William Sebut Pilkada Lewat DPRD Rawan Praktik Transaksional

MAKASSAR - Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar, William, secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurutnya, sistem pemilihan tidak langsung merupakan langkah mundur dari kedaulatan rakyat dan prinsip dasar demokrasi.

"Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya secara langsung, transparan, dan partisipatif," ujarnya, Kamis, (8/1/2026).

William menilai Pilkada langsung adalah bukti kedaulatan rakyat yang tidak bisa ditawar dan menekankan bahwa sistem pemilihan langsung memastikan pemimpin bertanggung jawab penuh kepada pemilihnya. Ia pun mengingatkan agar amanat reformasi ini tidak ditarik mundur hanya demi kepentingan pragmatis.

“Jika Pilkada dikembalikan melalui DPRD, maka hak politik rakyat akan tereduksi dan kedaulatan rakyat hanya berpindah ke segelintir elite politik,” kata anggota Komisi B DPRD Makassar itu.

Kata dia, mekanisme Pilkada melalui DPRD dinilai rentan terhadap celah transaksional dan praktik politik uang. Pembatasan hak pilih hanya pada lingkup legislatif dikhawatirkan memicu lobi-lobi politik tertutup, barter kepentingan antar-elit, hingga risiko praktik jual beli suara yang mencederai demokrasi.

"Kondisi tersebut dikhawatirkan melahirkan kepala daerah yang tidak berorientasi pada kepentingan publik, melainkan pada kepentingan kelompok atau elite politik tertentu," tutur William.

Penolakan terhadap Pilkada melalui DPRD disuarakan William dengan alasan kedaulatan rakyat tidak boleh disederhanakan hanya atas nama stabilitas politik.

Ia juga menekankan bahwa hak suara rakyat dalam menentukan pemimpin secara langsung adalah prinsip demokrasi yang wajib dijaga dan tidak boleh ditarik kembali.

“Atas dasar itu, kami menilai Pilkada melalui DPRD harus ditolak. Demokrasi tidak boleh disederhanakan atas nama efisiensi atau stabilitas politik semata. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, dan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung harus dipertahankan,” pungkas William.

Secara historis, Pilkada langsung merupakan salah satu pencapaian fundamental pasca-Reformasi 1998 di Indonesia. Upaya menghapus atau mengalihkannya ke sistem tidak langsung dipandang sebagai langkah mundur yang mengkhianati semangat demokratisasi yang telah dirawat selama lebih dari dua dekade."

Penolakan terhadap skema Pilkada melalui DPRD juga didasarkan pada aspek akuntabilitas dan kualitas kepemimpinan. Kepala daerah hasil Pilkada langsung memiliki tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat sebagai pemilih. Sebaliknya, jika dipilih oleh DPRD, akuntabilitas kepala daerah berpotensi bergeser kepada partai politik atau fraksi, bukan kepada masyarakat luas.

Dari sisi sejarah demokrasi Indonesia, Pilkada langsung merupakan capaian penting pasca-Reformasi 1998. Menghapus atau menggantinya dengan sistem tidak langsung dinilai sama dengan menarik kembali semangat demokratisasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.