Polemik Kuota SMP Makassar, Disdik Pastikan Tak Ada Siswa Terlantar
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Kamis, 12 Februari 2026 - 06:34 WIB
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman. Foto: Istimewa
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar membantah informasi yang menyebut ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga harus mencari sekolah baru.
Isu tersebut beredar bersamaan dengan narasi bahwa sejumlah siswa berstatus “titipan” dan menjadi korban dugaan pelanggaran aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025. Disdik Makassar menegaskan seluruh siswa yang bersekolah di Kota Makassar telah tercatat resmi dalam sistem Dapodik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, memastikan tidak ada siswa SMP yang tidak terdata.
"Terkait dengan pemberitaan, siswa yang ada di SMP tidak masuk Dapodik, kami memastikan bahwa mereka semua sudah terdata di Dapodik," tegasnya, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, data Dapodik menjadi bukti administratif keberadaan siswa di sekolah.
"Misalkan dia terdata di Dapodik di SMP 48, memastikan bahwa anak tersebut memang sekolah. Jadi, kalau ada berita yang menyatakan bahwa tidak ada datanya di Dapodik, itu kami pastikan bahwa mereka (Siswa) sudah terdata secara Dapodik baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta," terang Achi.
Menurutnya, polemik ini bermula dari kebijakan pembatasan jumlah maksimal 32 siswa per kelas. Tingginya minat masyarakat membuat beberapa sekolah mengajukan penambahan kuota yang kemudian disetujui pemerintah pusat.
Isu tersebut beredar bersamaan dengan narasi bahwa sejumlah siswa berstatus “titipan” dan menjadi korban dugaan pelanggaran aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025. Disdik Makassar menegaskan seluruh siswa yang bersekolah di Kota Makassar telah tercatat resmi dalam sistem Dapodik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, memastikan tidak ada siswa SMP yang tidak terdata.
"Terkait dengan pemberitaan, siswa yang ada di SMP tidak masuk Dapodik, kami memastikan bahwa mereka semua sudah terdata di Dapodik," tegasnya, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, data Dapodik menjadi bukti administratif keberadaan siswa di sekolah.
"Misalkan dia terdata di Dapodik di SMP 48, memastikan bahwa anak tersebut memang sekolah. Jadi, kalau ada berita yang menyatakan bahwa tidak ada datanya di Dapodik, itu kami pastikan bahwa mereka (Siswa) sudah terdata secara Dapodik baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta," terang Achi.
Menurutnya, polemik ini bermula dari kebijakan pembatasan jumlah maksimal 32 siswa per kelas. Tingginya minat masyarakat membuat beberapa sekolah mengajukan penambahan kuota yang kemudian disetujui pemerintah pusat.