Kolaborasi Multipihak, Vale Indonesia Perkuat Tata Kelola Hutan Morowali

MOROWALI - Penataan kawasan hutan tidak hanya menyangkut kepastian hukum dan perlindungan lingkungan, tetapi juga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut. Hal inilah yang menjadi perhatian PT Vale Indonesia Tbk dalam mendukung tata kelola kawasan hutan di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, Sulawesi Tengah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi mekanisme penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan dan program perlindungan serta pengamanan hutan. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Morowali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat.

Kolaborasi multipihak ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai status dan pemanfaatan kawasan hutan, sekaligus mendorong penyelesaian atas aktivitas pemanfaatan yang telah berlangsung. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencegah perambahan dan pembukaan lahan baru yang tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola kawasan hutan.

Head of Mine Operation Bahodopi Vale Indonesia, Wafir, mengatakan bahwa sebagian kawasan hutan dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian. Karena itu, proses penyelesaiannya perlu mempertimbangkan aspek hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara berimbang.

“Sebagian kawasan hutan dalam areal PPKH selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang,” ujarnya.

Menurut dia, keberlanjutan lingkungan dan kemajuan masyarakat harus berjalan seiring dengan pertumbuhan bisnis perusahaan. Untuk itu, Vale Indonesia terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat.

“Vale Indonesia berkomitmen tinggi dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kemajuan masyarakat seiring dengan pertumbuhan bisnis. Karena itu, kami terus berupaya membangun komunikasi dan koordinasi terbuka dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk memastikan kelestarian lingkungan, dalam hal ini khususnya area hutan, terjaga dengan baik dalam jangka panjang,” katanya.

Vale Indonesia memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi seluas 22.699 hektare. Wilayah ini merupakan bagian dari IGP Morowali yang mengintegrasikan kegiatan pertambangan nikel dengan fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali.

Sebagai pemegang PPKH, perusahaan berkewajiban melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban lainnya mencakup penyelesaian pemanfaatan atau hak pihak ketiga yang berada di dalam area PPKH.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, turut disepakati tanggal pengakuan atau Cut-Off Date (COD) untuk pemanfaatan kawasan hutan di luar area PPKH Vale Indonesia. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk memperjelas batas waktu pengakuan aktivitas pemanfaatan, sekaligus memberikan kepastian mengenai kewajiban penyelesaian hak pihak ketiga serta langkah perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Penyelesaian Berbasis Data dan Pemulihan Mata Pencaharian
Dalam pelaksanaannya, Vale Indonesia akan mengidentifikasi aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria program. Proses ini dilakukan secara terukur dan transparan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta instansi teknis terkait.

Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar penentuan mekanisme penyelesaian melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian (PPMP) atau Livelihood Restoration Program (LRP), sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga diarahkan untuk membuka alternatif penghidupan dan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Program pemulihan dapat mencakup pemberdayaan ekonomi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan usaha lokal, hingga peningkatan akses terhadap peluang kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.

Meski demikian, perusahaan menegaskan bahwa aktivitas pemanfaatan yang dapat dipertimbangkan dalam program harus dibedakan dari praktik perambahan maupun pembukaan lahan baru. Mekanisme penyelesaian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas area garapan ataupun membenarkan aktivitas baru di dalam kawasan hutan.

Melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, Vale Indonesia berharap mekanisme penyelesaian kawasan hutan dapat berjalan berdasarkan data yang terverifikasi serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali dapat berjalan beriringan.