Husniah Talenrang Tersangka, Kabupaten Gowa Bakal Dipimpin Plt Bupati
Sabtu, 26 Sep 2026 08:10
Bupati Sitti Husniah Talenrang saat memberikan keterangan di Pansus DPRD Kabupaten Gowa. Foto: Dok/SINDO Makassar
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memastikan keberlangsungan pemerintahan Kabupaten Gowa tetap mengacu pada regulasi setelah Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan pemerintah tidak boleh mengambil langkah di luar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh tergesa-gesa. Karena aturannya jelas. Jadi kita akan balik kepada aturannya saja," ujar Jufri usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Sulsel, Jumat (25/9/2026).
Jufri menjelaskan, terdapat mekanisme yang mengatur kondisi ketika seorang kepala daerah berstatus tersangka. Menurut dia, mekanisme tersebut berkaitan dengan pemberhentian sementara dan penunjukan pelaksana tugas (Plt).
"Kalau seseorang dijadikan tersangka, maka dia diberhentikan sementara. Oke, itu aturannya. Lalu ditunjuklah Plt," katanya.
Menurut Jufri, mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan selama kepala daerah menghadapi persoalan hukum.
"Karena untuk menjamin kontinuitas pemerintahan, maka konstruksi undang-undang dibuat seperti itu," katanya.
Ia menambahkan, apabila kepala daerah berhalangan, terdapat mekanisme bagi wakil kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau kepala daerah berhalangan, otomatis wakilnya melaksanakan," ujar Jufri.
Adapun terkait Husniah yang belum ditahan, Jufri menegaskan bahwa dalam regulasi tidak mengenal istilah tersebut.
"Kan yang disebut dalam UU, tersangka. Sama dengan PNS, kalau pejabat PNS jadi tersangka, dia diberhentikan sementara dari jabatannya untuk memberi waktu dia menghadapi persoalan hukumnya," ujarnya.
Jufri juga menekankan bahwa Pemprov Sulsel masih akan mengikuti perkembangan dan ketetapan yang menjadi dasar penerapan mekanisme tersebut.
Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan, pungutan liar (pungli), dan/atau gratifikasi dalam proses pengurusan PBG serta perizinan lainnya di Kabupaten Gowa pada periode 2025-2026.
Penetapan tersangka diumumkan Dirtindak Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).
"Setelah penyidikan dan gelar perkara, tim menyepakati penetapan Bupati Gowa, Saudari HT, sebagai tersangka," beber De Deo.
Sebelum penetapan tersangka, penyidik Kortas Tipikor Polri telah menggeledah kantor Bupati Gowa dan rumah jabatan bupati pada Senin (21/9/2026). Penyidik mengamankan sejumlah dokumen fisik dan barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto ketentuan TPPU dan KUHP.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan pemerintah tidak boleh mengambil langkah di luar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh tergesa-gesa. Karena aturannya jelas. Jadi kita akan balik kepada aturannya saja," ujar Jufri usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Sulsel, Jumat (25/9/2026).
Jufri menjelaskan, terdapat mekanisme yang mengatur kondisi ketika seorang kepala daerah berstatus tersangka. Menurut dia, mekanisme tersebut berkaitan dengan pemberhentian sementara dan penunjukan pelaksana tugas (Plt).
"Kalau seseorang dijadikan tersangka, maka dia diberhentikan sementara. Oke, itu aturannya. Lalu ditunjuklah Plt," katanya.
Menurut Jufri, mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan selama kepala daerah menghadapi persoalan hukum.
"Karena untuk menjamin kontinuitas pemerintahan, maka konstruksi undang-undang dibuat seperti itu," katanya.
Ia menambahkan, apabila kepala daerah berhalangan, terdapat mekanisme bagi wakil kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau kepala daerah berhalangan, otomatis wakilnya melaksanakan," ujar Jufri.
Adapun terkait Husniah yang belum ditahan, Jufri menegaskan bahwa dalam regulasi tidak mengenal istilah tersebut.
"Kan yang disebut dalam UU, tersangka. Sama dengan PNS, kalau pejabat PNS jadi tersangka, dia diberhentikan sementara dari jabatannya untuk memberi waktu dia menghadapi persoalan hukumnya," ujarnya.
Jufri juga menekankan bahwa Pemprov Sulsel masih akan mengikuti perkembangan dan ketetapan yang menjadi dasar penerapan mekanisme tersebut.
Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan, pungutan liar (pungli), dan/atau gratifikasi dalam proses pengurusan PBG serta perizinan lainnya di Kabupaten Gowa pada periode 2025-2026.
Penetapan tersangka diumumkan Dirtindak Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).
"Setelah penyidikan dan gelar perkara, tim menyepakati penetapan Bupati Gowa, Saudari HT, sebagai tersangka," beber De Deo.
Sebelum penetapan tersangka, penyidik Kortas Tipikor Polri telah menggeledah kantor Bupati Gowa dan rumah jabatan bupati pada Senin (21/9/2026). Penyidik mengamankan sejumlah dokumen fisik dan barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto ketentuan TPPU dan KUHP.
(MAN)
Berita Terkait
News
Gubernur Sulsel Apresiasi Pembenahan Kota Makassar dan Penataan PKL
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi berbagai perubahan dan pembenahan wajah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Senin, 09 Nov 2026 19:56
News
OJK, LPS, dan Pemprov Sulsel Gaungkan Gerakan Cinta Keuangan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi melalui Gerakan Masyarakat (Germas) Anti Mager Cinta Keuangan Syariah.
Selasa, 03 Nov 2026 20:13
Ekbis
Mayoritas Daerah di Sulsel Mulai Beralih ke Perbankan Syariah
Sebanyak 21 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah mengalihkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke layanan perbankan syariah.
Selasa, 03 Nov 2026 09:52
Ekbis
Aset Tembus Rp3.300 Triliun, OJK Luncurkan Cetak Biru Keuangan Syariah
OJK meluncurkan Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah sebagai arah baru untuk mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.
Senin, 02 Nov 2026 16:38
News
Gubernur Sulsel Sudah Koordinasi untuk Perbaikan Jalan Samping Tol Sutami
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, merespons kerusakan jalan di sepanjang sisi Tol Ir Sutami, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang menjadi keluhan masyarakat.
Kamis, 29 Okt 2026 16:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kontingen Maros Sudah Koleksi 20 Emas di Porprov, Kokoh di Peringkat Tiga Klasemen
2
SD Islam Athirah Bone Jadikan Siswa Penggerak Budaya Adab dan Karakter
3
Kolaborasi Multipihak, Vale Indonesia Perkuat Tata Kelola Hutan Morowali
4
HUT ke-419, Pemkot Makassar Perkuat Budaya Gotong Royong Lewat Kota Filantropi
5
16 Kelas Balap dan Hiburan Meriahkan Astra Honda Dream Cup 2026 di Palopo
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kontingen Maros Sudah Koleksi 20 Emas di Porprov, Kokoh di Peringkat Tiga Klasemen
2
SD Islam Athirah Bone Jadikan Siswa Penggerak Budaya Adab dan Karakter
3
Kolaborasi Multipihak, Vale Indonesia Perkuat Tata Kelola Hutan Morowali
4
HUT ke-419, Pemkot Makassar Perkuat Budaya Gotong Royong Lewat Kota Filantropi
5
16 Kelas Balap dan Hiburan Meriahkan Astra Honda Dream Cup 2026 di Palopo