Beri Pengarahan di Forum Lintas SKPD, Appi: Jangan Bangun Kerajaan-kerajaan
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Kamis, 12 Februari 2026 - 20:47 WIB
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Bappeda Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/2/2026). Foto: Istimewa
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyoroti persoalan internal birokrasi saat menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/2/2026).
Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan bahwa percepatan pembangunan 2026 tidak akan berjalan maksimal tanpa pembenahan internal dan sinergi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Sebelum berbicara lintas koordinasi, pembenahan internal di masing-masing perangkat harus lebih dahulu diselesaikan. Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik," tegasnya.
Munafri yang akrab disapa Appi juga menyinggung potensi praktik “deep state” dalam birokrasi daerah.
"Deep state dalam konteks birokrasi daerah adalah kondisi ketika sistem internal justru menggenggam jalannya pemerintahan dan mampu mengubah arah kebijakan melalui kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan," jelasnya.
Ia mengaku menemukan indikasi praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa setelah hampir satu tahun melakukan pengamatan.
"Masih adanya ego sektoral yang menghambat prioritas pembangunan. Beberapa program prioritas bahkan tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal. Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis," ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan bahwa percepatan pembangunan 2026 tidak akan berjalan maksimal tanpa pembenahan internal dan sinergi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Sebelum berbicara lintas koordinasi, pembenahan internal di masing-masing perangkat harus lebih dahulu diselesaikan. Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik," tegasnya.
Munafri yang akrab disapa Appi juga menyinggung potensi praktik “deep state” dalam birokrasi daerah.
"Deep state dalam konteks birokrasi daerah adalah kondisi ketika sistem internal justru menggenggam jalannya pemerintahan dan mampu mengubah arah kebijakan melalui kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan," jelasnya.
Ia mengaku menemukan indikasi praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa setelah hampir satu tahun melakukan pengamatan.
"Masih adanya ego sektoral yang menghambat prioritas pembangunan. Beberapa program prioritas bahkan tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal. Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis," ungkapnya.