Masuk 2026, Legislator Dorong Pemkot Makassar Fokus Dampak Program
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Senin, 12 Januari 2026 - 17:08 WIB
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain. Foto: Dok. SINDO Makassar
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menilai Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan reorientasi fokus pembangunan pada 2026. Menurutnya, sejumlah program unggulan yang telah dicanangkan belum menunjukkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menekankan pentingnya memprioritaskan kembali program-program utama yang menjadi fondasi pembangunan, sekaligus menuntaskan janji-janji politik kepala daerah sebelumnya agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal.
Dalam evaluasinya terhadap kinerja pemerintah daerah, Fahrizal menyoroti masih adanya kendala dalam implementasi sejumlah program prioritas. Kondisi tersebut membuat hasil yang dirasakan publik belum mencapai target, meski tahun anggaran telah memasuki awal 2026.
“Kalau melihat data yang ada, yang paling terlihat itu Makassar Creative Hub. Namun sejauh ini dampaknya lebih banyak terlihat dari sisi laporan di aplikasi Lontara, sementara manfaat langsungnya di masyarakat masih belum begitu terasa,” ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Dokter Ical itu menyebut salah satu program yang paling sering menuai kritik publik adalah kebijakan seragam sekolah gratis. Menurutnya, isu tersebut hampir selalu muncul setiap kali anggota DPRD Makassar turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan warga.
“Setiap turun ke lapangan, pertanyaan yang paling sering muncul itu soal seragam gratis. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kota, khususnya dinas-dinas teknis yang menangani pendidikan,” ujarnya kepada wartawan.
Selain sektor pendidikan, Fahrizal juga menyinggung komitmen pemerintah daerah terkait rencana pembangunan stadion di kawasan Untia. Ia menegaskan agar proyek strategis tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan atau wacana semata.
Ia menekankan pentingnya memprioritaskan kembali program-program utama yang menjadi fondasi pembangunan, sekaligus menuntaskan janji-janji politik kepala daerah sebelumnya agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal.
Dalam evaluasinya terhadap kinerja pemerintah daerah, Fahrizal menyoroti masih adanya kendala dalam implementasi sejumlah program prioritas. Kondisi tersebut membuat hasil yang dirasakan publik belum mencapai target, meski tahun anggaran telah memasuki awal 2026.
“Kalau melihat data yang ada, yang paling terlihat itu Makassar Creative Hub. Namun sejauh ini dampaknya lebih banyak terlihat dari sisi laporan di aplikasi Lontara, sementara manfaat langsungnya di masyarakat masih belum begitu terasa,” ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Dokter Ical itu menyebut salah satu program yang paling sering menuai kritik publik adalah kebijakan seragam sekolah gratis. Menurutnya, isu tersebut hampir selalu muncul setiap kali anggota DPRD Makassar turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan warga.
“Setiap turun ke lapangan, pertanyaan yang paling sering muncul itu soal seragam gratis. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kota, khususnya dinas-dinas teknis yang menangani pendidikan,” ujarnya kepada wartawan.
Selain sektor pendidikan, Fahrizal juga menyinggung komitmen pemerintah daerah terkait rencana pembangunan stadion di kawasan Untia. Ia menegaskan agar proyek strategis tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan atau wacana semata.