Wabup Selle Diminta Muncul dan Redam Konflik Bupati Vs Ketua DPRD Soppeng

MAKASSAR - Sosok Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle dinilai memiliki posisi strategis dalam dinamika di lingkup pemerintahan Kota Kalong.

Ia dianggap mampu menjadi tokoh kunci untuk meredam konflik antara Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Ketua DPRD Soppeng Muhammad Farid yang mencuat ke ruang publik.

Hal tersebut disampaikan Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr Andi Luhur Prianto.

Menurut Andi Luhur, Soppeng selama ini dikenal sebagai ikon harmoni, daerah yang tenang, berwibawa, dan memiliki tatanan budaya yang kerap dijadikan teladan oleh daerah lain.

Namun, dinamika politik kontemporer, khususnya pasca Pilkada, menempatkan Soppeng pada situasi yang disebutnya sebagai anomi sosial politik.

“Dalam perspektif sosiologis, kita sedang berada di simpang anomi. Nilai-nilai tradisi dianggap tidak relevan, tetapi nilai-nilai modern dan demokrasi liberal juga tidak diambil secara utuh,” ujar Andi Luhur.

Itu disampaikan Andi Luhur dalam dialog publik Membaca Soppeng Kontemporer: Sebuah Refleksi Publik yang digelar di Makassar, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat praktik politik lokal menjadi semakin pragmatis dan transaksional.

Politik Pilkada, dianggap kerap menggeser relasi sosial yang sebelumnya berbasis etika dan budaya, menjadi relasi yang sarat kepentingan jangka pendek.

“Dukungan politik yang berlebihan, endorsement yang terlalu jauh, pada akhirnya bermuara pada konflik. Ini yang kita lihat dalam banyak pola konflik pasca Pilkada, baik antara DPRD dan kepala daerah maupun antara kepala daerah dan wakilnya,” katanya.

Namun, Andi Luhur menegaskan konflik antara Suwardi vs Muhammad Farid tidak semata-mata bisa dijelaskan sebagai dampak langsung Pilkada.

Ia menilai akar persoalan lebih dalam, yakni belum tertatanya sistem politik secara menyeluruh.

Mulai dari sistem pemilihan, sistem kepartaian, hingga sistem perwakilan politik.

“Ke depan, yang perlu didorong adalah penataan sistem politik sebagai satu kesatuan besar. Kita menunggu Omnibus Law politik yang bisa mengakomodasi semua subsistem ini agar lebih harmonis dan tidak berdampak ke tingkat lokal,” jelasnya.

Menurutnya, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle justru berada pada posisi yang relatif di luar pusaran konflik sehingga berpotensi menjadi jembatan komunikasi antara dua pihak yang berseberangan.

“Beliau (Selle) bisa menjadi tokoh alternatif yang bisa mendamaikan karena dia tidak berada pusaran. Dia bisa membangun komunikasi di antara dua pihak,” ujarnya.

Andi Luhur mengatakan, dibutuhkan peran komunikasi politik yang sehat dan kepemimpinan yang inklusif untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

Tanpa upaya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh, konflik elit dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

Yang terpenting, konflik elit jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat.

Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah, mengingatkan agar masa depan Kabupaten Soppeng tidak tersandera oleh konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Ia menilai polemik antara Muhammad Farid vs Suwardi berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan.

Jika tidak dikelola secara bijaksana, konflik tersebut dapat berujung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Asratillah mengungkap konflik yang melibatkan Andi Muhammad Farid dengan Kepala Bidang pada Dinas BKPSDM Soppeng, Rusman.

Awal mula konflik tersebut hingga merambah ke Bupati Soppeng.
Andi Muhammad Farid adalah politisi Partai Golkar.

Konflik ini mencuat ke ruang publik setelah Farid mendatangi Mapolres Soppeng pada Senin lalu (12/1/2026) dengan membawa tiga kuasa hukumnya, salah satunya Saldin Hidayat.

Menurut Asratillah, konflik tersebut setidaknya bergerak dalam tiga arena utama.

Pertama, persoalan administratif terkait penempatan sejumlah personel PPPK yang dinilai tidak sesuai dengan usulan awal.

Sehingga memicu ketegangan di internal birokrasi.

Kedua, arena relasi kekuasaan antara elit eksekutif dan elit legislatif, yang berdampak pada proses-proses strategis pemerintahan.

“Konsekuensi dari konflik relasi kekuasaan ini tentu akan merembet pada pembahasan anggaran, baik APBD pokok maupun APBD perubahan,” ujar Asratillah.

Arena ketiga, lanjutnya, adalah ruang publik.

Konflik yang bermula dari administrasi publik itu kemudian “bocor” menjadi konflik politik terbuka, memengaruhi legitimasi politik masing-masing pihak.

Hal ini terlihat dari munculnya aksi-aksi demonstrasi yang menyasar kantor DPD Golkar Sulsel, baik yang ditujukan kepada bupati maupun kepada Ketua DPRD Soppeng.

Secara konseptual, Asratillah menyebut situasi ini sebagai konflik institusional—konflik administrasi yang berkembang menjadi konflik politik.

Ia juga menilai terdapat gejala personalisasi kekuasaan, baik di sisi eksekutif yang dipersonalisasi pada figur bupati, maupun di sisi legislatif yang terpusat pada figur Ketua DPRD Soppeng.

“Padahal representasi eksekutif bukan hanya bupati, tetapi juga wakil bupati. Karena itu, penting kehadiran dan komunikasi yang proporsional dari seluruh unsur pemerintahan,” katanya.

Ia mengingatkan agar publik dan elite politik tidak terjebak dalam over-politicization, yakni kecenderungan membaca setiap persoalan tata kelola birokrasi semata-mata sebagai konflik politik.

Jika dibiarkan, situasi ini berisiko memicu public distrust atau menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.

Lebih jauh, Asratillah menilai konflik yang tak terkelola dengan baik juga berdampak secara psikologis pada aparatur sipil negara (ASN).

“ASN berpotensi kehilangan netralitas. Ini bukan hanya terjadi di Soppeng, tetapi juga bisa terjadi di daerah lain jika konflik elit dibiarkan berlarut,” ujarnya.

Karena itu, Asratillah menegaskan perlunya pengelolaan konflik yang dewasa dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Masa depan Soppeng jangan sampai tersandera konflik antara lembaga legislatif dan eksekutif,” tegasnya.