Andi Hadi Sebut Usulan Musrenbang Berulang Dipicu Perbaikan Infrastruktur Tak Tuntas
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Selasa, 20 Januari 2026 - 22:54 WIB
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso. Foto: Dok. SINDO Makassar
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan masih bersifat monoton. Hal itu terlihat dari usulan warga yang terus didominasi persoalan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan dan drainase.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan banyak persoalan lama yang belum diselesaikan pemerintah daerah, sehingga kembali diusulkan setiap tahun.
“Ya tentu kita juga menginginkan bagaimana suatu saat nanti bukan hanya hal itu yang menjadi selalu yang kita usulkan ke pemerintah kota,” ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu mendorong agar hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan Musrenbang kecamatan yang telah selesai maupun yang sedang berjalan segera ditindaklanjuti secara konkret. Menurutnya, kepastian penyelesaian infrastruktur menjadi kunci agar agenda pembangunan tidak stagnan.
Selain infrastruktur, ia menilai terdapat sejumlah persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian, seperti penguatan UMKM dan stabilitas keamanan lingkungan.
Andi Hadi menyebut pemerintah kota sejatinya telah memiliki data usulan warga yang berulang dari tahun ke tahun. Namun, realisasi pembangunan sering terkendala persoalan legalitas, terutama terkait status lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
“Contoh fasum dan fasosnya itu sudah diserah-terimakan kepada Pemerintah Kota. Nah pertanyaannya sekarang kan banyak juga pengembang yang nakal, sudah berpuluh-puluh tahun itu menyengsarakan daripada masyarakat yang ada di situ,” paparnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan banyak persoalan lama yang belum diselesaikan pemerintah daerah, sehingga kembali diusulkan setiap tahun.
“Ya tentu kita juga menginginkan bagaimana suatu saat nanti bukan hanya hal itu yang menjadi selalu yang kita usulkan ke pemerintah kota,” ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu mendorong agar hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan Musrenbang kecamatan yang telah selesai maupun yang sedang berjalan segera ditindaklanjuti secara konkret. Menurutnya, kepastian penyelesaian infrastruktur menjadi kunci agar agenda pembangunan tidak stagnan.
Selain infrastruktur, ia menilai terdapat sejumlah persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian, seperti penguatan UMKM dan stabilitas keamanan lingkungan.
Andi Hadi menyebut pemerintah kota sejatinya telah memiliki data usulan warga yang berulang dari tahun ke tahun. Namun, realisasi pembangunan sering terkendala persoalan legalitas, terutama terkait status lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
“Contoh fasum dan fasosnya itu sudah diserah-terimakan kepada Pemerintah Kota. Nah pertanyaannya sekarang kan banyak juga pengembang yang nakal, sudah berpuluh-puluh tahun itu menyengsarakan daripada masyarakat yang ada di situ,” paparnya.