Komisi C DPRD Makassar Soroti Realisasi Belanja Daerah 4 Dinas
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Rabu, 07 Januari 2026 - 13:07 WIB
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memaparkan Realisasi Belanja Daerah APBD Tahun 2025, beberapa waktu lalu. Foto: Dok. SINDO Makassar
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menyoroti rendahnya Realisasi Belanja Daerah APBD Tahun 2025 pada empat dinas teknis di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Keempat instansi tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Azwar menyampaikan rasa prihatinnya karena minimnya serapan anggaran berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh warga Makassar.
"Kita sedih karena tentu kalau serapan berkurang, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).
Meski menyayangkan capaian tersebut, Azwar menilai rendahnya serapan ini tidak sepenuhnya menjadi beban kesalahan dinas terkait. Berdasarkan evaluasi, ia menemukan adanya kendala teknis pada sistem regulasi pusat, terutama transisi platform pengadaan barang dan jasa.
"Kondisi itu bukan sepenuhnya kesalahan dari dinas teknis karena mereka sebenarnya siap. Tapi ada kendala terutama perubahan sistem regulasi, seperti regulasi tender barang dan jasa yang membuat anggaran akhirnya tidak terserap," jelasnya.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ity merinci bahwa kendala utama terletak pada proses tender yang menjadi terhambat atau bahkan tidak terlaksana di tingkat dinas terkait.
Keempat instansi tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Azwar menyampaikan rasa prihatinnya karena minimnya serapan anggaran berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh warga Makassar.
"Kita sedih karena tentu kalau serapan berkurang, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).
Meski menyayangkan capaian tersebut, Azwar menilai rendahnya serapan ini tidak sepenuhnya menjadi beban kesalahan dinas terkait. Berdasarkan evaluasi, ia menemukan adanya kendala teknis pada sistem regulasi pusat, terutama transisi platform pengadaan barang dan jasa.
"Kondisi itu bukan sepenuhnya kesalahan dari dinas teknis karena mereka sebenarnya siap. Tapi ada kendala terutama perubahan sistem regulasi, seperti regulasi tender barang dan jasa yang membuat anggaran akhirnya tidak terserap," jelasnya.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ity merinci bahwa kendala utama terletak pada proses tender yang menjadi terhambat atau bahkan tidak terlaksana di tingkat dinas terkait.