Makassar Gelar Musrenbang Tematik RKPD 2027, Prioritaskan Kelompok Rentan
Rabu, 26 Nov 2025 13:24
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifly Nanda menyaksikan penandatanganan bersama di Musrenbang Tematik RKPD 2027. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menggelar Musrenbang Tematik RKPD 2027 dengan fokus pada penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Gammara, Rabu (26/11/2025) ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. Andi Zulkifly Nanda, S.STP., M.Si.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kelompok rentan harus menjadi subyek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
“Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal. Pembangunan 2027 harus memberikan ruang yang adil bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Mereka bukan objek, tetapi bagian penting dari pengambil keputusan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kota Makassar, seperti keterbatasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, isu stunting, hingga kebutuhan layanan kesehatan dan sosial yang lebih komprehensif bagi lansia.
Kepala Bappeda Kota Makassar H. Dahyal menambahkan Musrenbang Tematik ini merumuskan beberapa kebijakan strategis untuk RKPD 2027, seperti peningkatan fasilitas publik ramah disabilitas dan lansia, pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan program bantuan sosial lansia, pembangunan kota berbasis universal design, serta peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Selain mendengarkan pemaparan pemerintah, forum ini juga menghadirkan masukan dari berbagai organisasi masyarakat, pemerhati perempuan dan anak, serta komunitas penyandang disabilitas.
Salah satu perwakilan organisasi disabilitas menyampaikan keinginannya agar pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas publik.
“Kami berharap pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas publik yang benar-benar inklusif, karena akses yang setara adalah hak semua warga tanpa kecuali,” ucapnya.
Masukan lain mencakup peningkatan layanan aduan kekerasan, penyediaan ruang ramah anak, serta penguatan program pendampingan lansia. Semua usulan tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, berbasis data, dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Pemerintah Kota Makassar melalui Bappeda Kota Makassar memastikan bahwa seluruh rekomendasi Musrenbang Tematik akan dibawa ke tahap perencanaan formal, mulai dari SIPD, RKPD 2027, hingga Renja SKPD.
“Kami ingin seluruh hasil Musrenbang ini tidak berhenti di forum, tetapi benar-benar menjadi dasar kebijakan yang dieksekusi,” ungkap Plt Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ulfa Ichwani Ahmad
Dengan tema “Menuju Makassar Kota Inklusif”, Pemkot Makassar memperkuat visi untuk mewujudkan kota yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, serta memastikan setiap warga memiliki ruang yang layak dan setara dalam pembangunan menuju Makassar yang lebih baik.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kelompok rentan harus menjadi subyek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
“Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal. Pembangunan 2027 harus memberikan ruang yang adil bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia. Mereka bukan objek, tetapi bagian penting dari pengambil keputusan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kota Makassar, seperti keterbatasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, isu stunting, hingga kebutuhan layanan kesehatan dan sosial yang lebih komprehensif bagi lansia.
Kepala Bappeda Kota Makassar H. Dahyal menambahkan Musrenbang Tematik ini merumuskan beberapa kebijakan strategis untuk RKPD 2027, seperti peningkatan fasilitas publik ramah disabilitas dan lansia, pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan program bantuan sosial lansia, pembangunan kota berbasis universal design, serta peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Selain mendengarkan pemaparan pemerintah, forum ini juga menghadirkan masukan dari berbagai organisasi masyarakat, pemerhati perempuan dan anak, serta komunitas penyandang disabilitas.
Salah satu perwakilan organisasi disabilitas menyampaikan keinginannya agar pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas publik.
“Kami berharap pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas publik yang benar-benar inklusif, karena akses yang setara adalah hak semua warga tanpa kecuali,” ucapnya.
Masukan lain mencakup peningkatan layanan aduan kekerasan, penyediaan ruang ramah anak, serta penguatan program pendampingan lansia. Semua usulan tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, berbasis data, dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Pemerintah Kota Makassar melalui Bappeda Kota Makassar memastikan bahwa seluruh rekomendasi Musrenbang Tematik akan dibawa ke tahap perencanaan formal, mulai dari SIPD, RKPD 2027, hingga Renja SKPD.
“Kami ingin seluruh hasil Musrenbang ini tidak berhenti di forum, tetapi benar-benar menjadi dasar kebijakan yang dieksekusi,” ungkap Plt Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ulfa Ichwani Ahmad
Dengan tema “Menuju Makassar Kota Inklusif”, Pemkot Makassar memperkuat visi untuk mewujudkan kota yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, serta memastikan setiap warga memiliki ruang yang layak dan setara dalam pembangunan menuju Makassar yang lebih baik.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Pemkot Makassar Target 10.300 Pendonor Darah
Pemerintah Kota Makassar menargetkan 10.300 pendonor darah dalam rangkaian bakti sosial memperingati HUT ke-419 Kota Makassar.
Kamis, 12 Nov 2026 07:03
Makassar City
RKAP 2027 PDAM Makassar Fokus Efisiensi dan Peningkatan Layanan Air Bersih
Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar menggelar Rapat Pembahasan RKAP Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar, Rabu (11/11/2026).
Rabu, 11 Nov 2026 15:59
Makassar City
Pemkot Makassar Janji Bantu Warga Jangkau Akses Permodalan
Pemerintah Kota Makassar menyiapkan akses permodalan bagi warga yang terdampak penertiban agar tetap bisa menjalankan usahanya. Fasilitasi pembiayaan dilakukan dengan menggandeng Bank Sulselbar, bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Pegadaian.
Selasa, 10 Nov 2026 17:51
Makassar City
Munafri Serahkan Akta Kelahiran Bayi yang Lahir Tepat di HUT ke-419 Makassar
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan pelayanan administrasi kependudukan menjangkau masyarakat sejak hari pertama kehidupan seorang anak.
Selasa, 10 Nov 2026 06:16
Makassar City
20 Pegawai Teladan Pemkot Makassar Dapat Sertifikat dan Pin Emas
Pemerintah Kota Makassar memberikan penghargaan kepada 20 pegawai teladan yang terdiri atas 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Senin, 09 Nov 2026 23:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Cegah Serangan Siber dan Penagihan Kasar, OJK Perketat Pengawasan Fintech
2
133 Mahasiswa Ikuti DJMTD 2026 LPM Profesi UNM
3
Lulusan AK-Manufaktur Bantaeng Sudah Bekerja di Industri, Wakil Bupati Beri Apresiasi
4
Pangkep Raih Penghargaan Kemenkes atas Capaian Terbaik Intervensi Penurunan Stunting
5
Lewat Hero in Action, Asmo Sulsel Dukung Pendidikan Anak Sekolah Dasar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Cegah Serangan Siber dan Penagihan Kasar, OJK Perketat Pengawasan Fintech
2
133 Mahasiswa Ikuti DJMTD 2026 LPM Profesi UNM
3
Lulusan AK-Manufaktur Bantaeng Sudah Bekerja di Industri, Wakil Bupati Beri Apresiasi
4
Pangkep Raih Penghargaan Kemenkes atas Capaian Terbaik Intervensi Penurunan Stunting
5
Lewat Hero in Action, Asmo Sulsel Dukung Pendidikan Anak Sekolah Dasar