Meramal Masa Depan Indonesia: Pemilu, Pilkada, dan Kuasa Partai Politik

Oleh Samsir Salam, S.Ag M.H
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SETIAP Pemilu dan Pilkada sejatinya adalah cermin masa depan Indonesia. Dari sanalah kita bisa membaca arah demokrasi, kualitas kepemimpinan, sekaligus watak partai politik yang mengendalikan prosesnya. Jika pemilu dan pilkada dipahami sekadar agenda lima tahunan untuk merebut kekuasaan, maka jangan heran bila masa depan bangsa dibangun di atas fondasi yang rapuh.

Partai politik memegang peran sentral dalam pemilu dan pilkada. Parpol menentukan siapa yang diusung, bagaimana narasi dibangun, dan nilai apa yang dipertaruhkan. Namun dalam praktiknya, kontestasi sering kali berubah menjadi kompetisi logistik, bukan kompetisi gagasan. Politik uang, mahar pencalonan, dan transaksi dukungan masih menjadi penyakit laten yang terus diwariskan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Ketika pemilu dan pilkada menjadi mahal, demokrasi pun kehilangan makna etikanya. Jabatan publik berisiko dipersepsi sebagai investasi, bukan amanah. Padahal dalam pandangan Agama Islam, kekuasaan adalah tanggung jawab moral yang kelak dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan konstitusi, tetapi juga di hadapan Tuhan.

Al-Qur’an mengingatkan secara tegas:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”(QS. An-Nisā’: 58).

Ayat tersebut relevan membaca realitas pemilu dan pilkada. Amanat kepemimpinan tidak lahir dari manipulasi, apalagi transaksi. Ia hanya sah secara moral jika diperoleh melalui proses yang jujur, adil, dan bermartabat. Ketika partai politik mengabaikan prinsip ini, sesungguhnya yang dirusak bukan hanya demokrasi, tetapi juga kepercayaan publik dan nilai keimanan itu sendiri.

Lebih jauh, pilkada seharusnya menjadi ruang bagi rakyat menentukan pemimpin lokal terbaik yang memahami masalah daerah, berintegritas, dan mampu melayani. Namun jika pilkada dikendalikan sepenuhnya oleh elite partai tanpa mendengar aspirasi rakyat, maka demokrasi lokal hanya menjadi perpanjangan tangan oligarki nasional.

Di sisi lain, masa depan Indonesia masih bisa dibelokkan ke arah yang lebih baik. Partai politik dapat menjadikan pemilu dan pilkada sebagai sarana pendidikan politik, bukan sekadar mobilisasi suara. Kaderisasi yang serius, rekrutmen yang berbasis kapasitas dan integritas, serta penolakan tegas terhadap politik uang adalah langkah awal membangun demokrasi yang sehat.

Rakyat pun memegang peran kunci. Dalam perspektif Islam memilih pemimpin bukan sekadar hak politik, tetapi juga tanggung jawab moral. Membiarkan kecurangan, menerima politik uang, atau bersikap apatis sama artinya ikut menyuburkan ketidakadilan. Al-Qur’an mengingatkan:

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”(QS. Hūd: 113).

Masa depan Indonesia di bawah kekuatan partai politik akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemilu dan pilkada dijalankan hari ini. Apakah ia menjadi jalan lahirnya pemimpin amanah, atau justru menjadi ritual demokrasi yang kehilangan ruh etika dan spiritualitasnya.

Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya soal suara terbanyak, tetapi soal nilai yang dijaga. Dan pemilu serta pilkada bukan sekadar arena politik, melainkan ujian kolektif:apakah kita masih memandang kekuasaan sebagai amanah, atau telah mereduksinya menjadi komoditas.

Jika yang kedua terus dibiarkan, maka masa depan Indonesia bukan sedang diramal—melainkan sedang dipertaruhkan.