Aset Tembus Rp3.300 Triliun, OJK Luncurkan Cetak Biru Keuangan Syariah

MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Cetak Biru alias Blueprint Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah sebagai arah baru untuk mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Melalui strategi tersebut, OJK menargetkan penguatan ekosistem yang lebih kompetitif, inklusif, inovatif, dan terintegrasi lintas sektor.

Peluncuran cetak biru tersebut dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (2/11/2026). Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bersama bagi industri jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong lompatan besar, bukan sekadar pertumbuhan secara bertahap.

"Harapannya blueprint ini akan menjadi milestone penting, bagaimana ini menjadi sebuah panduan untuk kita semua agar punya lompatan besar, bukan sekadar pertumbuhan yang bersifat gradual dalam pengembangan keuangan syariah nasional," ujar Friderica.

Menurut dia, pengembangan keuangan syariah tidak dapat lagi dilakukan secara parsial. Diperlukan ekosistem yang menghubungkan sektor jasa keuangan dengan keuangan sosial syariah, industri halal, serta sektor usaha produktif agar kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin besar.

Cetak biru tersebut mengusung visi mewujudkan industri keuangan syariah yang kompetitif, inklusif, profesional, dan bersinergi lintas sektor. Dengan visi itu, keuangan syariah diharapkan tidak hanya menjadi alternatif bagi masyarakat muslim, tetapi juga pilihan utama seluruh masyarakat Indonesia.

"Kalau produknya bagus, memang ini tidak diperuntukkan hanya untuk masyarakat muslim saja, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini mimpi kita ke depan agar bisa dikerjasamakan bersama dengan seluruh stakeholder," kata Friderica.

Untuk mewujudkan visi tersebut, OJK menetapkan tiga arah strategis. Pertama, membangun industri yang sehat, berdaya saing, dan inovatif melalui penguatan struktur kelembagaan, tata kelola, diversifikasi produk, serta peningkatan peran dalam pembiayaan berkelanjutan.

Kedua, membentuk ekosistem yang lengkap, inklusif, dan kontributif melalui percepatan peningkatan inklusi keuangan, penguatan keterkaitan dengan industri halal, serta perluasan kontribusi terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketiga, memperkuat harmonisasi pengaturan, perizinan, dan pengawasan lintas sektor.

Ketiga arah strategis tersebut ditopang empat fondasi utama, yakni penguatan infrastruktur teknologi dan ketahanan siber, optimalisasi peran ekosistem perusahaan induk, peningkatan kesiapan talenta keuangan syariah, serta keterhubungan dana sosial syariah untuk pemberdayaan ekonomi nasional. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor pendukung agar seluruh strategi dapat berjalan efektif.

Friderica menegaskan, implementasi cetak biru tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab OJK, tetapi membutuhkan komitmen seluruh pelaku industri jasa keuangan dan lembaga terkait. Penguatan tersebut semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hingga September 2026, total aset keuangan syariah nasional telah melampaui Rp3.300 triliun atau tumbuh 9,28 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pangsa pasarnya mencapai 11,21 persen terhadap total aset keuangan nasional. Capaian tersebut ditopang perbankan syariah dengan aset Rp1.108,45 triliun, pasar modal syariah sekitar Rp2.071 triliun, serta industri keuangan nonbank syariah sekitar Rp198 triliun.

Meski menunjukkan pertumbuhan positif, OJK menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari penguatan kapasitas dan ketahanan kelembagaan, peningkatan inovasi serta daya saing produk, hingga penyediaan talenta yang sesuai kebutuhan industri. Tantangan lainnya mencakup peningkatan kepercayaan konsumen dan sinkronisasi regulasi antarlembaga.

Salah satu perhatian utama adalah kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2025, indeks literasi keuangan syariah mencapai 43 persen, sedangkan inklusinya baru 13 persen. OJK mendorong industri untuk memperkecil kesenjangan tersebut agar pemahaman masyarakat dapat berkembang menjadi pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyambut peluncuran cetak biru tersebut. Ia menilai penguatan keuangan syariah perlu diikuti keberanian pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan memperkuat posisi Indonesia di pasar industri halal global.

"Islamic finance ini bukan semata-mata persoalan karena agamanya, branding, tidak. Ini adalah bagaimana mengambil peran di dunia ini, mengambil target market, bagaimana mendedikasikan dan menasbihkan diri sebagai kekuatan sentral perekonomian dunia yang kuat," ujar Andi Sudirman.

Ia menyebut Sulawesi Selatan terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis bagi UMKM serta dukungan peralatan produksi dan kemasan untuk meningkatkan kualitas produk lokal.

"Kami hampir sudah ribuan yang kami laksanakan setiap tahunnya. Yang selama ini berbayar, kami jadikan gratis dari pemerintah meskipun masih terbatas. Kami ingin bagaimana standarnya, termasuk kami bantu packaging-nya," katanya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mendorong penguatan sistem keuangan syariah di lingkungan pemerintah daerah. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, sebanyak 21 daerah disebut telah mengonversi pengelolaan keuangan daerah ke sistem syariah.

Andi Sudirman berharap IIFS 2026 dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam rantai industri halal dunia. Menurut dia, potensi besar yang dimiliki Indonesia harus diikuti komitmen dan keberanian untuk merealisasikannya.

"Solusi daripada Indonesia Islamic Finance Summit ini adalah nyali. Kalau nyali ada, selesai semua. Persoalan penguatan sektor ini adalah nyali yang dibutuhkan," tegasnya.

Melalui peluncuran cetak biru ini, OJK berharap pengembangan keuangan syariah nasional memasuki fase yang lebih terarah dan terintegrasi. Dengan dukungan regulasi, inovasi, teknologi, sumber daya manusia, dan sinergi lintas sektor, industri keuangan syariah diharapkan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.