Pengamat Sebut Survei Kepuasan 80,1% jadi Modal Sosial Kepemimpinan Munafri-Aliyah
Tim SINDOmakassar
Sabtu, 21 Februari 2026 - 09:21 WIB
Pengamat Politik, Arief Wicaksono. Foto: Istimewa
Pengamat Politik, Arief Wicaksono mengatakan Angka kepuasan 80,1% tentu merupakan modal sosial yang signifikan bagi kepemimpinan Munafri-Aliyah. Namun, dalam kajian administrasi publik dan metodologi survei, hasil seperti ini perlu dibaca secara lebih mendalam, tidak hanya sebagai agregat yang absolut.
Arief menuturkan, dalam teori public satisfaction dalam sebuah upaya pengukuran tingkat kepuasan yang ideal, terdapat penekanan tentang pentingnya pengukuran multidimensi dan komparatif.
"Sebuah survei kepuasan yang komprehensif seharusnya tidak hanya menanyakan tingkat kepuasan secara umum, tetapi juga mengukur kinerja pada sektor-sektor spesifik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau penanganan banjir," katanya.
Lanjut Arief, sayangnya, rilis hasil survey itu belum (untuk tidak mengatakan, tidak) merinci variabel-variabel tersebut. Dari sisi metodologi, penggunaan multistage random sampling dengan 600 responden dan margin of error ±4,8% sudah cukup baik secara kuantitatif.
"Namun, transparansi penuh atas kuesioner dan metode pengolahan data tetap diperlukan untuk menghindari potensi bias, seperti social desirability bias di mana responden cenderung memberi jawaban positif, terutama jika survei dilakukan oleh lembaga yang memiliki kedekatan dengan penguasa," jelasnya.
Oleh karena itu, narasi dalam rilis survey tersebut perlu diseimbangkan dan diuji melalui kacamata akademik, khususnya melalui pendekatan Expectancy-Disconfirmation Theory (Oliver, 1980). Teori ini menegaskan bahwa kepuasan pada dasarnya hanyalah selisih antara ekspektasi awal publik dengan kinerja yang dirasakan.
"Tingginya tingkat kepuasan di tahun pertama masa jabatan sangat rentan dipengaruhi oleh halo effect sisa kampanye politik atau bahkan rendahnya ekspektasi dasar masyarakat terhadap birokrasi, alih-alih murni karena lonjakan kualitas tata kelola pemerintahan," tuturnya.
Arief menuturkan, dalam teori public satisfaction dalam sebuah upaya pengukuran tingkat kepuasan yang ideal, terdapat penekanan tentang pentingnya pengukuran multidimensi dan komparatif.
"Sebuah survei kepuasan yang komprehensif seharusnya tidak hanya menanyakan tingkat kepuasan secara umum, tetapi juga mengukur kinerja pada sektor-sektor spesifik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau penanganan banjir," katanya.
Lanjut Arief, sayangnya, rilis hasil survey itu belum (untuk tidak mengatakan, tidak) merinci variabel-variabel tersebut. Dari sisi metodologi, penggunaan multistage random sampling dengan 600 responden dan margin of error ±4,8% sudah cukup baik secara kuantitatif.
"Namun, transparansi penuh atas kuesioner dan metode pengolahan data tetap diperlukan untuk menghindari potensi bias, seperti social desirability bias di mana responden cenderung memberi jawaban positif, terutama jika survei dilakukan oleh lembaga yang memiliki kedekatan dengan penguasa," jelasnya.
Oleh karena itu, narasi dalam rilis survey tersebut perlu diseimbangkan dan diuji melalui kacamata akademik, khususnya melalui pendekatan Expectancy-Disconfirmation Theory (Oliver, 1980). Teori ini menegaskan bahwa kepuasan pada dasarnya hanyalah selisih antara ekspektasi awal publik dengan kinerja yang dirasakan.
"Tingginya tingkat kepuasan di tahun pertama masa jabatan sangat rentan dipengaruhi oleh halo effect sisa kampanye politik atau bahkan rendahnya ekspektasi dasar masyarakat terhadap birokrasi, alih-alih murni karena lonjakan kualitas tata kelola pemerintahan," tuturnya.