Komisi C DPRD Makassar Dukung Langkah Pemkot Tata Kota Lewat Pernertiban PKL
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Rabu, 11 Februari 2026 - 10:28 WIB
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin saat ditemui di kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Rabu (11/2/2026). Foto: Istimewa
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menyatakan dukungan terhadap kebijakan penataan kota yang dicanangkan Wali Kota Makassar. Ia menilai kebijakan tersebut penting untuk mendorong Makassar menjadi kota yang lebih tertata, sekaligus mendukung upaya pengendalian banjir dan kemacetan, Rabu (11/2/2026).
"Tetapi secara umum kita dukung Pak Wali, apalagi ini menjadi titik balik penataan kota insyaallah untuk lebih baik, titik balik pencegahan banjir, dan titik balik pencegahan kemacetan di Kota Makassar," ujarnya kepada wartawan.
Meski demikian, Azwar menekankan agar Pemerintah Kota Makassar tetap memberikan solusi terbaik bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak relokasi. Ia mengingatkan pentingnya proses penataan yang manusiawi agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.
"Tapi kita ingatkan juga kepada Wali Kota untuk memberikan jalan keluar terbaik kepada PKL-PKL yang direlokasi. Kalau bisa direlokasi dengan baik, lakukan dengan baik, dan jangan sampai ada warga juga yang merasa malah terzalimi," ucapnya.
Menurut Azwar, perubahan kota harus dilakukan secara bertahap dan simultan melalui kerja sama lintas sektor. Penataan PKL, kata dia, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan sarana publik.
"Tentu ada perubahan, tetapi perubahan itu kan bertahap dan harus simultan, semua sisi harus bisa bekerja bersama. Salah satu sisinya itu tadi penataan itu, kemudian ada penataan lain seperti perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur lain, dan sebagainya," kata Azwar.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tetap mengedepankan aspek kesejahteraan dalam setiap kebijakan penataan. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi di tengah perubahan.
"Tetapi secara umum kita dukung Pak Wali, apalagi ini menjadi titik balik penataan kota insyaallah untuk lebih baik, titik balik pencegahan banjir, dan titik balik pencegahan kemacetan di Kota Makassar," ujarnya kepada wartawan.
Meski demikian, Azwar menekankan agar Pemerintah Kota Makassar tetap memberikan solusi terbaik bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak relokasi. Ia mengingatkan pentingnya proses penataan yang manusiawi agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.
"Tapi kita ingatkan juga kepada Wali Kota untuk memberikan jalan keluar terbaik kepada PKL-PKL yang direlokasi. Kalau bisa direlokasi dengan baik, lakukan dengan baik, dan jangan sampai ada warga juga yang merasa malah terzalimi," ucapnya.
Menurut Azwar, perubahan kota harus dilakukan secara bertahap dan simultan melalui kerja sama lintas sektor. Penataan PKL, kata dia, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan sarana publik.
"Tentu ada perubahan, tetapi perubahan itu kan bertahap dan harus simultan, semua sisi harus bisa bekerja bersama. Salah satu sisinya itu tadi penataan itu, kemudian ada penataan lain seperti perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur lain, dan sebagainya," kata Azwar.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tetap mengedepankan aspek kesejahteraan dalam setiap kebijakan penataan. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi di tengah perubahan.