DPRD Makassar Minta Pemerintah Kota Benahi Layanan Publik

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses masa sidang pertama tahun 2025–2026 di Ruang Sipakalebbi, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/11/2025). Agenda ini menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Kota Makassar.

Rapat tersebut dihadiri pimpinan DPRD Kota, Wali Kota Makassar, Sekda Kota Makassar, Forkopimda, pejabat struktural, serta perwakilan perusahaan daerah.

Juru Bicara Dapil I, Fachrizal Ar-Rahman, memaparkan aspirasi dari Kecamatan Rappocini, Makassar, dan Ujung Pandang. Menurutnya, warga banyak mengeluhkan perbaikan jalan, kebutuhan lampu lorong, CCTV lingkungan, drainase, akses air bersih, pengelolaan sampah, layanan kesehatan, dan bantuan sosial.

"Pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang banyak dikeluhkan, termasuk zonasi sekolah, beasiswa, dan jaminan kesehatan," ujarnya.

Politisi PKB itu meminta Pemkot Makassar menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut secara terukur.

"Kami juga meminta pemerintah melakukan analisis atas usulan warga sehingga prioritas dapat ditentukan berdasarkan tingkat urgensi," tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara Dapil II, Basdir, menyampaikan hasil reses dari Kecamatan Tallo, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, dan Sangkarrang. Ia menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pengadaan air bersih, perbaikan drainase, pembenahan jalan lingkungan, penyediaan fasilitas publik, serta peningkatan layanan kesehatan.

"Kami menyoroti kondisi Rumah Sakit Ujung Pandang yang dinilai masih jauh dari harapan. Permasalahan banjir juga menjadi fokus utama usulan, terutama di Kecamatan Tallo dan Bontoala," jelas Basdir.

Ia menuturkan perbaikan kanal dan penggunaan alat berat perlu dilakukan secara berkala sebagai bentuk mitigasi. Permintaan peningkatan lampu jalan juga mengemuka, mengingat banyak lorong gelap yang dikeluhkan warga karena memicu kerawanan kriminalitas.

"Penyediaan penerangan menjadi bagian penting dari keamanan lingkungan. Kami menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum merata. Maka dari itu, kami meminta pemerintah memperketat verifikasi agar penerima bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," tegasnya.

Terkait UMKM, Basdir mendorong Pemkot Makassar menyediakan pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal yang lebih terstruktur.

Rapat Paripurna ditutup dengan penegasan bahwa seluruh hasil reses menjadi rekomendasi resmi bagi pemerintah daerah. Aspirasi warga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan Kota Makassar ke depan.