DPRD Makassar Minta Pemerintah Kota Benahi Layanan Publik
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Selasa, 25 November 2025 - 05:38 WIB
Suasana Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses di Ruang Sipakalebbi, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/11/2025). Foto: Istimewa
DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses masa sidang pertama tahun 2025–2026 di Ruang Sipakalebbi, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/11/2025). Agenda ini menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Kota Makassar.
Rapat tersebut dihadiri pimpinan DPRD Kota, Wali Kota Makassar, Sekda Kota Makassar, Forkopimda, pejabat struktural, serta perwakilan perusahaan daerah.
Juru Bicara Dapil I, Fachrizal Ar-Rahman, memaparkan aspirasi dari Kecamatan Rappocini, Makassar, dan Ujung Pandang. Menurutnya, warga banyak mengeluhkan perbaikan jalan, kebutuhan lampu lorong, CCTV lingkungan, drainase, akses air bersih, pengelolaan sampah, layanan kesehatan, dan bantuan sosial.
"Pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang banyak dikeluhkan, termasuk zonasi sekolah, beasiswa, dan jaminan kesehatan," ujarnya.
Politisi PKB itu meminta Pemkot Makassar menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut secara terukur.
"Kami juga meminta pemerintah melakukan analisis atas usulan warga sehingga prioritas dapat ditentukan berdasarkan tingkat urgensi," tambahnya.
Sementara itu, Juru Bicara Dapil II, Basdir, menyampaikan hasil reses dari Kecamatan Tallo, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, dan Sangkarrang. Ia menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pengadaan air bersih, perbaikan drainase, pembenahan jalan lingkungan, penyediaan fasilitas publik, serta peningkatan layanan kesehatan.
Rapat tersebut dihadiri pimpinan DPRD Kota, Wali Kota Makassar, Sekda Kota Makassar, Forkopimda, pejabat struktural, serta perwakilan perusahaan daerah.
Juru Bicara Dapil I, Fachrizal Ar-Rahman, memaparkan aspirasi dari Kecamatan Rappocini, Makassar, dan Ujung Pandang. Menurutnya, warga banyak mengeluhkan perbaikan jalan, kebutuhan lampu lorong, CCTV lingkungan, drainase, akses air bersih, pengelolaan sampah, layanan kesehatan, dan bantuan sosial.
"Pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang banyak dikeluhkan, termasuk zonasi sekolah, beasiswa, dan jaminan kesehatan," ujarnya.
Politisi PKB itu meminta Pemkot Makassar menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut secara terukur.
"Kami juga meminta pemerintah melakukan analisis atas usulan warga sehingga prioritas dapat ditentukan berdasarkan tingkat urgensi," tambahnya.
Sementara itu, Juru Bicara Dapil II, Basdir, menyampaikan hasil reses dari Kecamatan Tallo, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, dan Sangkarrang. Ia menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pengadaan air bersih, perbaikan drainase, pembenahan jalan lingkungan, penyediaan fasilitas publik, serta peningkatan layanan kesehatan.