Komisi C DPRD Makassar Dukung Langkah Pemkot Tata Kota Lewat Pernertiban PKL

MAKASSAR - Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menyatakan dukungan terhadap kebijakan penataan kota yang dicanangkan Wali Kota Makassar. Ia menilai kebijakan tersebut penting untuk mendorong Makassar menjadi kota yang lebih tertata, sekaligus mendukung upaya pengendalian banjir dan kemacetan, Rabu (11/2/2026).

"Tetapi secara umum kita dukung Pak Wali, apalagi ini menjadi titik balik penataan kota insyaallah untuk lebih baik, titik balik pencegahan banjir, dan titik balik pencegahan kemacetan di Kota Makassar," ujarnya kepada wartawan.

Meski demikian, Azwar menekankan agar Pemerintah Kota Makassar tetap memberikan solusi terbaik bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak relokasi. Ia mengingatkan pentingnya proses penataan yang manusiawi agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.

"Tapi kita ingatkan juga kepada Wali Kota untuk memberikan jalan keluar terbaik kepada PKL-PKL yang direlokasi. Kalau bisa direlokasi dengan baik, lakukan dengan baik, dan jangan sampai ada warga juga yang merasa malah terzalimi," ucapnya.

Menurut Azwar, perubahan kota harus dilakukan secara bertahap dan simultan melalui kerja sama lintas sektor. Penataan PKL, kata dia, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan sarana publik.

"Tentu ada perubahan, tetapi perubahan itu kan bertahap dan harus simultan, semua sisi harus bisa bekerja bersama. Salah satu sisinya itu tadi penataan itu, kemudian ada penataan lain seperti perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur lain, dan sebagainya," kata Azwar.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tetap mengedepankan aspek kesejahteraan dalam setiap kebijakan penataan. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi di tengah perubahan.

"Tetapi kesejahteraan warga harus tetap dijaga, itu kami tetap harus dan itu menjadi tugas utama pemerintah dalam menjamin kesejahteraan warga masyarakat," tuturnya saat ditemui di kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning.

Selain itu, Azwar meminta pemerintah kota menjaga konsistensi setelah penertiban dilakukan, termasuk mencegah masuknya pihak baru ke lokasi yang telah ditata. Ia menilai ketidaktegasan dapat memicu persepsi negatif di masyarakat.

"Mestinya begitu, dan itu namanya gagal pemerintah kota kalau sudah ditertibkan lantas ada pemain baru di situ. Nanti malah masyarakat bisa berkata bahwa jangan-jangan pemainnya saja yang mau diganti sama pemerintah kota," tukasnya.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi untuk menghindari kecemburuan sosial, khususnya bagi warga yang telah bersedia direlokasi.

"Harusnya konsisten dan tentu masyarakat yang tergusur atau terlokasi itu, tambah sedih dong kalau umpama ada orang lain yang ganti," tegas politisi PKS itu.

Menurut Azwar, kehadiran solusi yang jelas dari pemerintah akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan penataan kota serta merasakan manfaatnya secara langsung.

"Tetapi kalau tidak ada, mungkin mereka akan merasa betul-betul ini apa yang diinginkan oleh Wali Kota untuk masyarakat secara umum lebih baik di Kota Makassar," pungkasnya.