Beri Pengarahan di Forum Lintas SKPD, Appi: Jangan Bangun Kerajaan-kerajaan

MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyoroti persoalan internal birokrasi saat menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/2/2026).

Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan bahwa percepatan pembangunan 2026 tidak akan berjalan maksimal tanpa pembenahan internal dan sinergi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Sebelum berbicara lintas koordinasi, pembenahan internal di masing-masing perangkat harus lebih dahulu diselesaikan. Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik," tegasnya.

Munafri yang akrab disapa Appi juga menyinggung potensi praktik “deep state” dalam birokrasi daerah.

"Deep state dalam konteks birokrasi daerah adalah kondisi ketika sistem internal justru menggenggam jalannya pemerintahan dan mampu mengubah arah kebijakan melalui kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan," jelasnya.

Ia mengaku menemukan indikasi praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa setelah hampir satu tahun melakukan pengamatan.

"Masih adanya ego sektoral yang menghambat prioritas pembangunan. Beberapa program prioritas bahkan tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal. Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis," ungkapnya.

Appi menegaskan akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan silang secara langsung terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Ia bahkan menyebut akan melibatkan unsur nonpemerintahan untuk melakukan pengecekan kegiatan.

Dalam arahannya, ia meminta seluruh SKPD menghentikan ego sektoral dan saling mendukung, termasuk dalam kebutuhan teknis lintas dinas.

"Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penganggaran ganda antarperangkat daerah serta meminta target pendapatan tidak disusun terlalu rendah demi memudahkan pencapaian insentif.

"Pentingnya menjaga integritas, terutama bagi perangkat daerah yang mengelola anggaran. Saya minta agar para pimpinan dikelilingi oleh orang-orang yang berani mengingatkan jika terjadi kesalahan," tukasnya.

Selain isu tata kelola, Appi menyoroti kebersihan kota sebagai agenda mendesak. Program “Jumat Bersih” ditetapkan sebagai kegiatan rutin hingga tingkat RT setiap pekan. Ia juga menekankan penataan taman kota, penertiban spanduk dan baliho yang semrawut, serta larangan iklan rokok di kawasan pusat kota.

Munafri turut menyinggung pengelolaan Makassar Creative Hub (MCH) yang dinilainya belum maksimal meski menjadi program prioritas pemerintahannya.

Di akhir arahannya, ia mengajak seluruh jajaran memperbaiki sistem secara bersama.

"Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat," tukasnya.

2.181 Usulan Masuk Sistem Perencanaan

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, memaparkan bahwa total usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang masuk mencapai 2.181 usulan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral.

Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang masuk dalam proses sinkronisasi dan penetapan prioritas.

"Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar," ujarnya.

Dari Dinas Pendidikan, diusulkan rehabilitasi ruang kelas, penataan halaman sekolah, pemenuhan kebutuhan mobiler, pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) secara by name dan by address. Program pembagian baju sekolah gratis juga direncanakan didistribusikan langsung ke sekolah sebelum tahun ajaran baru.

Dinas Kesehatan mengusulkan peningkatan layanan di wilayah Kepulauan Sangkarrang, pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan, serta penyusunan SOP pelayanan ramah disabilitas di seluruh puskesmas.

"Tak kalah penting, terdapat usulan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tidak mampu pada rumah sakit rujukan," jelasnya.

Dinas Sosial mengusulkan penambahan tenaga pekerja sosial, penguatan fasilitas Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana, hingga alokasi anggaran penerjemah bahasa isyarat.

Dinas Pekerjaan Umum memfokuskan program pada akses air bersih, sanitasi aman, pembangunan jalan dan jembatan, serta penanganan drainase dan banjir, khususnya di wilayah utara dan pesisir.

Dinas Lingkungan Hidup mendorong optimalisasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, pengembangan bank sampah dan TPS3R, serta perbaikan tata kelola lingkungan berbasis data.

Dinas Perikanan dan Pertanian mengusulkan pengembangan urban farming, penguatan kapasitas nelayan dan petani, serta peningkatan sarana prasarana kelompok pesisir.

Dinas Pariwisata menitikberatkan pada penguatan infrastruktur destinasi, promosi, konektivitas udara, serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif.

Adapun Dinas Koperasi dan UKM mendorong penguatan SDM dan kelembagaan koperasi, transformasi digital, serta peningkatan daya saing usaha lokal.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya penyelarasan program dengan visi pembangunan kota.

"Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal," singkatnya.

Forum ini dihadiri jajaran SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar sebagai bagian dari konsolidasi penyusunan arah pembangunan 2026.