William Sebut Pilkada Lewat DPRD Rawan Praktik Transaksional
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Jum'at, 09 Januari 2026 - 13:12 WIB
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar, William. Foto: Istimewa
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar, William, secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurutnya, sistem pemilihan tidak langsung merupakan langkah mundur dari kedaulatan rakyat dan prinsip dasar demokrasi.
"Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya secara langsung, transparan, dan partisipatif," ujarnya, Kamis, (8/1/2026).
William menilai Pilkada langsung adalah bukti kedaulatan rakyat yang tidak bisa ditawar dan menekankan bahwa sistem pemilihan langsung memastikan pemimpin bertanggung jawab penuh kepada pemilihnya. Ia pun mengingatkan agar amanat reformasi ini tidak ditarik mundur hanya demi kepentingan pragmatis.
“Jika Pilkada dikembalikan melalui DPRD, maka hak politik rakyat akan tereduksi dan kedaulatan rakyat hanya berpindah ke segelintir elite politik,” kata anggota Komisi B DPRD Makassar itu.
Kata dia, mekanisme Pilkada melalui DPRD dinilai rentan terhadap celah transaksional dan praktik politik uang. Pembatasan hak pilih hanya pada lingkup legislatif dikhawatirkan memicu lobi-lobi politik tertutup, barter kepentingan antar-elit, hingga risiko praktik jual beli suara yang mencederai demokrasi.
"Kondisi tersebut dikhawatirkan melahirkan kepala daerah yang tidak berorientasi pada kepentingan publik, melainkan pada kepentingan kelompok atau elite politik tertentu," tutur William.
Menurutnya, sistem pemilihan tidak langsung merupakan langkah mundur dari kedaulatan rakyat dan prinsip dasar demokrasi.
"Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya secara langsung, transparan, dan partisipatif," ujarnya, Kamis, (8/1/2026).
William menilai Pilkada langsung adalah bukti kedaulatan rakyat yang tidak bisa ditawar dan menekankan bahwa sistem pemilihan langsung memastikan pemimpin bertanggung jawab penuh kepada pemilihnya. Ia pun mengingatkan agar amanat reformasi ini tidak ditarik mundur hanya demi kepentingan pragmatis.
“Jika Pilkada dikembalikan melalui DPRD, maka hak politik rakyat akan tereduksi dan kedaulatan rakyat hanya berpindah ke segelintir elite politik,” kata anggota Komisi B DPRD Makassar itu.
Kata dia, mekanisme Pilkada melalui DPRD dinilai rentan terhadap celah transaksional dan praktik politik uang. Pembatasan hak pilih hanya pada lingkup legislatif dikhawatirkan memicu lobi-lobi politik tertutup, barter kepentingan antar-elit, hingga risiko praktik jual beli suara yang mencederai demokrasi.
"Kondisi tersebut dikhawatirkan melahirkan kepala daerah yang tidak berorientasi pada kepentingan publik, melainkan pada kepentingan kelompok atau elite politik tertentu," tutur William.