Wali Kota Makassar Sebut Ada 134 Kasus Kekerasan Seksual Dalam 10 Bulan
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Minggu, 26 Oktober 2025 - 21:23 WIB
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Workshop Ruang Publik Ramah Anak, di Baruga Anging Mamiri, Minggu (26/10/2025). Foto: Istimewa
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat langkah preventif dan responsif dalam mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat.
Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mencatat, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, terdapat 134 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar. Dari jumlah tersebut, 112 korban merupakan anak perempuan dan 22 anak laki-laki.
Seluruh korban telah memperoleh layanan pendampingan komprehensif, mulai dari asesmen psikologis, bantuan hukum, perlindungan sementara, hingga pemulihan sosial.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa angka tersebut menjadi peringatan penting bagi semua pihak agar perlindungan anak tidak hanya menjadi wacana, tetapi diterjemahkan dalam aksi nyata di tingkat keluarga dan komunitas.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, orang tua, sekolah, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga media harus bergerak serentak,” tegas Munafri.
Itu ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Workshop Ruang Publik Ramah Anak: Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual yang digelar oleh Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, kemarin.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemkot Makassar menjalankan berbagai program perlindungan secara terpadu.
Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mencatat, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, terdapat 134 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar. Dari jumlah tersebut, 112 korban merupakan anak perempuan dan 22 anak laki-laki.
Seluruh korban telah memperoleh layanan pendampingan komprehensif, mulai dari asesmen psikologis, bantuan hukum, perlindungan sementara, hingga pemulihan sosial.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa angka tersebut menjadi peringatan penting bagi semua pihak agar perlindungan anak tidak hanya menjadi wacana, tetapi diterjemahkan dalam aksi nyata di tingkat keluarga dan komunitas.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, orang tua, sekolah, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga media harus bergerak serentak,” tegas Munafri.
Itu ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Workshop Ruang Publik Ramah Anak: Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual yang digelar oleh Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar di Baruga Anging Mammiri, kemarin.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemkot Makassar menjalankan berbagai program perlindungan secara terpadu.