DPRD Makassar Terima Keluhan PKL Datu Museng, Siap Gelar RDP
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Senin, 26 Januari 2026 - 18:28 WIB
Alansi Asosiasi PKL Datu Museng Maipa bersama sejumlah anggota DPRD Kota Makassar. Foto: Istimewa
Aliansi Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Datu Museng Maipa mendatangi Ruang Penerimaan Tamu dan Aspirasi Sekretariat DPRD Kota Makassar di Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Senin (26/1/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana penggusuran PKL di Jalan Datu Museng Malpa, Kecamatan Ujung Pandang.
Para pedagang menegaskan menolak segala bentuk penggusuran sepihak yang dilakukan tanpa dialog, tanpa solusi, serta tanpa relokasi yang layak. Mereka menilai penggusuran tersebut berpotensi mematikan ekonomi kerakyatan yang telah berlangsung puluhan tahun.
Koordinator Lapangan aksi, Alif Daisuri, menyatakan pihaknya siap melakukan perlawanan maksimal demi mempertahankan mata pencaharian para pedagang.
“Yang mengganjal hari ini adalah bagaimana dasar terkait persoalan fasum di Kota Makassar, Undang-Undang, tetapi banyak pengusaha-pengusaha besar yang melanggar itu fasum dan kenapa sampai detik ini cuma pedagang kaki lima yang kecil saja yang digusur,” keluhnya.
Ia juga menyoroti dugaan tebang pilih dalam penertiban fasilitas umum. Menurutnya, pelaku usaha bermodal besar dan memiliki koneksi politik cenderung tidak tersentuh penindakan.
“Salah satu contoh pedagangnya itu seperti kafe-kafe yang besar yang melanggar fasum, mungkin mal-mal yang besar yang melanggar fasum, sampai detik ini tidak digusur. Kita coba lihat di Kota Makassar, banyak mal-mal di Kota Makassar yang melanggar fasum tapi nyatanya Wali Kota Makassar tidak mampu untuk menindaki,” ungkapnya.
Alif mengungkapkan bahwa para PKL selama ini rutin membayar retribusi harian sebesar Rp10.000, yang terbagi untuk PD Pasar dan biaya kebersihan melalui pihak kelurahan. Ia mengaku memiliki bukti otentik terkait aliran dana tersebut.
Para pedagang menegaskan menolak segala bentuk penggusuran sepihak yang dilakukan tanpa dialog, tanpa solusi, serta tanpa relokasi yang layak. Mereka menilai penggusuran tersebut berpotensi mematikan ekonomi kerakyatan yang telah berlangsung puluhan tahun.
Koordinator Lapangan aksi, Alif Daisuri, menyatakan pihaknya siap melakukan perlawanan maksimal demi mempertahankan mata pencaharian para pedagang.
“Yang mengganjal hari ini adalah bagaimana dasar terkait persoalan fasum di Kota Makassar, Undang-Undang, tetapi banyak pengusaha-pengusaha besar yang melanggar itu fasum dan kenapa sampai detik ini cuma pedagang kaki lima yang kecil saja yang digusur,” keluhnya.
Ia juga menyoroti dugaan tebang pilih dalam penertiban fasilitas umum. Menurutnya, pelaku usaha bermodal besar dan memiliki koneksi politik cenderung tidak tersentuh penindakan.
“Salah satu contoh pedagangnya itu seperti kafe-kafe yang besar yang melanggar fasum, mungkin mal-mal yang besar yang melanggar fasum, sampai detik ini tidak digusur. Kita coba lihat di Kota Makassar, banyak mal-mal di Kota Makassar yang melanggar fasum tapi nyatanya Wali Kota Makassar tidak mampu untuk menindaki,” ungkapnya.
Alif mengungkapkan bahwa para PKL selama ini rutin membayar retribusi harian sebesar Rp10.000, yang terbagi untuk PD Pasar dan biaya kebersihan melalui pihak kelurahan. Ia mengaku memiliki bukti otentik terkait aliran dana tersebut.