Bertahun-tahun Dikuasai Pihak Ketiga, Pasar Butung Segera Kembali ke Pemkot
Tim SINDOmakassar
Selasa, 09 Desember 2025 - 21:05 WIB
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi dan jajaran Kejati di Kantor Kejati Sulsel, kemarin. Foto: ISTIMEWA
Upaya Pemerintah Kota Makassar mengambil alih pengelolaan Pasar Butung memasuki fase final setelah persoalan hukumnya berkekuatan hukum tetap. Pasar grosir terbesar di Makassar itu selama bertahun-tahun dikelola pihak ketiga dan dinilai merugikan pedagang serta daerah.
Kepastian langkah ini menguat setelah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi di Kantor Kejati Sulsel, kemarin. Pertemuan tersebut membahas eksekusi aset dan penyelesaian proses pengambilalihan.
“Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dan dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, kami tidak lagi merasa sendiri mengambil aset pasar Butung,” ujar Munafri.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menempuh jalur hukum dan menunjuk Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mendampingi pengambilalihan.
“Sehingga, kami sangat berharap, dengan adanya langkah-langkah yang akan kita rumuskan ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar,” lanjutnya.
Salah satu persoalan yang menjadi fokus Pemkot adalah pendataan pedagang yang hingga kini belum jelas.
“Kami harap lewat tim gabungan bisa mendapatkan data lengkap tentang para pedagang ini, karena kami juga harus melindungi mereka. Jangan sampai mereka sudah membayar, tapi kemudian mereka tidak bisa berjualan,” tambah Appi.
Kepastian langkah ini menguat setelah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi di Kantor Kejati Sulsel, kemarin. Pertemuan tersebut membahas eksekusi aset dan penyelesaian proses pengambilalihan.
“Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dan dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, kami tidak lagi merasa sendiri mengambil aset pasar Butung,” ujar Munafri.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menempuh jalur hukum dan menunjuk Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mendampingi pengambilalihan.
“Sehingga, kami sangat berharap, dengan adanya langkah-langkah yang akan kita rumuskan ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar,” lanjutnya.
Salah satu persoalan yang menjadi fokus Pemkot adalah pendataan pedagang yang hingga kini belum jelas.
“Kami harap lewat tim gabungan bisa mendapatkan data lengkap tentang para pedagang ini, karena kami juga harus melindungi mereka. Jangan sampai mereka sudah membayar, tapi kemudian mereka tidak bisa berjualan,” tambah Appi.