Masuk 2026, Legislator Dorong Pemkot Makassar Fokus Dampak Program

MAKASSAR - Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menilai Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan reorientasi fokus pembangunan pada 2026. Menurutnya, sejumlah program unggulan yang telah dicanangkan belum menunjukkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menekankan pentingnya memprioritaskan kembali program-program utama yang menjadi fondasi pembangunan, sekaligus menuntaskan janji-janji politik kepala daerah sebelumnya agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal.

Dalam evaluasinya terhadap kinerja pemerintah daerah, Fahrizal menyoroti masih adanya kendala dalam implementasi sejumlah program prioritas. Kondisi tersebut membuat hasil yang dirasakan publik belum mencapai target, meski tahun anggaran telah memasuki awal 2026.

“Kalau melihat data yang ada, yang paling terlihat itu Makassar Creative Hub. Namun sejauh ini dampaknya lebih banyak terlihat dari sisi laporan di aplikasi Lontara, sementara manfaat langsungnya di masyarakat masih belum begitu terasa,” ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Dokter Ical itu menyebut salah satu program yang paling sering menuai kritik publik adalah kebijakan seragam sekolah gratis. Menurutnya, isu tersebut hampir selalu muncul setiap kali anggota DPRD Makassar turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan warga.

“Setiap turun ke lapangan, pertanyaan yang paling sering muncul itu soal seragam gratis. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kota, khususnya dinas-dinas teknis yang menangani pendidikan,” ujarnya kepada wartawan.

Selain sektor pendidikan, Fahrizal juga menyinggung komitmen pemerintah daerah terkait rencana pembangunan stadion di kawasan Untia. Ia menegaskan agar proyek strategis tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan atau wacana semata.

“Kami berharap pembangunan stadion bisa segera berjalan dan terealisasi sebelum masa jabatan wali kota dan wakil wali kota berakhir,” katanya.

Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang kesejahteraan masyarakat, Komisi D DPRD Makassar, lanjut Fahrizal, masih menerima banyak keluhan dari warga. Keluhan tersebut didominasi persoalan bantuan sosial dan sektor pendidikan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui agenda resmi seperti reses.

“Dua hal yang paling sering disampaikan masyarakat memang bantuan sosial dan pendidikan,” jelasnya.

Terkait bantuan sosial, Fahrizal menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data penerima secara berkala. Ia menyebut, melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, DPRD secara konsisten mendorong pemerintah kota untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar akurat.

Menurutnya, validasi data menjadi kunci agar persoalan bantuan sosial yang terus berulang setiap tahun tidak kembali terjadi.

“Data penerima bantuan sosial harus terus diperbarui agar yang menerima memang warga yang layak dan benar-benar tinggal di wilayah tersebut, bukan sekadar tercatat namanya saja,” tegasnya.

Fahrizal juga menyoroti masih banyaknya pekerjaan rumah pemerintah di sektor pendidikan. Ia menyebut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap menuai keluhan, serta program beasiswa yang dinilai belum berjalan maksimal, membutuhkan perbaikan serius dari dinas terkait.

“Masalah pendidikan ini cukup kompleks, mulai dari seragam gratis, beasiswa, sampai persoalan penerimaan siswa baru yang kemarin sempat carut-marut. Ini semua harus dibenahi ke depan,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Dokter Ical berharap pemerintah kota dapat menunjukkan realisasi konkret dari program-program unggulan yang telah dicanangkan, sekaligus memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

“Fokus utama tetap harus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kalitas layanan, termasuk penguatan sumber daya manusia di puskesmas, supaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” tutup Fahrizal.