Pilkada Langsung Disebut Beri Ruang Demokrasi, Guru Besar UINAM Tetap Ingatkan Risikonya

MAKASSAR - Pilkada langsung yang sudah dijalani sekitar 20 tahun terakhir, dinilai memberi ruang demokrasi untuk masyarakat. Meski, demikian risiko yang terjadi tetap sangat memungkinkan.

Hal ini disampaikan oleh Pakar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Makassar, Prof Firdaus Muhammad, saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Wartawan Politik (FWP) dengan tema "Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada" di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2026).

Ia menilai pilkada langsung memang memberikan ruang partisipasi besar. Namun, ia mengingatkan pada praktiknya akan menghadirkan risiko tinggi karena belum diimbangi dengan pendidikan politik masyarakat.

“Memang kita terlalu maju ketika pemilihan langsung, one man one vote. Tetapi setelah dievaluasi, risikonya besar sekali,” ujar Firdaus.

Ia menilai sistem pilkada langsung saat ini kerap terjebak dalam biaya politik mahal dan praktik politik uang yang disebutnya sebagai kejahatan demokrasi. “Karena belum berimbang antara pendidikan politik, pemahaman politik masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi. Sehingga sebagian masyarakat memilih karena disodori uang. Dan itu adalah sebuah kejahatan demokrasi,” kata Firdaus.

Firdaus menilai pilkada tidak langsung dapat menjadi jalan untuk meredam eskalasi konflik dan polarisasi yang biasanya meluas di masyarakat saat kontestasi langsung berlangsung.

“Bisa. Kenapa? Karena masyarakat tidak terlibat. Sementara yang menguras tenaga, pikiran, energi itu kan kebanyakan di masyarakat, di publik. Tapi kalau kembali ke DPRD, yang ‘diredam’ hanya beberapa orang saja,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penguatan demokrasi tetap membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama dalam rekrutmen calon kepala daerah dan pengawasan agar transaksi politik tidak bergeser menjadi lebih tertutup di parlemen daerah.

Sementara itu, Pakar kebijakan publik Universitas Negeri Makassar, Prof Risma Niswaty, menilai pilkada langsung selama ini belum sepenuhnya berjalan sehat karena masyarakat masih rentan dimobilisasi oleh politik uang dan rendahnya literasi politik.

Menurut dia, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat saat ini membuat pelaksanaan pilkada langsung menjadi rentan pelanggaran.

“Kalau saya memandang, masyarakat kita umumnya belum siap untuk berdemokrasi. Kenapa? Karena ketika kita mengadopsi sistem demokrasi yang pure democracy, masyarakat itu harusnya sudah selesai dengan urusan perut, Mereka tidak lapar lagi. Mereka sudah cerdas, tidak miskin lagi, terdidik, dan beradab. Demokrasi akan sehat ketika masyarakat sudah kenyang dan sudah pintar. Kalau sekarang, ketika ditawari politik uang, mereka butuh itu,” kata Risma.

Ia menjelaskan, pilkada langsung yang diterapkan lebih dari dua dekade telah melahirkan berbagai residu, termasuk tingginya biaya politik dan praktik transaksional yang memicu korupsi kepala daerah. Residu saat pilkada itu, yang menurut dia, memicu para kepala daerah berlomba mendapatkan kembali modalnya saaat kampanye dulu.

“Saya menyebutnya sebagai residu. Efeknya ke orang yang mengeluarkan uang, mereka menganggap itu modal. Persepsi dari awal bahwa biaya politik itu mahal. Ada istilah mahar politik, serangan fajar. Itu konotasinya memang “harus kembali”. Ini biaya pesta yang harus balik modal,” ujar Risma yang pernah menjadi anggota KPUD Kabupaten Gowa ini.

Menurut Risma, sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD dapat dipandang sebagai salah satu opsi untuk menekan biaya politik yang selama ini membebani anggaran negara sekaligus mendorong partai politik melakukan kaderisasi lebih ketat. Melihat dampaknya yang cukup efisien, menurut dia hal ini yang menjadi salah satu alasan beberapa elite partai cenderung setuju pilkada kembali ke DPRD.

Selain itu, ia menilai pilkada tidak langsung dapat melahirkan kader-kader yang punya standar untuk menjadi kepala daerah.

Namun, Risma menekankan bahwa perubahan sistem tidak cukup hanya soal mekanisme pemilihan, melainkan juga pembenahan regulasi dan pendidikan politik agar demokrasi tidak sekadar menjadi ajang pencitraan dan politik uang.

Dalam kesempatan yang sama, sosiolog Universitas Negeri Makassar Dr Hasruddin Nur menilai pilkada tidak langsung memang berpotensi mengurangi ketegangan sosial yang selama ini muncul dalam pilkada langsung, meski tidak otomatis menghapus polarisasi.

“Kalau pilkada tidak langsung, tidak ada jaminan masyarakat tidak terpolarisasi. Karena sampai hari ini, antagonisme pilkada langsung itu sudah membuat masyarakat terpolarisasi, sudah tersekat-sekat,” kata Hasruddin.

Ia menilai salah satu keuntungan pilkada tidak langsung adalah proses pengawasan yang lebih mudah karena jumlah aktor politik yang terlibat lebih terbatas dibandingkan pilkada langsung yang melibatkan jutaan pemilih. Dia juga menekankan pentingnya kesiapan regulasi dan aspirasi publik sebelum perubahan sistem diputuskan, agar tidak memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan lembaga perwakilan.

“Kalau dibilang lebih mudah, ya lebih mudah. Contohnya di Sulawesi Selatan, DPRD provinsi itu 85 orang. Kota Makassar 50 orang. Jadi proses pengawasan bisa lebih mudah, lebih gampang terdeteksi lah,” ujarnya.