DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta

MAKASSAR - Jajaran DPRD Kota Makassar mulai menempati gedung baru di Jalan AP Pettarani untuk menjalankan aktivitas kedewanan, Rabu (12/8/2026).

Langkah perpindahan tersebut diambil sebagai upaya efisiensi anggaran daerah sekaligus menghindari biaya sewa gedung sementara yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah per tahun.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, mengungkapkan bahwa penggunaan gedung baru ini jauh lebih menghemat keuangan daerah dibandingkan harus melanjutkan kontrak sewa tempat sebelumnya.

"Alhamdulillah gedung baru ini kita menganggap bahwa Insyaallah cukup untuk menampung kita sementara, dibanding kita sewa lagi tempat dan kita bisa menghemat biaya sampai Rp600-an juta lebih. Kalau kita sewa setahun kan biayanya Rp600-an di tempat yang kami kita sewa kemarin," ungkapnya.

Menurutnya, kondisi fasilitas di gedung baru tersebut dinilai lebih representatif untuk menggelar berbagai agenda rapat kedewanan.

"Hadi saya lihat progresnya bagus dan setiap komisi juga sudah ada ruangannya representatif. Mudah-mudahan bisa maksimal kerja-kerja kita ke depannya. Fasilitas? Kalau dibanding dengan yang disewa kemarin masih lebih bagus di tempat ini," kata Azwar kepada awak media.

Politisi PKS itu menjelaskan bahwa sebagian besar ruangan komisi dan ruang kerja lainnya telah tersedia di gedung baru.

"Ruangan komisi, ruangan hampir semua ruangan sudah ada. Sisa nanti di Kabag Umum dan Humas yang dibuatkan tempatnya di lapangan tenis sana," jelasnya saat ditemui.

Terkait rencana pembangunan gedung utama, Azwar menyebutkan bahwa proses tender perencanaan dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 bersamaan dengan pengerjaan fisiknya.

"On progres 2027, kan mau tender nanti 2027 ya. Belum ada, kan ada tender perencanaan dulu. Tender perencanaan ini segera 2027 itu bersamaan dengan fisiknya nanti.

Sementara itu, Sekertaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menyoroti pentingnya pemenuhan fasilitas pendukung dan aspek keselamatan kerja di lingkungan kantor baru.

"Kesannya masih pas-pas an, tapi kalau untuk berkantor memang rasanya agak beda daripada gedung sebelumnya. Ini terasa betul-betul berkantor kayak di rumah panggung. Tapi ini bagus. Suasana ini memang berkantor banget, tapi kalau melihat modelnya ini kan beda dengan model-model yang kemarin sebelum terbakar," ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta pihak terkait segera menyediakan fasilitas parkir yang memadai serta jalur evakuasi yang jelas.

"Kalau untuk sekarang sih memang untuk memaksimalkan ruangan-ruangan yang ada sudah cukup lah untuk kami, tapi memang untuk parkiran kami meminta faskon untuk menyediakan parkiran bekerja sama dengan KFC dulu untuk ada jalur keluar masuk dari KFC untuk parkiran supaya pada saat pembangunan ini tidak ada maksudnya kendaraan jauh tidak berjejer disitu," ujarnya.

Politisi PKB itu pun meminta untuk segera menyediakan fasilitas parkir yang memadai serta jalur evakuasi yang jelas.

"Kemudian juga memang teman-teman meminta jalur evakuasi diadadakan sesegera mungkin karena mau tidak mau pasti masih ada teman-teman yang mengalami trauma sebelumnya. Jadi beberapa teman-teman juga meminta disediakan dulu jalur evakuasi setelah itu baru mereka ingin berkantor di sini," tutup Fahrizal.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menilai pemanfaatan gedung baru merupakan langkah rasional untuk menekan pemborosan anggaran.

"Meskipun tanggapannya lebih bagus supaya efisiensi juga tidak menghamburkan lagi anggaran untuk biaya sewa," terangnya.

Kendati demikian, ia menilai kondisi ruangan yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan.

"Memang sebaiknya bisa dimanfaatkan meskipun belum maksimal, tetapi tempat ini dipakai untuk berkegiatan, beraktivitas kegiatan kesekwanan dengan anggota DPRD, meskipun sebenarnya tempat ini belum maksimal," ungkapnya saat dikonfirmasi langsung.

Ia menekankan bahwa anggaran sewa yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Tapi menurut saya kita bisa gunakan dengan baik meskipun banyak di sana-sini banyak kekurangan, ruangannya yang belum memadai, tapi daripada kita kontrak-kontrak, lebih kita manfaatkan ini dan anggarannya itu bisa dikembalikan kepada rakyat penggunaannya. Iya, efisiensi toh? Digunakan daripada kita sewa ratusan juta per tahun," tandasnya.

Maka dari itu, pihaknya mengingatkan agar Pemerintah Kota Makassar tetap memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan gedung utama

"Tapi harapan kami bagaimana pemerintah kota bisa men-support pembangunan cepat bangunan utamanya supaya digunakan secepatnya, karena kalau begini keadaan, memang semua kegiatan tidak bisa maksimal, ya 'kan? Yang baik itu rapat-rapat monitoring evaluasi, rapat pengawasan, terima aspirasi, memang sangat terbatas sekali. Oleh karena itu, harapan kami pemerintah kota segera mengenjot pembangunan kantor DPRD yang utama," harap politisi Partai Hanura tersebut.

Menanggapi perbandingan kondisi kantor saat ini dengan tempat sebelumnya, Muhlis menilai situasinya tidak jauh berbeda.

"Kalau sebenarnya apapun alasannya, kurang 11-12, bisa saja karena di tempat kontrak juga tidak maksimal. Sementara kami ini anggota DPRD adalah gedungnya rakyat yang harus representatif untuk menerima aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, kalau di sana dan di sini sama saja, belum belum maksimal," tukasnya.