Pendataan Perlinsos Digital Capai 50.088 KK, Wali Kota Appi Targetkan Makassar Tembus 70 Persen

MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Sosial terus menggenjot pendataan warga melalui platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat, terpadu, dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan progres pendataan Perlinsos Digital mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Menurutnya, berdasarkan data per 11 hingga 11 Agustus 2026, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang telah berhasil didata mencapai 50.088 KK atau sekitar 11,41 persen dari total sasaran.

"Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan," ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).

Kota Makassar sendiri ditunjuk sebagai salah satu 48 daerah pilot project atau percontohan nasional dalam digitalisasi perlindungan sosial.

Dari puluhan kabupaten/kota yang mengikuti uji coba tersebut, Makassar terus mendorong percepatan pendataan agar mampu melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Lebih lanjut, mantan Kadisnaker Kota Makassar itu menjelaskan, capaian tersebut mengalami lonjakan cukup besar dibandingkan kondisi pada pekan pertama awal Agustus pelaksanaan pendataan.

Saat itu, Makassar masih berada di posisi lima besar terbawah dengan progres sekitar 0,1 persen, atau baru sekitar 1.000 KK yang berhasil didata.

Namun, setelah dilakukan evaluasi dan pengerahan agen dari sejumlah perangkat daerah, progres pendataan dalam beberapa hari terakhir meningkat hingga menempatkan Makassar di posisi tengah dari daerah yang mengikuti uji coba tersebut.

"Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan," jelasnya.

Andi Bukti mengungkapkan, pemerintah pusat pada tahap uji coba ini menetapkan target pendataan sekitar 40 hingga 60 persen.

Namun, khusus di Kota Makassar Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi meminta capaian tersebut dapat dilampaui.

Pemkot Makassar menargetkan pendataan dapat mencapai 70 persen sebelum 31 Agustus 2026.

"Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar 70 persen," katanya.

Untuk mencapai target tersebut, Dinas Sosial mengerahkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos yang berasal dari ASN berbagai SKPD.

Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 agen telah diterjunkan pada tahap pendataan sebelumnya, pengerahan agen dilakukan secara bertahap dengan membagi wilayah kerja berdasarkan kecamatan dan sesi pendataan.

"Yang baru turun kemarin sekitar 2.000 orang karena masih menyasar lima kecamatan secara bertahap. Besok dan seterusnya, akan mulai lagi lima kecamatan yang baru dengan agen berbeda dari SKPD lain yang belum bertugas," ungkap Andi Bukti.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Dinas Sosial membagi pendataan lapangan ke dalam beberapa sesi. Setiap sesi berlangsung selama tiga hari kerja.

Pada tahap pertama, agen diterjunkan di Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala.

Selanjutnya, pada tahap kedua, pendataan menyasar Kecamatan Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang.

Sementara tahap berikutnya akan menyasar wilayah kecamatan yang belum mendapatkan pendataan, di antaranya Biringkanaya, Tallo, Kecamatan Makassar, dan Ujung Tanah dan Kecamatan lainya.

"Jadi ada empat sesi, masing-masing sesi mencakup beberapa kecamatan," jelasnya.

Pola kerja tersebut memungkinkan agen bergerak secara bergantian. Satu sesi berlangsung selama tiga hari, misalnya Senin, Selasa, dan Rabu. Setelah itu dilanjutkan sesi berikutnya pada Kamis, Jumat, dan Sabtu.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 426.000 KK yang menjadi target pendataan Perlinsos Digital di Kota Makassar.

Data tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam membangun basis data perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.

Sebagai leading sektor, ia berharap proses verifikasi di lapangan dapat menghasilkan data yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Total target data kita ada 426.000 KK yang mau didata, percepatan pendataan bukan semata mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar terdata dengan baik," tuturnya.

Meski progres meningkat, Dinas Sosial masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan komitmen dan ketersediaan agen dari berbagai SKPD.

Kondisi tersebut membuat Dinas Sosial harus melakukan penyesuaian dan menutup kekurangan personel agar proses pendataan tetap berjalan.

"Kami di Dinsos yang harus turun tangan menutupinya. Itu salah satu kendala di lapangan," tambahnya.

Untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat, Dinas Sosial menyiapkan strategi lanjutan. Setelah tugas agen dari SKPD selesai, RT dan RW akan dilibatkan untuk menyisir warga yang belum masuk dalam pendataan.

"Setelah tugas teman-teman agen SKPD ini selesai, jika masih ada warga atau masyarakat yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen. Merekalah yang nanti menyisir warga di wilayahnya yang belum terdata," terangnya.

Strategi tersebut sekaligus diharapkan mampu memperkuat validasi data hingga tingkat lingkungan.

"Dengan keterlibatan RT/RW, pemerintah dapat melakukan pengecekan lebih dekat terhadap warga yang belum terdata, sekaligus mengidentifikasi apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Diketahui, Perlinsos Digital juga menyediakan portal yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dan pengaduan data secara lebih terintegrasi.

Digitalisasi ini diharapkan dapat memperkuat akurasi data penerima bantuan, mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran, sekaligus mempermudah masyarakat dalam melakukan pemutakhiran maupun pengaduan apabila terdapat persoalan data.

Andi Bukti menambahkan, dengan progres yang kini mencapai 50.088 KK, Dinas Sosial optimistis percepatan pendataan dapat terus dilakukan hingga akhir Agustus.

Pemerintah Kota Makassar akan mengoptimalkan pengerahan agen, memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan RT/RW untuk menjangkau warga yang belum terdata.

"Target kita sekarang bagaimana terus menggenjot pendataan. Harapannya sebelum tanggal 31 Agustus bisa mencapai 70 persen," pungkas Andi Bukti.