Kunker ke Maros, Komisi E Tinjau Pelaksanaan Penuntasan Stunting dan Kemiskinan
Najmi S Limonu
Kamis, 06 November 2025 - 20:10 WIB
Suasana kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Sulsel melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maros. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maros untuk meninjau pelaksanaan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Kunjungan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Maros, Kamis (6/11/2025).
Anggota Komisi E, Patarai Amir, mengungkapkan dalam pertemuan tersebut turut berkembang pembahasan mengenai ketidaksinkronan data BPJS antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Maros.
"Kami akan tindak lanjuti. Hampir seluruh kabupaten/kota di Sulsel mengalami pengurangan data BPJS yang cukup signifikan," ujarnya.
Menurutnya, pengurangan jumlah peserta BPJS berdampak langsung terhadap alokasi dana yang diterima oleh pemerintah daerah.
"Maros dari 60.000 peserta kini tersisa 2.900. Dampaknya, dana yang dibayarkan ke Pemkab Maros juga berkurang," katanya.
Dia menambahkan, sebelumnya Pemkab Maros menunggu dana sekitar Rp13 miliar, yakni Rp6 miliar untuk tahun 2024 dan Rp7 miliar untuk tahun 2025.
Kunjungan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Maros, Kamis (6/11/2025).
Anggota Komisi E, Patarai Amir, mengungkapkan dalam pertemuan tersebut turut berkembang pembahasan mengenai ketidaksinkronan data BPJS antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Maros.
"Kami akan tindak lanjuti. Hampir seluruh kabupaten/kota di Sulsel mengalami pengurangan data BPJS yang cukup signifikan," ujarnya.
Menurutnya, pengurangan jumlah peserta BPJS berdampak langsung terhadap alokasi dana yang diterima oleh pemerintah daerah.
"Maros dari 60.000 peserta kini tersisa 2.900. Dampaknya, dana yang dibayarkan ke Pemkab Maros juga berkurang," katanya.
Dia menambahkan, sebelumnya Pemkab Maros menunggu dana sekitar Rp13 miliar, yakni Rp6 miliar untuk tahun 2024 dan Rp7 miliar untuk tahun 2025.