rampung.
Selasa, 17 Mar 2026 14:51
Makassar City
DPRD Makassar Ultimatum Pengusaha Akibat Parkir yang Bikin Macet
DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan parkir yang dinilai berkontribusi terhadap kemacetan di sejumlah titik kota.
Selasa, 17 Mar 2026 04:23
Makassar City
Komisi B DPRD Makassar Sidak Pasar Terong, Pantau Harga Jelang Lebaran
Komisi B DPRD Kota Makassar bersama Perumda Pasar Makassar Raya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Terong, Makassar, untuk memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (13/3/2026).
Sabtu, 14 Mar 2026 15:11
Makassar City
Legislator Makassar Sebut Penanganan Banjir Tak Boleh Sistem Tambal Sulam
DPRD Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar tidak menangani persoalan banjir dengan pendekatan sementara atau “tambal sulam”.
Jum'at, 13 Mar 2026 22:44
News
DPRD Makassar Soroti Pengelolaan Limbah RS Paramount, Agendakan Pemanggilan
DPRD Kota Makassar menemukan sejumlah persoalan saat melakukan sidak di dua lokasi berbeda, yakni RSIA Paramount serta salah satu gerai Prima Mart milik PT Primafood Internasional.
Jum'at, 13 Mar 2026 05:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pertamina Sulawesi Siaga Ramadan - Lebaran, Pasokan Energi Dipastikan Aman
2
Roadshow ke DPD II, Ketua KNPI FTA Dorong Penyatuan, Hilangkan Dualisme
3
Pemkot Makassar Izinkan Takbiran di Wilayah Masing-masing, Larang Konvoi dan Petasan
4
Lonjakan Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Dua Gelombang, Pertamina Perkuat Pasokan Energi
5
3.128 Pemudik dari Kalimantan Padati Pelabuhan Parepare, Arus Penumpang Melonjak
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pertamina Sulawesi Siaga Ramadan - Lebaran, Pasokan Energi Dipastikan Aman
2
Roadshow ke DPD II, Ketua KNPI FTA Dorong Penyatuan, Hilangkan Dualisme
3
Pemkot Makassar Izinkan Takbiran di Wilayah Masing-masing, Larang Konvoi dan Petasan
4
Lonjakan Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Dua Gelombang, Pertamina Perkuat Pasokan Energi
5
3.128 Pemudik dari Kalimantan Padati Pelabuhan Parepare, Arus Penumpang Melonjak