Penyelenggara Pilkada serentak 2024 mendorong media berperan menjadi dinamisator dalam setiap tahapan, khususnya pada saat masa kampanye calon kepala daerah.

Bawaslu Sulsel menangani 47 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga tidak netral jelang Pilkada 2024. Semua kasus ini terjadi di sejumlah kabupaten/kota.

Bawaslu dan KPU Gowa melaksanakan audiensi untuk kawal hak pilih bersama Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko di Markas Kostrad Komando Divisi Infanteri 3/Kostrad Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Rabu (24/07/2024).

Bawaslu Bulukumba terus berkomitmen mendorong partisipasi perempuan dalam rangka mengakomodir aspirasi dan memastikan Pilkada 024 yang lebih inklusif dan adil.

Visi misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel wajib selaras dengan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2024-2045.

Menjelang Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur memperkuat kelembagaan dengan mengadakan rapat kerja teknis (Rakernis) yang membahas hubungan kerja antara Panwaslu Kecamatan dan Kesekretariatan.

Komisioner KPU Sulsel, Romy Harminto memberikan tanggapan terkait temuan Bawaslu Sulsel yang menyebut adanya 31 petugas Pantarlih yang teridentifikasi sebagai anggota partai politik (parpol). Nama mereka masuk dalam Sipol.

Bawaslu Sulsel baru saja merilis hasil rekapitulasi data pengawasan prosedur pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan di 24 kabupaten/kota. Dari total uji petik yang mencapai 682.569, ditemukan beberapa temuan penting yang perlu mendapat perhatian serius.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli melakukan monitoring pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Pinrang. Mardiana tidak sendiri, ia didampingi Ketua Bawaslu Pinrang, Andi Fitriani Bakri.

Bawaslu Kabupaten Gowa menerima dan menanggapi aksi demonstran dari Pemerhati Lingkungan Hidup terkait pemasangan baliho yang melanggar aturan di Kantor Bawaslu Kabupaten Gowa Jl. Andi Malombassang pada Kamis (18/07/2024)

Bawaslu Kabupaten Luwu Timur semakin intens melakukan patroli pengawasan untuk mengawal hak pilih masyarakat.

Bawaslu Makassar sedang menelusuri dugaan pelanggaran netralitas salah satu lurah di Kecamatan Tamalate. Mereka telah menerjunkan pengawas untuk mengeceknya di lapangan.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi persoalan berulang yang dibahas saat perhelatan politik digelar. Muncul usulan jika hak pilih dan memilih mereka dihilangkan, sama dengan TNI/Polri.