Makassar Gelar Musrenbang Tematik RKPD 2027, Prioritaskan Kelompok Rentan
Tim SINDOmakassar
Rabu, 26 November 2025 - 13:24 WIB
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifly Nanda menyaksikan penandatanganan bersama di Musrenbang Tematik RKPD 2027. Foto: Istimewa
Pemerintah Kota Makassar menggelar Musrenbang Tematik RKPD 2027 dengan fokus pada penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Gammara, Rabu (26/11/2025) ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifly Nanda, S.STP., M.Si.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kelompok rentan harus menjadi subyek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
“Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal. Pembangunan 2027 harus memberikan ruang yang adil bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Mereka bukan objek, tetapi bagian penting dari pengambil keputusan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kota Makassar, seperti keterbatasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, isu stunting, hingga kebutuhan layanan kesehatan dan sosial yang lebih komprehensif bagi lansia.
Kepala Bappeda Kota Makassar H. Dahyal menambahkan Musrenbang Tematik ini merumuskan beberapa kebijakan strategis untuk RKPD 2027, seperti peningkatan fasilitas publik ramah disabilitas dan lansia, pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan program bantuan sosial lansia, pembangunan kota berbasis universal design, serta peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Selain mendengarkan pemaparan pemerintah, forum ini juga menghadirkan masukan dari berbagai organisasi masyarakat, pemerhati perempuan dan anak, serta komunitas penyandang disabilitas.
Salah satu perwakilan organisasi disabilitas menyampaikan keinginannya agar pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas publik.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kelompok rentan harus menjadi subyek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
“Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal. Pembangunan 2027 harus memberikan ruang yang adil bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Mereka bukan objek, tetapi bagian penting dari pengambil keputusan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kota Makassar, seperti keterbatasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, isu stunting, hingga kebutuhan layanan kesehatan dan sosial yang lebih komprehensif bagi lansia.
Kepala Bappeda Kota Makassar H. Dahyal menambahkan Musrenbang Tematik ini merumuskan beberapa kebijakan strategis untuk RKPD 2027, seperti peningkatan fasilitas publik ramah disabilitas dan lansia, pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan program bantuan sosial lansia, pembangunan kota berbasis universal design, serta peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Selain mendengarkan pemaparan pemerintah, forum ini juga menghadirkan masukan dari berbagai organisasi masyarakat, pemerhati perempuan dan anak, serta komunitas penyandang disabilitas.
Salah satu perwakilan organisasi disabilitas menyampaikan keinginannya agar pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas publik.